Adrianto Silaban, 141000168 (2018) PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
I. BAB I.pdf Download (273kB) | Preview |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (105kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (396kB) | Preview |
|
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB) |
|
|
Text
K. BAB III.pdf Download (155kB) | Preview |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (97kB) | Preview |
Abstract
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan sekaligus sebagai permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Berbagai negara telah bekerjasama untuk memberantas kejahatan ini dan menganggap tindak pidana korupsi sebagai musuh umat manusia. Namun demikian, upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, korupsi masih bercokol dan mengakar kuat di setiap lapis birokrasi dan penegakkan hukum dari level terendah sampai pada level tertinggi, sehingga tidak mengherankan jika posisi Negara Indonesia masih berada di kelompok negara-negara paling korup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi dari segi regulasi saja ternyata tidak cukup, dibutuhkan pemberantasan yang lebih kuat dari segi penegakan hukum, Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, Bagaimana kedudukan WhistleBlower, penerapan ketentuan WhistleBlower terhadap kasus Korupsi, dan pembaharuan hukum terkait whisitleblower. Spesifikasi peneletian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Komparatif dengan dukungan yuridis empiris. Metode-metode ini dikaji menggunakan data primer berupa hukum positif, asas dan teori hukum serta data sekunder yang diperoleh dari literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Peniliti menggunakan penilitian kepustakaan dalam tahap penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu berupa inventaris, klasifikasi, dan analisis data-data yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menyebutkan secara tegas perlindungan hukum bagi “whistleblower (peniup peluit)”. Berdasarkan perbandingan antara negara Indonesia dan Malaysia mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana, kedudukan whistleblower dalam hal ini di negara Indonesia tidak di atur secara khusus terdapat beberapa undang undang yang mengatur mengenai pelapor, Bentuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam undang undang di negara Indonesia lebih mengarah kepada bentuk perlindungan fisik dan psikis, penangan khusus, perlindungan hukum, penghargaan, sedangkan di negara Malaysia bentuk perlindungan yang di berikan meliputi identitas, kekebalan dari tanggung jawab perdata atau pidana dan perlindungan terhadap tindakan merugikan sebagai pembalasan atas pengungkapan yang di lakukan whistleblower. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, WhistleBlower, Perbandingan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 28 Sep 2018 07:10 |
| Last Modified: | 28 Sep 2018 07:10 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36986 |
Actions (login required)
 |
View Item |
