Suci Apriliani Eka Putri, NPM: 118412041 (2016) SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN. Thesis(S2) thesis, UNPAS.
|
Text
Suci Apriliani Eka Putri.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memungut pajak kepada masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pemungutan pajak di Kabupaten Kuningan terdapat hal-hal yang tidak konsisten, baik yang berkenaan dengan sistemnya, maupun pelaksanaannya, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penghindaran yang dilakukan wajib pajak sebelum SKP keluar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan, pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dan masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptis analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut sistem pemungutan pajak daerah dalam era otonomi daerah, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat dan analisis data melalui analisis normatif kualitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan dilaksanakan melalui sistem Self Assesment, yaitu wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan sistem Official Assesment, yaitu perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, sedangkan untuk pajak penerangan jalan, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan sistem With Holding System, yaitu keterlibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kuningan dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan melalui pengelompokan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Kuningan. Masalah-masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kuningan belum ada konsistensi antara peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu melalui pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak yang lebih intensif, serta sosialisasi sistem pemungutan pajak kepada wajib pajak. Kata kunci : Sistem Pemungutan Pajak Daerah, Otonomi Daerah Kuningan regency government has set Kuningan Regency Regulation No. 15 Year 2010 on Local Taxes as a strong legal basis for the Government to levy taxes Kuningan district to the community as a source of regional development. In practice, the tax collection in Kuningan regency there are things that are not consistent, either with regard to the system, and its implementation, so it does not close the possibility of tax evasion made compulsory before SKP out. This study aims to find answers about the tax collection system in the Kuningan area associated with the original income (PAD) District Brass, implementation of tax collection in the Kuningan area to meet the Budget and Revenue Expenditure (Budget) Regency Brass and the problemsthatoccurintaxcollectioninKuninganarea. This research study is using specification descriptive analysis, which describes the laws and regulations in force associated with legal theories and practice of positive law concerning local tax collection system in the era of regional autonomy, normative juridical approach, ie research that emphasizes the jurisprudence, but besides that it is also trying to study the rules of law in society and normative data analysis through qualitative analysis, the research starts from the existing regulations as a positive legal norms. These results it is concluded, that the tax collection system in the Kuningan area associated with the original income (PAD) District Brass implemented through the Self Assessment system, the taxpayer calculates and sets its own amount of tax owed through the medium of Regional Income Tax (SPTPD), and Official Assessment system, the calculation and determination of the tax by the Department of Revenue officials, Finance and Asset Management District Brass, whereas for street lighting tax, Kuningan regency government introduced a system of With Holding System, some allegedly the State Electricity Company (PLN) as a third party the cuts / tax collection. Implementation of tax collection in the Kuningan area meet Revenue and Expenditure (Budget) Brass conducted by the District Revenue Office District Brass through grouping by type of tax in the district of Kuningan. The problems that occur in the area of tax collection in Kuningan regency there is no consistency between the legislation in the field of local taxes. Keywords : Local Taxation System, Local Autonomy
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | S2-Thesis |
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2016 |
| Depositing User: | asep suryana |
| Date Deposited: | 16 May 2016 03:08 |
| Last Modified: | 16 May 2016 03:08 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3719 |
Actions (login required)
 |
View Item |
