FAJAR RIZKI MAULANA, 141000205 (2018) PERBANDINGAN KUALIFIKASI DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DENGAN DELIK SUAP DALAM KASUS KORUPSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (442kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (597kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (240kB) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Pungutan liar (pungli) merupakan semua bentuk pungutan yang tidak resmi dan diluar biaya yang seharusnya di bebankan kepada seseorang dalam urusannya, yang tidak mempunyai landasan hukum. Sedangkan suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin ataupun berarti setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, Bagaimana penentuan delik pungutan liar (pungli) dengan penentuan delik suap di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana penentuan delik pungutan liar (pungli) dengan delik suap yang dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana rumusan delik yang tepat dalam kasus-kasus pelayanan publik? Spesifikasi peneletian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarkat). Asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi dalam penerapan hukumnya, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Peniliti menggunakan penilitian kepustakaan dalam tahap penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa inventaris, wawancara, dan analisis data-data yang ada. Pungutan liar maupun suap di sebagian besar kasus yang terjadi terdapatnya unsur penyalahgunaan wewenang seperti halnya kasus kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bandung di hubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana (delicht). Pengertian unsur melawan hukum dalam pungutan liar apakah memenuhi undang-undang tindak pidana korupsi sehingga dapat dikategorikan pungutan liar ataupun suap itu sendiri sebagai tindak pidana korupsi. Perbedaan kedua kata ini berbeda-beda tetapi memiliki arti yang sama yaitu merugikan negara maupun rakyatnya. Kata Kunci : Perbandingan, Pungutan Liar (pungli), Suap, Korupsi
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 10 Oct 2018 04:31 |
| Last Modified: | 10 Oct 2018 04:31 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38375 |
Actions (login required)
 |
View Item |
