BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Penelitian 
Organisasi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian sistem yang terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang memiliki hubungan secara stuktural dan fungsional dalam melaksanakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini organisasi dipandang sebagai suatu kegiatan dua orang atau lebih yang terpadu pada hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan.
Setiap organisasi  baik itu organisasi privat maupun organisasi publik biasanya mempunyai tujuan yang telah ditetapkannya dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapainya. Dalam hal ini pencapain tujuan organisasi dengan berbagai macam cara tentunya harus yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.
Sumber daya organisasi yang paling dominan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapain organisasi tersebut tidak lain melainkan sumber daya manusia, sebab sumber daya manusia merupakan penggerak dari sumber daya yang lainnya dalam suatu organisasi, maka dari itu pengelolaan SDM dalam suatu organisasi perlu dilakukan secara frofesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi. Keseimbangan inilah yang merupakan kunci utama organisasi agar tujuan organisasi tersebut tercapai dan berkembang secara produktif.

Selain Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam organisasi masih ada juga yang lebih penting yaitu keefektifan para pegawai dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebab disini suatu aktivitas organisasi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktifitasnya yaitu melakukan pengadaan (Procurement), maka dari itu pengadaan perlu dilakukan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari yang bersifat rutin maupun pekerjaan yang bersifat sementara.
Pengadaan barang atau jasa pemerintah ini harus dilakukan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), pengadaan obat-obatan dan pralatan lainya yang sifatnya sekali pake, dan ada juga kegiatan pengadaan yang dilakukannya antara lain penambahan gedung, pembuatan jalan dan lainnya ini biasanya dilakukan dengan cara pemborongan atau pelaksanaan pekerjaan disini juga tidak terlepas dengan suatu komponen untuk pembelian barang ini semua merupakan suatu alat atau sarana untuk melaksanakan program-program Badan  Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) tersebut.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah disini perlu adanya system pengendalian intern guna meningkatkan efektifitas dalam hal pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Efektivitas pengadaan barang dan jasa yang dimaksud yaitu penyelesaian pekerjaan berkualitas yang menyangkut pembelian barang atau jasa tepat waktu dan disertai dengan kualitas, kuantitas, efisien serta mutu yang dihasilkan sesuai dengan target yang telah ditentukannya. 
Pencapaian Efektivitas dalam suatu organisasi, diperlukan adanya proses pengendalian yang dilakukan oleh pemimpin yang dapat menjamin terlaksananya aktivitas dan kegiatan organisasi secara maksimal. Pimpinan dalam organisasi tersebut harus berusaha mengoptimalkan seluruh daya dan kekuatan yang dimilki melalui dorongan untuk menciptakan pengendalian pada berbagai bidang dari seluruh struktur yang ada.
Mengenai pengendalian sebagaimana yang dikemukakan oleh Mockler dalam Stoner terjemahan Sindoro (1996:249), “pengendalian sebagai usaha untuk menetapkan standar, membandingkan dan bila perlu mengadakan perbaikan guna mencapai tujuan”. Pengendalian sebenarnya sebagai proses pemantau berbagai pekerjaan yang dilakukan atasan kepada bawahan agar dapat bekerja semaksimal mungkin bagi tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Keberhasilan penciptaan pengendalian ditentukan oleh kemampuan pimpinan dalam menyemangati bahawan-bawahanya untuk bekerja sesuai dengan potensi dan mengarahkan semua potensi yang dimilki oleh pegawai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.
BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat mungkin dalam hal ini harus melakukan upaya-upaya pengendalian intern untuk pengadaan baran dan jasa pemerintah sebab dengan menerapkan system pengendalian intern bisa meningkatkan atau mendorong efisiensi, dapat menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan yang paling penting yaitu dapat menjaga kekayaan organisasi, Pengendalian intern itu juga bisa meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut didasarkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003, akan tetapi Keppres No. 80 Tahun 2003 itu sudah tidak relevan lagi maka terjadilah perubahan menjadi Perpres RI No. 54 Tahun 2010, bahkan pada tahun 2011 perpres 54 tahun 2010 itu diganti lagi dengan perpres 35 tahun 2011 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Setiap pekerjaan yang diselesaikan memilki prosedur, nilai dan mutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh suatu organisasi, sehingga dapat bermamfaat dan berguna bagi pertumbuhan organisasi untuk berkembang maju untuk mencapai sasaran utama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan termasuk di perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil penjajagan awal efektivitas kerja pegawai di bidang pengadaan barang dan jasa di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat masih rendah, hal ini terlihat pada indikator sebagai berikut :
1.	Pegawai dalam melaksanakan kerjaanya tidak tepat waktu, ini terlihat dalam penyelesaian pekerjaan belum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Contoh pegawai semestinya melaksanakan pekerjaan itu lebih cepat karena barang dan jasa yang dibutuhkan biasanya mendesak akan tetapi pegawai selalu terlambat, sehinnga barang dan jasa yang telah dihasilkan tersebut cendrung tidak maksimal dalam penggunaannya. Pada saat pelaksanaan pengadaan poster sosialisasi program KKB di klinik KB target waktunya hanya 2 bulan akan tetapi selesainya dalam jangka waktu 3 bulan.
2.	Kualitas kerja pegawai masih rendah, sehingga hasil kerja tidak sesuai. Contoh pada saat pengadaan barang dan jasa, barang dan jasa yang diadakan tersebut sering tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkannya. Saat pengadaan peralatan asrama dan fasilitas perkantoran BKKBN Provinsi NTB, fasilitas tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dipakai diperkantoran.
Berdasarkan indikator permasalahan tersebut diatas, diduga penyebabnya adalah belum dijalankanya sistem pengendalian intern secara terus menerus dan terbuka. Dari latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam lingkup sistem pengendalian intern dengan merumuskan judul : Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan masalah, yaitu rendahnya kinerja pegawai yang diduga disebabkan karena belum dijalankanya sistem pengendalian intern secara optimal. 
Selanjutnya berdasarkan pernyataan tersebut diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
1.	Berapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas kinerja pada bidang pengadaan barang dan jasa di perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2.	Berapa besar dampak pengendalian intern yang di ukur melalui prinsip Pemisahan Fungsi, Prosedur Pemberian Wewenang, Prosedur Dukumentasi, Prosedur dan Catatan Akuntansi, Pengawasan Fisik, dan Pemeriksaan Intern secara Bebas terhadap efektivitas kerja dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

1.3.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan penelitian dikemukakan sebagai berikut :
1.	Menganalisis besarnya pengaruh pengendalian intern yang digunakan oleh BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap efektivitas kinerja pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2.	Mengembangkan konsep teori tentang pengendalian intern dan efektifitas kinerja dibagian pengadaan barang dan jasa di BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Menerapkan konsep teoritis pengendalian intern  dalam rangka memecahkan masalah kinerja pegawai dibagian pengadaan barang dan jasa di Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.2.	 Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan menjadi sumber informasi guna melakukan penelitian lebih lanjut dari perspektif yang berbeda khususnya dalam mengembangkan konsep ilmu kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern.
2.	Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternative pemikiran atau pertimbangan sebagai masukan bagi terciptanya sistem pengendalian intern yang lebih baik dan efektif khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa pada BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat.