WISNUGRAHA, 141000162 (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG TIDAK MENGHILANGKAN KEWAJIBAN SEBAGAI ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
DAFTAR IS1 SKRIPSI.pdf Download (223kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (415kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (176kB) | Preview |
Abstract
Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu hal yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang mana telah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang telah memenuhi syarat serta memiliki unsur kesalahan dan pemidanaan tidak berarti menghilangkan kewajiban. Anak merupakan generasi suatu bangsa dalam melanjutkan kepemimpinan, maka dari itu anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perbuhan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang membiarkan anaknya melakukan tindak pidana pornografi tanpa menghilangkan kewajiban sebagai orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pornografi, bagaimana solusi pemecahan masalah agar kedua undang-undang bisa diterapkan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Metode-metode ini dikaji menggunakan data primer berupa hukum positif, asas dan teori hukum serta data sekunder yang diperoleh dari literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Peneliti menggunakan dua tahapan penelitian yakni tahapan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan analisis data-data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat dan dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan, pemidanaan tidak berarti menghapuskan kewajiban sebagai orang tua kepada anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pornografi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait berupa perlindungan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam penjatuhan hukuman hakim dapat menerapkan dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi karena ke dua Undang-Undang ini bersifat khusus mengatur tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dan semua unsur dalam Pasal-pasal terkait terpenuhi. Kata kunci : Pertanggungjawaban, Pornografi Anak, Kewajiban Orang Tua
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 08 Oct 2018 06:48 |
| Last Modified: | 08 Oct 2018 06:48 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37924 |
Actions (login required)
 |
View Item |
