PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

MARULI TUA SIANTURI, 141000363 (2018) PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
Preview	Text J. BAB III.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text G. DAFTAR ISI.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text H. BAB I.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text I. BAB II.pdf Download (429kB) | Preview

Abstract

Sanksi pidana merupakan salah satu sanksi yang dijatuhkan terhadap kasus pelanggaan hak cipta. Sanksi pidana ini terdiri dari dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda selain sanksi yang umum terjadi di dalam dunia hak cipta yang bersifat keperdataan yaitu berupa ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam prakteknya hak cipta yang sudah sangat lama dikenal dalam dunia hukum ternyata masih saja terjadi banyak pelanggarannya yang kemudain hal ini menjadi tantangan untuk para penegak hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, apakah undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dapat memberikan sanki pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta? Bagaimana proses pelaksanaan pemberian saksi pidana terhadap kasus pelanggaran hak cipta? Bagaimana permasalahan dalam proses penyelesaian perkara hak cipta? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Metode-metode ini dikaji menggunakan data primer berupa hukum positif, asas dan teori hukum serta data sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil wawancara di lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan mengenai hak cipta di indonesia telah terjadi 5 kali penggantian undang-undang dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2014. dari kelima undang-undang tesebut semuanya mengatur mengenai pemberian pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Adapun pemberian sanksi pidana yang dimaksud diatur dalam pasal 112-120 undang-undang hak cipta tahun 2014. Dalam penerapan undang undang hak cipta dalam proses pelaksanaan sanki pidana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu di dilakukan didalam lembaga pemsyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian saksi pidana dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah. Kata kunci : Hak cipta, pelanggaran hak cipta, pemberian sanksi pidana hak cipta.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	10 Oct 2018 04:21
Last Modified:	10 Oct 2018 04:21
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38373

Actions (login required)

View Item