INKONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ALVIS ALVIAN, NPM : 138040010 (2018) INKONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Avis.docx Download (53kB)

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan CSR ini telah diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia namun demikian masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Adanya aturan yang begitu banyak tidak menjamin adanya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hokum tersebut, selain tidak adanya sanksi secara tegas dan jelas menjadikan perseroanmengangap bahwa CSR hanya sebatas kesukarelaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kepastian hukum agar mengikat secara jelas setiap perseroanuntuk patuh dan taat atas kewajiban melaksanakan CSR. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana landasan hukum pelaksanaan CSR menurut Hukum Positif di Indonesia?, b) Mengapa muncul inkonsistensi pengaturan pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas?, c) Bagaiamana seharusnya pengaturan kewajiban melaksanakan CSR agar dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha Perseroan Terbatas (PT) sesuai ketentuan yang berlaku? Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder sedangkan teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasikan bahan yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kemudian disistematiskan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian konsep dan mekanisme pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan tersebut seperti saling melengkapi namun ada perbedaan konsep yang terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi beragam konsep namun tidak ada sanksi yang jelas mengatur secara kewajiban CSR tersebut. Akibat hukum dari pengaturan CSR yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (voluntary) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Sanksi yang seharusnya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan jika CSR sudah menjadi kewajiban hukum (legal mandatory) tidak hanya sanksi administratif akan tetapi juga sanksi pidana karena sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan membuat pelaku/perusahaan memperbaiki tingkah lakunya. Pengenaan sanksi pidana menjadi salah satu daya paksa kuat agar suatu norma ditaati. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan Terbatas, Inkonsistensi, KEpastian Hukum

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	22 Oct 2018 08:50
Last Modified:	22 Oct 2018 08:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/39547

Actions (login required)

View Item