PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

JURNAL ILMU HUKUM
Oleh :

Nama 	   : SUANTONY
NPM	   : 129313020

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2018

ABSTRAK

Dengan semakin meningkatnya jumlah kepala daerah yang ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi akhir-akhir ini telah menimbulkan pertanyaan terkait peran pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah. KPK mengidentifikasi lemahnya pengawasan oleh inspektorat daerah disebabkan kapasitas inspektorat daerah yang rendah dan independensi aparaturnya yang bermasalah. Akibatnya praktik korupsi di kalangan kepala daerah khususnya terus berlangsung. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi identifikasi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep pengawasan Inspektorat sebagai instrumen pengendalian keuangan daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah bukan semata-mata kapasitas yang kurang memadai, namun lebih kepada hubungan patron-klien yang masih terjadi dalam birokrasi di daerah. Konsep pengawasan inspektorat daerah sebagai instrumen pengendalian keuangan daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan dengan memberikan kewenangan terutama berkaitan dengan kedudukan Inspektorat Daerah yang independen (vertikal) dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian keuangan daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga akan berdampak pada kegiatan pengawasan pengendalian keuangan daerah dan pencegahan tindak pidana korupsi akan terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, perlu ada perumusan kebijakan, kedudukan dan strategi pengawasan Inspektorat Daerah yang diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakannya dapat menentukan ada tidaknya kerugian negara.
Kata Kunci: Inspektorat, Pencegahan, Korupsi.

ABSTRACT

With the increasing number of regional heads captured by the KPK in cases of alleged corruption lately it has raised questions regarding the role of internal supervision carried out by regional inspectorates. The KPK identified weak supervision by the regional inspectorate due to the low capacity of the regional inspectorate and the independence of its problematic apparatus. As a result, corruption practices among regional heads in particular continue. Based on this, the identification of problems in this study is how the concept of supervision of the Inspectorate as an instrument of regional financial control and prevention of criminal acts of corruption. The results show that the main problems faced by the Regional Inspectorate are not merely inadequate capacity, but rather patron-client relations that still occur in the bureaucracy in the region. The concept of supervising the regional inspectorate as an instrument of regional financial control and prevention of corruption is carried out by giving authority especially with regard to the position of an independent Regional Inspectorate (vertical) in carrying out supervision, regional financial control and prevention of corruption, so that it will impact financial control supervision activities. regions and prevention of corruption will be carried out effectively. Therefore, there needs to be a formulation of policies, positions and supervision strategies of the Regional Inspectorate which is directed to the activities of prevention and detection of corruption, so that based on the results of the supervision carried out it can determine the existence of state losses.
Keywords:	Inspectorate, Prevention, Corruption.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim dan Theresia Damayanti, Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
Abdurrahmat Fathoni, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Bandung, 2006.
Ahimsa-Putra. Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
Amin Widjaja Tunggal, Intisari Internal Audit, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
Arifin Abdul Rachman, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan, Haji Mas Agung, Jakarta, 2001.
Danang Kurniadi dkk (editor), Mega Skandal Korupsi di Indonesia, Pukat Korupsi UGM, Yogyakarta, 2008.
Gurgur, Tugrul & Shah, Anwar. (2005). Localization and Corruption: Panacea or Pandora’s Box? USA: World Bank.
Hadi Supeno, Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan, Total Media, Yogyakarta, 2009.
Handayaningrat, Pengatur Ilmu Administrasi dan Manajemen, Masasung, Jakarta, 1988.
Karianga, Hendra, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Alumni, Bandung, 2011.
Manullang, M, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2009.
Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
Saleh, Kausar Ali. (2009). Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah dalam Bayang- Bayang Budaya Patron-Klien. Bandung: Alumni.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006.
Sedarmayanti, Good Governance (Pemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Mandar Maju, Bandung, 2004.
Situmorang M., Viktor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat);
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 tentng Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SUMBER LAIN
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Jakarta, 1986.
Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, KPK Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) Terbitan tahun 1999.
Barda Nawawi Arief, Perkembangan pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer di Surabaya, 20 s.d. 23 Maret 2013).
Danang Kurniadi dkk (editor), Mega Skandal Korupsi di Indonesia, Pukat Korupsi UGM, Yogyakarta, 2008.
J.C Scott dalam Putra, Putra, Ahimsa Heddy Sri. (1996). “Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan”, Jurnal Prisma Edisi 6, Juni.
Marsono, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 2005.
Paulus Effendie Lotulung, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Di selenggrakan oleh BPHN Dep. Hukum & Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2007.
Riris Katharina, Memperkuat Peran Inspektorat Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, Majalah info singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. IX, No. 18/II/Puslit/ September/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Suhartanto, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Mengoptimalkan Peran Aparat Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, KTI: Audit Forensic.
Umi Kulsum, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurna Jure Humano, Volume 1, Nomor 3, 2009.
Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, FH UNPAD, Bandung, 1960.