TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SPEED BUMPER YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

DEZAN MAULANA SUDARSONO, 141000283 (2018) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SPEED BUMPER YANG MERUGIKAN PENGGUNA JALAN DI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text F. BAB I.pdf Download (441kB) | Preview
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (124kB) | Preview
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (91kB) | Preview

Abstract

Speed bumper dibuat bertujuan untuk memperlambat kecepatan sehingga mengurangi tingkat kecelakaan. Seluruh speed bumper yang terdapat di Kabupaten Bandung tidak sesuai standard dan tidak mengantogi izin. Undang-undang tentang Jalan melarang aktifitas yang mengakibatkan terjadinya gangguan jalan salah satunya dengan adanya speed bumper yang melintang dengan kelandaian yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terganggunya gangguan jalan bahkan memakan korban. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan bertujuan meberikan standarisasi untuk pembuata speed bumper namun kenyatannya masih banyaknya yang menganggap sebagai kewajaran. Penegakan hokum untuk speed bumper ini pun sangatlah minim dilakukan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan menggunakan data dan menelitibahan pustaka/data sekunder. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier serta peneitian lapagan dilakukan dengan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan denga cara menyusun secara sistematis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implemetasi mengenai speed bumper yang dibangun di Kabupaten Bandung terkait alat pengendali kecepatan tidak terpeuhi sehingga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya. Pembangunan speed bumper ini ternyata dibangun demi kepentingan perorangan bukan untuk kepentingan umum. Penegakan hukum dalam penertiban speed bumper di Kabupaten Bandung oleh pihak berwenang sangatlah minim sehingga pembangunan speed bumper yang semakin banyak ini dianggap wajar oleh masyarakat. Kata Kunci: Speed Bumper, Kepentingan Umum, Penegakan Hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	09 Oct 2018 07:01
Last Modified:	09 Oct 2018 07:01
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38275

Actions (login required)

View Item