TUGAS DAN WEWENANG POLISI SYARIAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

Rizal Ripaldi, 141000262 (2018) TUGAS DAN WEWENANG POLISI SYARIAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text 11.BAB III.pdf Download (188kB) | Preview
	Text 13.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
Preview	Text 1 cover.pdf Download (118kB) | Preview
	Text 12.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
Preview	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text 10.BAB II.pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 9.BAB I.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text 8. DAFTAR ISI.pdf Download (222kB) | Preview

Abstract

Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah merupakan satu-satunya unsur penegak hukum Syari’at Islam dalam bentuk Qanun yang ada di Aceh dan merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Akan tetapi Penegakan Peraturan Daerah ataupun Qanun tidak hanya dilakukan oleh Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah tetapi ada juga SATPOL PP sebagai insturmen Penegak Hukum khususnya Qanun , jadi di Nanggroe Aceh Darussalam penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah juga SATPOL PP sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2). Akan tetapi mengenai hubungan hukumnya juga batasan kewenangan antara Polisi Syariat atau Wilayatuh Hisbah Aceh dengan Satpol PP di Aceh perlu dikaji lebih dalam dikarenakan keduanya sama sama menegakan Peraturan Daerah atau Qanun, berada dalam satu ikatan kedinasan. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan menyeluruh mengenai hubungan hukum antara Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah dengan Satpol PP di Nanggroe Aceh Darussalam . Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Satpol PP Hasil dari penelitian ini memiliki kesimpulan Wilayatul Hisbah adalah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekertaris daerah. Hubungan hukum antara Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP adalah lembaga pembantu Polisi yang ada di Indonesia dalam hal ketertiban dan ketentraman umum dalam satu ikatan dinas yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, hanya saja yang membedakannya adalah terletak di tugasnya. Wilayatul Hisbah bertugas penegakan Qanun di bidang Syariat islam sedangkan Satpol PP bertugas penegakan Qanun di ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kata Kunci : Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja, Qanun, Polisi Syariah, Insturmen Penegak Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	30 Oct 2018 04:13
Last Modified:	30 Oct 2018 04:13
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40092

Actions (login required)

View Item