Arifianto Budiman, NPM. 128412019 (2016) PENGENAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DIHUBUNGKN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG. Thesis(S2) thesis, UNPAS.
|
Text
6. ABSTRAK.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB 1.pdf Download (519kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB 2.pdf Download (280kB) | Preview |
|
|
Text
13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (214kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam membiayai roda pembangunan dan pemerintahan dalam pemungutannya harus didasarkan pada undang-undang. Pengenaan pajak atas pemasangan iklan atau reklame merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Reklame. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelenggara reklame yang dalam pemasangannya tidak mengikuti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Disisi lain pajak yang dapat ditarik dari hasil penyelenggaraan reklame cukup besar dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur pemasangan reklame di Kota Bandung, menganalisa adanya dampak pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dan menyelesaikan permasalahan pemasangan reklame yang tidak mengikuti Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya tahap yang digunakan adalah tahap penelitian kepustakaan, kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan kuantitatif dan dijelaskan dalam bentuk deskriptif analitis Berlandaskan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dimana salah satu isinya menyatakan bahwa izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila telah melengkapi persyaratan administrasi dan membayar pajak reklame. Sehubungan dengan para penyelenggara reklame telah menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan kas daerah dikarenakan tidak membayar pajak, maka pemerintah Kota Bandung harus memberikan penyelesaian dan solusi atas pemasangan reklame yang tidak berizin tersebut. Kata Kunci : Pengenaan Pajak Reklame, Penyelenggaraan Reklame,Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT Taxes which are a source of state revenue that is vital in the development and administration, finance wheels in the collection should be based on the law . Taxation on or billboard advertising is one of the efforts made by the Government of Bandung in order to improve the reception area of a sector Advertising Tax . But in reality there are many organizers billboard installation does not follow Bandung Regional Regulation No. 04 Year 2012 on Implementation of Advertising . On the other hand the tax that can be drawn from the results of the implementation of the billboard is quite large and very beneficial to increase local revenue ( PAD ) . In this study Bandung Regional Regulation No. 04 Year 2012 on the Implementation of Advertisement arrange installation of billboards in the city of Bandung , analyzes the impact of installation of billboards that do not follow Regional Regulation No. 04 Year 2012 on the Implementation of advertisement for local revenue ( PAD ) in Bandung and solve problems installation of billboards that do not follow Regional Regulation No. 04 Year 2012 on Implementation of Advertising . The study is descriptive analytical research using normative . The next stage is the stage of the research literature used , then the data that has been collected will be analyzed by quantitative normative and descriptive analysis are described in the form Based on Article 8 of Bandung Regulation No. 04 Year 2012 on the Implementation of the content of advertisement in which one of the states that permission be given to the implementation of the billboard or billboard advertising service provider / agency if the advertisement has completed the administrative requirements and pay the advertisement tax . In conjunction with the organizers of the billboard has caused no maximum cash proceeds because the area does not pay taxes , then the government should provide closure Bandung and solutions for installation of billboards that are unlicensed. Keywords : Advertising Tax Regulations, Advertising Revenue, Regional Tax Revenue
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | S2-Thesis |
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2016 |
| Depositing User: | asep suryana |
| Date Deposited: | 16 May 2016 08:10 |
| Last Modified: | 16 May 2016 08:13 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3722 |
Actions (login required)
 |
View Item |
