PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILEGAL TIMAH LEPAS PANTAI TERHADAP PENCEMARAN DAN KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT

Indra Bambang Maulana, 141000050 (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILEGAL TIMAH LEPAS PANTAI TERHADAP PENCEMARAN DAN KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (60kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (22kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (25kB) | Preview

Abstract

Kegiatan penambangan ilegal timah di lepas pantai Pulau Bangka sangat meprihatinkan karena masih berlangsung hingga saat ini dan telah menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan ekosistem laut. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku penambang ilegal timah lepas pantai, hambatan pemerintah dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan penambangan ilegal serta upaya pemerintah dan instansi dalam mengatasi permasalahan penambangan ilegal timah lepas pantai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan spesifikasi tersebut penulis menggambarkan peristiwa penambangan ilegal yang terjadi secara sistematis dan menganalisis peristiwa hukum tersebut. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data yaitu yuridis kualutatif. Penelitian ini menunjukan bahwa, pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan ilegal timah lepas pantai terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem laut dapat menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, walaupun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan ilegal timah lepas pantai, umumnya diberikan hanya sebatas pada ketiadaan izin menambang. Pemerintah dan instansi mengalami hambatan dalam mengatasi permasalahan tambang ilegal timah lepas pantai kerena jumlah tambang ilegal yang beroperasi sulit diketahui, keterbatasan dana dalam melakukan penegakan hukum, serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan mencari terobosan baru terkait alternatif mata pencaharian masyarakat di luar sektor timah, aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan sektor kelautan dan perikanan serta terus melakukan penertiban terhadap aktifitas penambangan pasir timah ilegal. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penambangan Pasir Timah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	29 Oct 2018 06:33
Last Modified:	29 Oct 2018 06:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40035

Actions (login required)

View Item