BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1.	Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek dan dimensi dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam pembahasan dibawah ini.
2.1.1  Hasil Penelitian Wahyudi
Penelitian wahyudi, (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian terhadap kinerja pegawai pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil penelitian di atas, yang didasarkan hipotesis bahwa kinerja pegawai dilingkungan Biro Organisasi Secretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dipengaruhi oleh pengendalian. Besarnya pengaruh pengendalian terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 87,0 %  hasil penelitian juga menemukan bahwa kinerja pegawai dilingkungan Biro Organisasi Secretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh variable pengendalian semata, tetapi ada factor atau variable lain yang turut mempengaruhi terhadap rendahnya kinerja pegawai tersebut, yang dalam metode penelitian di sebut epsilon. Adapun faktor lain yang di sebut adalah motivasi dan disiplin kerja pegawai dengan presentase sebesar 13,0 %.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa di Biro Organisasi Secretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebaiknya menerapkan pola pengendalian yang l;ebih efektif guna mendukung terhadap kelancaran pelaksanaan pencapaian target , dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat, Biro Organisasi Secretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, juga sebaiknya lebih mengintensifkan pola pengendalian yang lebih efektif dan efisien.

2.1.2. Hasil Penelitian Sundawa Bachtiar
Sundawa Bachtiar (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada unit pelaksana teknis (UPT) Gelanggang Pemuda Kota Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peneliti, terkait dengan tugas-tugas Unit pelaksana teknis Gelanggang Pemuda Kota Bandung masih ada masalah yang berkaitan dengan pengaruh kinerja pegawai pada unit pelaksana teknis Gelanggang Pemuda Kota Bandung telah terpengaruh secara signifikan. Hal ini di dasarkan pada besarnya pengaruh penilaian pegawai yang telah dijalankan pimpinan terhadap kinerja pegawai pada unit pelaksana teknis Gelanggang Pemuda Kota Bandung. Dari empat factor penilaian pegawai , dua factor belum dapat di jalankan dengan tepat mengingat keterbatasan pimpinan dalam memahami konsep teori yang perlu dikembangkan. Sementara dua factor penilaian pegawai telah dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan teori yang digunakan.
Pengaruh factor-faktor penilaian pegawai secara tidak l;angsung terhadap kinerja pegawai pada unit pelaksana teknis Gelanggang Pemuda Kota Bandung belum sepenuhnya mempengaruhi. Ada dua factor yang tidak berpengaruh secara signifikan yaitu : factor tanggung jawab (X2) dan kondisi kerja (X4) maksud kedua factor tersebut belum dijalankan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pimkpinan dalam melakukan penilaian pegawai terhadap kinerja  pegawai pada unit pelaksana gelanggang pemuda kota bandung. Sedangkan factor keterampilan (X1) dan usaha (X2) telah dijalankan dan dilaksanakan sesuai de ngan konsep teori yang digunakan,  artinya factor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada unit pelaksana teknis Gelanggang Pemuda Kota Bandung.
Ada beberapa factor lain yang berpengaruh diluar factor-faktor yang dianalisis pada penelitian ini cukup signifikan, seperti faktor motivasi, factor komunikasi , factor koordinasi, serta factor inisiatif dan kreatif. Factor-faktor ini cukup berpengaruh dan perlu dilakukan penelitian di kemudian hari untuk melengkapi pengembangan konsep teori penelitian pegawai secara luas.
Hasil penelitian Sundawa (2008) dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama melihat efektivitas yang dilakukan pada instansi pemerintah. Kedua hasil penelitian tersebut memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengembangkan tentang pentingnya pengendalian intern dan efektivitas kerja pegawai dilihat dari berbagai ragam yang digunakan para ahli.
Hasil penelitian tersebut, menurut pendapat peneliti lebih mengarah pada focus penelitian prilaku pegawai dalam konteks pelaksanaan tugasnya. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa basis teori yang digunakan untuk membedah masalah tersebut banyak mengulas masalah prilaku. Hal inilah yang sesungguhnya membedakan antara kajian yang penulis lakukan dengan peneliti diatas.
Tabel 5.1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Peneliti
No.	Judul Penelitian Terdahulu	Teori Penelitian Terdahulu	Teori Yang Diinginkan Peneliti	Perbedaan dan Persamaan	
1.	Wahyudi (2006) Pengaruh Pengendalian Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.	Unsur-unsur Pengendalian (Krismiaji 2002 : 223)	Prinsip-prinsip Pengendalian (Intern 1992 : 11)	Sama-sama Membahas Tentang Pengendalian, Teori Yang digunakan Berbeda	
2.	Sundawa Bahtiar (2008) Pengaruh Pengawasan  Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gelanggang Pemuda Kota Bandung.	Dimensi-dimensi Kinerja (Sedermayanti 1995 : 53)	Efektivitas Kinerja (Steers dalam Jamin 1985 : 45)	Sama-sama Membahas Tentang Kinerja, Teori Yang Digunakan Berbeda.	
Sumber : Diolah oleh Peneliti (2013)
Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.	Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu, baik penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2006) maupun Sundawa Bahtiar (2008) berbeda dengan teori yang digunakan peneliti.
2.	Lokus dan focus penelitian Wahyudi (2006) dilakukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada bidang pengadaan barang dan jasa di kantor BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Teori utama, lokus dan focus antara penelitian terdahulu dengan peneliti, tanpak adanya perbedaan dan persamaan sehingga keaslian penelitian ini akan terjaga, dengan demikian penelitian terdahulu akan menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

2.1.3   Lingkup Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan
Definisi administrasi menurut para ahli sangat banyak dan pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, antara lain kerjasama, banyak orang, mencapai tujuan bersama. Pengertian administrasi menurut Ulbert Silalahi (2009:11) adalah  
Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian tugas sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. 

Dari pengertian di atas merupakan awal munculnya suatu kelompok kerja sama atau organisasi karena tiap orang yang menjadi anggota merasa tingkat produktivitas dan kepuasan kerja serta kemajuan akan menjadi lebih tinggi atau kebutuhannya relatif terpenuhi jika melakukan kerja sama dibanding dengan sendiri. Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa administrasi  merupakan seluruh proses kegiatan yang lahir dari berbagai keputusan yang dibuat guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
Menurut Sondang P. Siagian dalam Ulbert Silalahi (2009:9) menyatakan, bahwa definisi administrasi adalah :
Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Selain definisi-definisi di atas, beberapa ahli terjadi perbedaan antara kebijakan publik dengan kebijakan negara. Perbedaan ini didasarkan pada beberapa ciri-ciri dominan yang dapat membedakan antara public administration sebagai administrasi negara dan public administration sebagai administrasi publik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pasolong (2007:1) sebagai berikut :
Publik administration yang diartikan sebagai administrasi Negara, karena empat alasan penting :
1.	Pergeseran orientasi administrasi Negara yang menekankan aktivitas Negara menjadi oleh, dan untuk publik, dalam artian bahwa pendekatan tidak lagi kepada Negara tetapi lebih kepada publik.
2.	Pertimbangan sejarah administrasi publik selalu digunakan admnistrasi publik (administration public) bukan administrasi Negara (administration state)
3.	Pertimbangan akademis itu jangan sampai berkembang bahwa interpretasi akademi yang hanya didasarkan oleh makna gabungan kata “administrasi” dan “publik”, tetapi pengertian yang lebih mendalam tentang administrasi publik itu sendiri.
4.	Pertimbangan bahwa pembahasan lebih menekankan kepada kepentingan publik.

Dari penjelasan alasan tersebut tentang administrasi Negara tersebut, bahwa Negara mempunyai hak mutlak dan absolute terhadap penguasaan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahannya dan segala bentuk administrasi negara dibuat untuk kepentingan negara. 
Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efesien dan rasional.
Pendapat Pasolong di atas  memberikan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik. Administrasi Negara lebih menunjuk pada tata administrasi birokrasi pemerintahan yang berkenaan dengan struktur kekuasaan dan mekanisme internal birokrasi atau mekanisme pengelolaan pemerintahan. Dalam hal ini kita mengenal beberapa kebijakan seperti undang-undang administrasi pemerintahan, tata naskah dinas dan lain semacamnya. Sementara administrasi publik lebih menunjuk pada administrasi birokrasi pemerintahan yang berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Atau dengan kata lain, tata urutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Proses administrasi sebagai proses politik merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa seperti dikemukakan oleh Dimock dalam Pasolong (2007:3) “Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui Pemerintah, dan cara mereka memperolehnya”  Administrasi dalam kontek politik, sangat berperan dalam perumusan kebijakan Negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nigro dan Nigro dalam Islamy (2003:1) yang menyebutkan bahwa: Administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan Negara dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik.
Administrasi publik sering dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan Negara (public policy implementation). Administrasi publik dalam arti luas objeknya adalah Negara, sedangkan dalam arti sempit, objeknya adalah pemerintah dalam menyelenggarakan  pemerintahan. Dari rumusan tersebut, Tjokroamidjojo (1987:3) mengemukakan unsur-unsur pokok administrasi publik sebagai berikut :
1.	Tujuan. Adanya tujuan atau kebijaksanaan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai.
2.	 Kerjasama. Administrasi publik adalah bentuk kerjasama baik manusia maupun lembaga.
3.	Proses kegiatan. Adanya proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pencapaian tujuan.
4.	Sarana. Adanya sarana dalam bentuk daya dan dana (termasuk peralatan).

Unsur-unsur pokok administrasi publik di atas menegaskan bahwa administrasi publik dilakukan untuk menunjang tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan tersebut dapat tercapai karena ada standard prosedur yang dilakukan dengan dukungan sarana serta kerjasama berbagai pihak maupun komponen dalam system administrasi publik.
Selain unsur-unsur di atas, penyelenggaraan administrasi Negara dapat berlangsung secara efektif harus diimbangi dengan sumber-sumber yang lengkap dan tepat dalam suatu manajemennya. Sumber manajemen menurut Hasibuan (1997:27) teridiri dari :
1.	Man (sumber daya manusia dengan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan).
2.	Money (modal dalam bentuk uang untuk berbagai bentuk biaya, baik penggajian, pengadaan alat dan bahan, penyediaan sarana dan prasarana dll)
3.	Materials (alat untuk melaksanakan pekerjaan sebagai media yang digunakan untuk melakukan semua kegiatan oleh manusia)
4.	Minute (waktu pelaksanaan pekerjaan, disesuaikan dengan target dan input lainnya untuk mewujudkan output yang ditentukan dalam rencana).
5.	Methods (cara kerja yang digunakan untuk kelangsungan pekerjaan yang tertib dan teratur)

Sumber manajemen yang dikemukakan oleh Hasibuan tersebut ini dapat memberikan pengaruh yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien, sebab disini dijelaskan bahwa begitu pentingnya peran manusia, modal, pralatan, waktu, bahkan metode atau tata cara kerja yang lebih baik.
2.1.4	Lingkup Kebijakan Publik.
Terdapat beberapa definisi dan pengertian yang digunakan oleh para ahli tentang teori kebijakan, masing-masing member penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian satu hal yang sering disebut dalam kebijakan publik, bahwa kebijakan publik berurusan dengan aktivitas pemerintah yang dihubungkan dengan pemecahan masalah untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu.
Chander & Plano dalam Pasolong (2007:38) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chander & Plano lalu membedakannya atas empat bentuk, yaitu : regulatory, redistributive, distributive, dan contituen. Thomas R Dye dalam Pasolong (2007:49), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. 
Sedangkan Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa :Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.
Kebijakan publik menurut Anderson dalam Agustino (2006:21) “adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau kelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang harus diperhatikan’.
Raksasaraya dalam Islamy (2003;17) menyatakan ada 3 (tiga) elemen kebijakan publik, yaitu :
1.	Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2.	Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3.	Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai tujuan taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Friedrick dalam Wahab (2005;3) memandang bahwa kebijakan, adalah :
Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kebijakan atas usulan perorangan atau kelompok harus berorientasi kepada perubahan yang lebih baik yang yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan tidak mengarah kepada salah satu kelompok dengan memperhitungkan peluang yang ada walaupun ada hambatan-hambatan yang menghalanginya.
Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano dalam Pasolong (2007;38-39) adalah :
Pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasii yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Tujuan utama dari kebijakan publik yang memiliki dimensi pelayanan dan pengaturan, maka pola-pola pengimplementasiannya akan diaktualisasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Lindlom dalam Wahab (2005:16) menuturkan  bahwa pembuatan kebijakan itu pada hakekatnya adalah sebagai berikut :
Pembuatan kebijakan merupakan proses yang amat komplek dan analisis dimana tidak mengenai saat dimulai dan diakhiri dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak komplek yang kita sebut sebagaimana pembuatan kebijakan itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan.

Berdasarkan pemahaman diatas, Dalam membuat suatu kebijakan proses yang agak sulit, apalagi kebijakan yang menyangkut masalah publik, ini harus memperhatikan fenomena, gejala atau dampak yang terjadi, apakah kebijakan tersebut itu memberi dampak yang positif atau dampak yang negatif bagi publik.

2.1.5    Lingkup Pengendalian Intern
Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Oleh karena itu pengendalian itu sangat penting karena pengendalian merupakan cara para manajer atau pimpinan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau tidak. Dalam kehidupan organisasi manajer perlu mengetahui apa yang terjadi ditingkat yang paling bawah atau dilapangan, dan harus mampu menggunakan pengaruhnya terhadap apa yang terjadi, sehingga bisa mencapai hasil yang diinginkan.dalam hal ini ada beberapa pakar memberikan definisi mengenai pengendalian diantaranya yaitu sebagai berikut, Stoner dalam Sindoro (1996:248) menyatakan bahwa pengendalian adalah :
Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang diinginkan untuk dicapai.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa pengendalian sebagai sebuah aktivitas yang terencana untuk memantau para pegawai bekerja dengan penuh kesungguhan dan melaksankan pekerjaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, dalam artian bahwa pengendalian itu harus focus terhadap apa yang ditujunya. Robbin dalam Hermaya (1999: 526) menyatakan pengendalian dirumuskan sebagai berikut :
Pengendalian dapat dirumuskan sebagi proses memantau kegiatan-kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang penting.

Pemahaman dari pengertian diatas, memberikan rumusan bahwa pengendalian merupakan proses memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai sesuai dengan praturan yang telah ditentukan 

1	Pengertian Pengendalian Intern
Pengendalian meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan organisasi, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya. Istilah yang biasa dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Pengendalian intern yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu juga mendorong terciptannya efisiensi operasi yaitu melindungi aktiva dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya.
Dalam suatu organisasi pemerintah dimana ruang lingkup pekerjaanya selalu bertambah luas sehingga mengakibatkan semakin kompleksnya suatu struktur organisasi. Untuk itu diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang dapat membantu manajemen dalam melakukan tugasnya.
Pengertian pengendalian intern menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” (2002:218)  menyatakan bahwa :
Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Suatu organisasi dalam pencapai tujuannya harus bisa menjalankan program-programnya yang telah direncanakan, organisasi juga mesti bisa menjaga seluruh aktiva organisasi sehingga organisasi tersebut bisa bertahan. Ini hurus di topang dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik.
Sedangkan menurut Azhar Susanto dalam bukunya ”Sistem Informasi Akuntansi” (2004:103) menyatakan bahwa :
Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang undang dan aturan yang berlaku.

Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut IAI dalam bukunya ”Standar Profesional Akuntan Publik” (2001:319.2) menyatakan bahwa ”Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan”.
Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh organisasi dan dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan pegawai yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva guna memberikan jaminan atau keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.

2	Klasifikasi Pengendalian Intern
Konsep pengendalian intern, pengendalian administrasi, pengendalian akuntansi dan pengendalian manajemen memiliki cakupan yang luas dan dimaksudkan untuk menguraikan seluruh sistem pengendalian. Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
Klasifikasi pengendalian intern menurut Krismiaji dalam bukunya ”Sistem Informasi Akuntansi” (2002:220) adalah sebagai berikut :
1.	Menurut tujuannya pengendalian dikelompokan menjadi tiga:
a.	Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi.
b.	Pengendalian detektif dimaksudkan untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi.
c.	Pengendalian korektif dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif.
2.	Menurut waktu pelaksanaannya pengendalian dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu :
a.	Pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang masuk dalam kelompok pengawasan detektif, karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan menyesuaikannya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula.
b.	Pengendalian dini adalah pengendalian yang termasuk dalam kelompok pengendalian preventif, karena jenis pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi.
3.	Menurut objek yang dikendalikan, pengawasan dikelompokan menjadi dua yaitu:
a.	Pengawasan umum adalah pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan aplikasi.
b.	Pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses.
4.	Menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data, pengawasan dikelompokan menjadi tiga yaitu:
a.	Pengawasan input, dirancang untuk menjamin hanya data yang sah (Valid), akurat, dan diotorisasi saja yang dimasukkan ke dalam proses.
b.	Pengawasan proses dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, dan semua file di-update secara tepat.
c.	Pengawasan output, dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya.

Berdasarkan uraian di atas, Adanya klasifikasi pengendalian intern yang dikemukakan oleh Krismiaji yang ditinjau dari tujuan, waktu, objek, dan tempat, ini tidak lain yaitu untuk mencegah atau meminimalisir keselahan-kesalahan yang akan terjadi didalam organisasi, dalam suatu organisasi masalah-masalah itu rentan terjadi.
Sedangkan klasifikasi pengendalian intern Wing Wahyu Winarno dalam bukunya ”Sistem Informasi Akuntansi” (2006:11.14) adalah :
1.	Berdasarkan tujuannya, dibagi menjadi dua :
a.	Pengawasan akuntansi adalah pengawasan yang bertujuan untuk melindungi harta kekayaan perusahaan dan meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.
b.	Pengawasan manajemen adalah pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah oleh manajemen.
2.	Berdasarkan hubungannya dengan kejadian, dibagi menjadi tiga :
a.	Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah berbagai kesalahan atau penyelewengan di dalam perusahaan.
b.	Pengawasan detektif adalah pengawasan yang ditujukan untuk menemukan adanya penyelewengan, kesalahan, atau kecurangan.
c.	Pengawasan korektif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian.
3.	Berdasarkan lingkupnya, dibagi menjadi dua :
a.	Pengawasan umum adalah pengawasan yang berlaku secara menyeluruh di dalam perusahaan.
b.	Pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang hanya dapat diterapkan pada prosedur atau aplikasi tertentu saja.
4.	Berdasarakan Pengawasan aplikasi, dibagi menjadi enam :
a.	Pengawasan input adalah pengawasan terhadap berbagai proses pencatatan data ke dalam dokumen atau pada tahap input.
b.	Pengawasan proses adalah pengawasan terhadap proses pengolahan jadi informasi.
c.	Pengawasan keluaran adalah pengawasan yang diterapkan penyajian laporan baik secara fisik melalui dokumen laporan atau melalui metode lain yang tidak berbentuk fisik.
d.	Pengawasan penyimpanan adalah pengawasan yang diterapkan terhadap berbagai prosedur penyimpanan data dan dokumen.
e.	Pengawasan basis data adalah pengawasan yang dilakukan terhadap perancangan, penyelewengan, dan pengolahan basis data yang dimiliki perusahaan.
f.	Pengawasan komunikasi adalah pengawasan yang diterapkan terhadap penerimaan data, sehingga data tidak mudah diinterupsi oleh pihak yang tidak berhak.

Berdasarkan uraian di atas, Pengendalian inter merupakan suatu alat untuk mengendalikan atau pengawasan dalam suatu organisasi agar organisasi itu bisa mencapai tujuan yang telah ditentukannya, pengawasan disisni menyangkut pengawasan baik dari segi internal maupun dari segi eksternal organisasi.

3	Tujuan Pengendalian Intern
Pengendalian intern yang dilakukan tentunya dengan suatu tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya serta dapat melindungi perusahaan dengan menekan tingkat pemborosan dan penyimpangan sekecil mungkin, dan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari karyawan perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan pengendalian intern menurut IAI dalam bukunya ”Standar Profesional Akuntan Publik” (2001:319.2) adalah sebagai berikut :
1.	Manajemen bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan untuk setiap pengguna laporan.
2.	Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati dan diakui oleh perusahaan, pengendalian bertujuan membuat perusahaan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3.	Pengendalian dalam sebuah perusahaan adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

Tujuan dalam organisasi merupakan suatu hal yang penting. Ktika tujuan organisasi telah ditentukan, maka hal yang lebih penting lagi yaitu bagaimana cara mencapai tujuan, mencapai tujuan tidak lain harus melaksanakan program-program yang semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab, perlu adanya hukum yang tegas dan harus ditaai, dan mengefektifkan sumber daya yang ada.
Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya ”Sistem Akuntansi” (2001:163) adalah :
1.	Menjaga kekayaan organisasi, kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai.
2.	Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal umtuk menjalankan usahanya. Pengendalian intern dirancang umtuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi yang akan menghasikan informasi keuangan yang diteliti dan andal.
3.	Mendorong efisiens, pengendalian intern ditujukan untuk mencegah aplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan.
4.	Mendorong dipatuhinya kebijakan manjemen, untuk mencapai tujuan perusahaan manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Berdasarkan tujuan pengendalian diatas, Tujuan Pengendalian intern itu akan tercapai apabila menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi organisasi, mendorong efesinsi sumber daya organisasi, dan dipatuhinya kebijakan manajement organisasi.

4	Unsur-unsur Pengendalian Intern
Unsur-unsur pengendalian intern menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai. Pengendalian intern ini melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi. Pengendalian intern memberikan jaminan yang layak untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan.
Unsur-unsur pengendalian intern menurut Krismiaji dalam bukunya ”Sistem Informasi Akuntansi” (2002:223) terbagi menjadi lima yaitu :
1.	Lingkungan Pengendalian
Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan, meliputi atribut individu, seperti integritas, nilai etika, dan lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan penggerak organisasi dan merupakan pondasi untuk untuk komponen lainnya.
2.	Aktivitas Pengendalian
Perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang muncul, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
3.	Perhitungan Resiko
Organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan, yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi hanya pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko terkait.
4.	Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan organisasi.
5.	Pemantauan Kinerja
Seluruh proses bisnis harus dipantau, dan dilakukan modifikasi seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya menghendaki perubahan.

Berdasarkan uraian di atas Pengendalaian intern adalah suatu alat untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dalam suatu organisasi. Sedangkan unsur pengendalian intern ini menyangkut masalah penetapan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai.

2.1.6    Lingkup Efektivitas Kerja
Setiap disiplin ilmu dalam ilmu-ilmu administrasi memberi sumbangan dengan satu dan lain cara untuk membantu para manajer untuk membuat organisasinya untuk lebih efektif. Efektivitas merupakan landasan dari setiap organisasi dalam pencapaina suatu tujuan organisasi, karena apabila suatu instansi dapat menyelesaiakan setiap pekerjaan dengan efektif dan efesien, maka instansi tersebut sudah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang handal dan terampilan. 
Efektivitas seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana sosial, tidak hanya pada aktivitasnya sendiri tetapi juga bagaimanakah hubungan aktivitas itu dengan yang sedang dilakukan oleh orang lain. Koordinasi dianggap sebagai alat untuk menyesuaikan aktivitas seseorang atau unit-unit bagian-bagian yang satu dengan lainnya dan untuk menciptakan kerja sama.
Dalam hal ini peneliti ingin membahas pengertian efektif terlebih dahulu. Sebagaimana pengertian efektif yang dikemukakan oleh Emerson dalam Handayaningrat (1998:16) yaitu: “Efektif adalah suatu sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya”, Jadi apabila sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan maka pekerja  tersebut tidak efektif “.
The Liang Gie (1982:108) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”. 
Menurut Siagian dalam Suhendra, K. (2008:31) mengemukakan, bahwa untuk membuat organisasi yang efektif harus diperhatikan prinsip-prinsip organisasi  menghindari kegagalan-kegagalan sebagai berikut :
1.	Adanya Tujuan organisasi yang jelas;
2.	Adanya perumusan tugas pokok dan fungsi;
3.	Pembagian habis tugas;
4.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
5.	Berkesinambungan;
6.	Sederhana;
7.	Fleksibilitas;
8.	Pendelegasian wewenangn;
9.	Kesatuan arah/unity of direction;
10.	Kesatuan perintah/unity of command;
11.	Kesimbangan antara wewenang dan tanggung jawab;
12.	Pola dasar organisasi yang relative permanen.

Berdasarkan pengertian efektivitas organisasi di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan tepat waktu merupakan suatu yang terpenting, sebab walau bagaimanapun sasaran  tujuan suatu organisasi yang efektif akan tercapai apabila ditunjang oleh pekerjaan yang efektif.

Beberapa pandangan Gibson, Ivancevic dan Donnely tentang efektivitas dalam Harits (2002:109) adalah sebagai berikut:
a.	Efektivitas individu yang menekankan pada: (1) hasil karya pegawai atau anggota tertentu dari organisasi, dan (2) prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi dan imbalan yang lain yang tersedia dalam organisasi.
b.	Efektivitas kelompok yang menekankan pada: (1) bekerja secara bersama-sama dalam kelompok, dan (2) hasil yang dicapai jumlah kontribusi dari semua anggota.
c.	Efektivitas organisasi terdiri dari individu dari kelompok yang menekankan pada hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya, dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara efektivitas individu, kelompok, dan organisasi. Pengertian tersebut memberikan penegasan bahwa untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja organisasi maka perlu dibangun mulai dari efektivitas kerja para individu dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan bekerjasama dalam organisasi. Efektivitas itu sendiri merupakan suatu pengukuran sejauhmana tugas-tugas dikerjakan sesuai sasarannya dengan melihat jumlah kualitas dari jasa atau barang yang telah dihasilkan berdasarkan target (ukuran) waktu yang telah ditentukan dan biaya yang diasumsikan.
Handayaningrat (1996:16) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Handayaningrat menilai efektivitas dengan membandingkan pencapaian sasaran atau tujuan dengan perencanaan capaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pencapaian tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan perencanaan waktu maupun biaya ataupun indikator lain, maka dapat dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak efektif.
Strategi pembangunan kehandalan organisasi publik perlu menjadi perhatian dalam megukur kinerja organisasi. Implementasi prinsip pelayanan tepat waktu dan tepat sasaran yang diberikan oleh organisasi publik menjadi pembuktian terhadap kinerja organisasi tersebut. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan profesionalitas pegawai dan penempatan pegawai. Mulyasa (2003:82) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Pemanfaatan, pengaturan sumberdaya termasuk anggaran dengan proses anggaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas organisasi mencapai tujuannya.
Sejalan dengan hal tersebut Siagian (1997:151) mengemukakan pandangan efektivitas sebagai berikut:
Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas tersebut diselesaikan dan tidak, terutama cara melaksanakannya dan berapa biaya yang diselesaikan.

Menilai efektivitas menurut penjelasan di atas perlu digunakan ukuran yang tepat, sehingga suatu pekerjaan dapat dinilai efektif atau tidak efektif. Ukuran tersebut menggunakan tiga indikator yaitu; mengukur ketepatan waktu  dalam penyelesaian pekerjaan, mengukur ketepatan capaian pekerjaan, dan mengukur biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut Steers dalam Jamin (1995:35) menyatakan pengertian efektivitas kerja sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 
Lebih jauh lagi Steers dalam Jamin (1995:46) mengemukakan bahwa :
Efektivitas kerja adalah pengukuran  dalam arti bahwa sejauhmana organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya di lihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan hasil yang telah ditentukan.

Efektifitas biasanya menekankan pengukuran pada masalah ketepatan waktu (akurasi) dan kesempatan yang menekan pada masalah waktu dan biaya, namun demikian banyak pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli yang menyangkut masalah efektifitas tersebut.
Steers dalam Jamin (1995:4) lebih jauh menjelaskan bahwa efektivitas adalah:
Kelebihan utama dari rancangan tujuan dalam menilai efektivitas adalah bahwa sukses organisasi diukur menurut maksud organisasi dan menurut pertimbangan nilai si penyidik, (yaitu, apa yang, “seharusnya” dilakukan oleh organisasi menurut orang lain). Karena beberapa organisasi yang berada mengejar tujuan-tujuan yang berlainan, maka masuk akal kiranya mengakui keunikan ini dalam usaha mengadakan evaluasi yang objektif.

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat, bahwa suksesnya organisasi diukur dari tujuannya yang dinilai oleh orang di luar organisasi, karena organisasi yang ada selama ini hanya mengejar tujuan-tujuannya yang berlainan atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan organisasi.

2.2.   Kerangka Berfikir
Kerangka pemikiran yang akan diuraikan pada bagian ini disusun untuk mengkaji hubungan variabel-variabel penelitian dalam rangka membentuk model paradigma pemikiran sehingga relevan dengan tujuan dan arah penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur hubungan antara komponen-komponen yang terlibat dalam konstelasi masalah pengendalian intern dan efektivitas kerja pegawai.
Signifikansi Pengendalian intern berpengaruh terhadap maju mundur sebuah organisasi dalam meningkatkan kemampuan kinerja pegawai. Pengendalian intern yang baik akan memberikan kontribusi dalam menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan kinerja yang efektif, dengan demikian organisasi tersebut dapat berwaspada dengan segala resiko yang dihadapinya dengan adanya penaksiran resiko itu, maka pegawai dapat bekerja yang lebih efektif dan efesien. Lebih jelasnya mengenai pengendalian intern, peneliti akan mengemukakan bahwa pengendalian intern menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” (2002:218)  menyatakan bahwa :
Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan Metode atau alat untuk menjaga kekayaan organisasi serta alat untuk melakukan pengawasan secara terus menerus dalam kinerja organisasi. Sedangkan menurut Azhar Susanto dalam bukunya ”Sistem Informasi Akuntansi” (2004:103) menyatakan bahwa :
Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang undang dan aturan yang berlaku.

Salah satu strategi untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi yaitu harus adanya kesadaran pegawai untuk merubah sikap, bahwa dalam melaksanakan suatu tugas di organisasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, contohnya seperti melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bener-bener dilakukan dengan baik dan konsekuen, jika tidak konsekuen atau salah sasaran maka akan mengakibatkan pemborosan anggaran dan tujuan organisasi tidak akan tercapai.
Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau sering kita sebut dengan kinerja pegawai, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur kinerja pegawai suatu organisasi. Dengan adanya pengendalian intern tersebut berarti suatu  organisasi bisa menekan tingkat pemborosan dan penyimpangan sekecil mungkin sehingga dapat meningkatkan efesiensi kerja pegawai, dengan demikian organisasi dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkannya.
Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian intern sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Hartadi, (1992 : 11). Yaitu ada 6 Prinsip mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern :
1.	Pemisahan fungsi, Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan  segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas.
2.	Prosedur pemberian wewenang, Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang.
3.	Prosedur dokumentasi, Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.
4.	Prosedur dan catatan akuntansi, Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang yang teliti secara cepat dan data akuntansi  dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.
5.	Pengawasan fisik, Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.
6.	Pemeriksaan intern secara bebas, Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali penerimaan kas . Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.
Setelah menjelaskan tentang pengendalian intern dari para ahli diatas, selanjutnya diuraikan lingkup yang mengenai efektifitas kerja, yang dimulai dengan definisi efektifitas kerja yang dikemukakan oleh Sters dalam Jamin (1985:45) mengatakan bahwa pengertian efektivitas kerja adalah sebagai suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu seperti yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian 1986:152). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Alat ukur untuk mengukur efektivitas kerja dalam penelitian ini peneliti mengambil dari pendapat (Sterrs dalam Jamin 1985:45) yang menyatakan efektivitas kerja dilihat dari tiga aspek berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya  (Sterrs dalam Jamin 1985:45) menjelaskan aspek-aspek efektivitas kerja sebagai berikut :

1.	  Ketepatan kualitas yang dimaksud hasil kerja yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui standar mutu yang ada sehingga pekerjaan  memenuhi syarat untuk dijadikan pedoman bagi pekerjaan lainnya.
2.	  Ketepatan kuantitas dimaksud jumlah hasil kerja terlihat dari bilangan yang ada dan lebih banyak hasilnya dari hasil kerja sebelumnya, sehingga pekerjaan tersebut meningkat.
3.	  Ketepatan waktu yang dimaksud setiap pekerjaan diselesaikan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan dan tidak keluar dari waktu yang telah dijtetapkan organiosasi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai efektivitas kerja tanpak bahwa sumber daya manusia di tunjukan untuk mengetahui dan memahami kinerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Hubungan teori pengendalian intern dengan efektivitas kerja dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada pendapat Sujamto (1986 : 27) yaitu :
Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (Efektivitas kerja pegawai yang terkendali) serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Pendapat Sujamto dimaksud untuk memberikan makna mengenai keterkaitan antara pengendalian yang menitik beratkan pada pengendalian dan efektivitas kerja pegawai dengan hasil kerja pegawai dan menunjukan efektivitas kerja pegawai yang terkendali. Sujamto (1986 : 27) menyatakan lebih spesifik : “Ciri khas pengendalian, yaitu selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan”. Dengan demikian efektivitas kerja dicirikan dari proses kerja yang sedang berjalan.
Hubungan pengendalian intern dengan efektivitas kerja pwgawai ataupun kinerja individu dapat diketahui lebih mendalam, menurut Supriono (2000 : 6-33), yaitu  menyatakan : “Pengendalian Intern secara operasional diorientasikan (output) atau mendorong untuk efesiensi, Efektivitas kinerja manusia (pegawai), kinerja tugas individu”.
Berdasarkan teori, konsep dan definisi diatas, peneliti berasumsi bahwa dengan adanya pengendalian intern yang dilakukan oleh organisasi yang dilaksanakan dengan baik dan benar maka didalam organisasi tersebut akan terjadi peningkatan efektivitas organisasi atau dalam hal ini peningkatan efektivitas kerja pada bidang pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan fungsinya pengendalian intern berperan untuk mengendalikan atau mengawasi secara terus menerus seluruh kegiatan organisasi yang terarah dengan tepat sehingga tidak terjadi penyimpangan pencapaian yang telah direncanakan. Efektivitas kerja ini akan terlihat dari adanya peningkatan kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Untuk melihat hubungan keterkaitan variabel pengendalian intern dengan efektivitas kerja dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern
( Bambang Hartadi, 1992: 11 )

1.	Pemisahan Fungsi
2.	Prosedur Pemberian Wewenag
3.	Prosedur Dukumentasi
4.	Prosedur dan Catatan Akuntansi
5.	Pengawasan Fisik
6.	Pemeriksaan Intern secara Bebas.	
Efektivitas Kerja
( Steers dalam Jamin 1985:45 )

1.	Ketepatan Kualitas
2.	Ketepatan Kuantitas
3.	Ketepatan Waktu	

Gambar : 1.1
Paradigma Pemikiran Tentang
Pengendalian Intern Dan Efektivitas Kerja

2.3.   Hipotesis Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :
1.	Besarnya pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Besarnya pengendalian intern yang di ukur melalui prinsip Pemisahan Fungsi, Prosedur Pemberian Wewenang, Prosedur Dukumentasi, Prosedur dan Catatan Akuntansi, Pengawasan Fisik, dan Pemeriksaan Intern secara Bebas yang berpengaruh terhadap efektivitas dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.