UPAYA HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN PENGELOLA GUDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Mega Pasca Utami, NPM : 148040075 (2018) UPAYA HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN PENGELOLA GUDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text JURNAL MEGA PASCA UTAMI.docx Download (28kB)

Abstract

Sistem resi gudang atau warehouse receipt system merupakan suatu terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan di Indonesia. Resi gudang merupakan jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalah barang-barang komoditas yang disimpan di dalam gudang oleh Pengelola Gudang. Penerbitan resi gudang yang mengikutsertakan beberapa lembaga yang berkompeten akan memberikan kepastian hokum kepada kreditor mengenai kualitas dan nilai barang yang disimpan. Permasalahan Hukum yang timbul akibat resi gudang yang dijadikan jaminan utang ialah bagaimana penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan eksekusi atas jaminan yang telah diikat dengan hak jaminan resi gudang, dan bagaimana upaya hukum bagi bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang terhadap kelalaian dan ketidakmampuan pengelola gudang dalam menjaga barang yang disimpan di Gudang SSRG. Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundangundangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia, bibliografi, Black’s Law, dictionary, dan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia diatur dalamUndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah menciptakan lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang, dimana perbankan dapat menerima agunan tambahan Resi gudang yang merupakan jaminan atas benda bergerak, khususnya barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan, yang penguasaan objek jaminannya berada di tangan pengelola gudang, sedangkan pemiliknya (debitor) masih dapat memperjualbelikan atau mengalihkan dokumen resi gudang yang dimilikinya.Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan yang Telah Diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang antara lain mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Dalam hal Pengelola Gudang tanpa melalui tata cara penyerahan barang keluar dari gudang yang berlaku menyerahkan seluruh barang yang tercantum di resi gudang kepada petani. Bank Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Kelalaian dan Ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam Menjaga Barang yang Disimpan di Gudang SSRGdapat melakukan Upaya Hukum Perdata yaitu Wanprestasi Pengelola Gudang atas kesengajaanya tidak memenuhi kewajiban sebagai penguasa objek jaminan atas penyerahan barang jaminan kepada Debitur S-SRG tanpa melalui tata cara yang berlaku danUpaya Hukum Pidana atas Penyalahgunaan wewenang yang dimiliki Pengelola Gudang. Kata Kunci : Resi Gudang, Jaminan, Wanprestasi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	12 Oct 2018 04:09
Last Modified:	12 Oct 2018 04:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38667

Actions (login required)

View Item