PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IZIN TINGGAL

 Lexie Aldrin Mangindaan
NPM. 148040070
Magister Ilmu Hukum

ABSTRAK
Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini mempertanyakan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Bandung dan  penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.
Metode penelitian:spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan tentang suatu hal yang sedang terjadi pada tempat tertentu, metode pendekatannya adalah juridis normatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengolah data sekunder, yang terdiri dari bahan baku primer, sekunder, tersier.
Hakikat arah kebijakan nasional terhadap keimigrasian yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini adalah upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaharuan hukum acara penegakan hukum keimigrasian baik terhadap  pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Perlu melibatkan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan mengunakan Teknologi Informasi, meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan Good Governance dan Clean Governance. 

Kata Kunci: Pengawasan, Penindakan Keimigrasian, Izin Tinggal, Orang Asing.
ABSTRACT
To produce various countries that enter and enter Indonesian territory, the government's immigration policy adheres to the principle of selective policy. Based on this, only foreigners can benefit the community, the state and the Republic of Indonesia, which cannot be considered and are not hostile towards both the people and the Unitary State of the Republic of Indonesia. In this study questioned the causes of criminal acts in the Bandung Class I Immigration Office and the enforcement of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration by Immigration PPNS Against Foreigners who committed crimes at the Bandung Class I Immigration Office.
Research method: descriptive analytical specification research, which is research used to find out things that are happening in a particular place, the approach is normative normative, namely the method used to process secondary data, consisting of primary, secondary, tertiary raw materials.
The nature of the national policy direction on immigration is used as a balance between the welfare approach and the population. Both of these things can be done using facilities that can raise general issues and on the other hand relating to the Nation and State. The conclusions and suggestions of this research are efforts to improve the application of immigration laws and also must be done by improving the procedural law on immigration law both against violations including criminal violations and violations. It is necessary from Polri investigators to conduct investigations, improve immigration facilities and infrastructure by using Technology and training to better understand more humane substance based on human rights values and the implementation of Good Governance and Clean Governance.

Keywords: Supervision, Immigration Act, Stay Permit, Foreigner.

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku-buku

Abdullah Sjahriful (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : Citra Aditya.

-----------, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti .

Dimitri Mahayani, 2000, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Bandung : Rosda.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Eli Satris Gultom, 1987, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Pustaka Tinta Emas.

Moeljanto, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soedarto,1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip.

Tb. Ronny R Nitibaskara,. 2000, Problem Yuridis Cybercrime, Makalah pada Seminar tentang Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung.

Yuyun Yulianah, 2006, Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime, Semarang : Pustaka Pelajar.

B.	Sumber lain

Agus Raharjo,, Kebijakan Kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia, Makalah, 2006.

Andi Ahmad Madina,2003, Prospek Penanganan Cyber Crime Dalam kerangka Kerjasama Keamanan Uni Eropa, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar
Internet 

Naisbitt, John; Nasibitt, Nana; dan Douglas Philips, 2001, High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi, Bandung: Mizan, Bandung, 2001.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiolo, Peradaban,Jakarta 2001.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.