BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang penelitian
Pembangunan dan sistem pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraan governance dan clean government di Jawa Barat, oleh karena itu diwujudkan pemantapan kinerja pemerintah daerah dengan terciptanya pemerintah yang bersih dan terpercaya. Upaya restrukturisasi kelembagaan dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia mengacu pada terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance), efektif dan efisien guna mendukung dan mengisi pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada kesejahteraan, kemajuan dan  keunggulan yang berkualitas  dan terintegrasi dalam lingkup sektor pemerintahan (Public Sector), maupun kegiatan organisasi kemasyarakatan (Civil Society). Dalam kaitan tersebut, Tjokroamidjojo (2000:75) menyatakan tentang prinsip-prinsip utama Good Governance, yaitu:
1.	Accountability (Akuntabilitas/pertanggungjawaban)
2.	Transparancy (Transparan)
3.	Openes (Keterbukaan)
4.	Rule of law (Aturan Hukum) 
5.	Fairnes, a level playing field (Jaminan perlakuan adil, kesetaraan)

Mengacu pada prinsip-prinsip good governance di atas, sektor publik menjadi bagian yang penting dan perlu memperhatikan serta mengimplementasikan nilai-nilai good governance di atas sebagai wujud upaya organisasi yang berorientasi pada keberhasilan di masa depan. Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor publik (pemerintah) memicu munculnya reformasi pengelolaan administrasi dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke New Public Mangjement yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas. New Public Management memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok fungsi ditunjang oleh potensi sumber daya aparatur yang secara kuantitatif cukup memadai, namun dari segi kualitatif masih perlu peningkatan secara bertahap. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya aparatur yang ada, diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya visi misi Biro Humas, Protokol dan Umum dapat tercapai secara efektif dan efesien. Berbagai upaya  yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengefektifkan proses kerja untuk mewujudkan tujuan kadang  menghadapi kesulitan. Tentunya, kesulitan dan hambatan yang ada diperlukan upaya pemecahan masalah yang signifikan dan terarah. Demikian pula dengan keadaan yang ada di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan proses kerjanya baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum, perencanaan dan pengembangannya belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan penerapan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada belum efektif. Stewart dalam Hardjana (1998:22) mengatakan sebagai berikut: “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia merupakan cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staf kita”.
Pemberdayaan sumber daya manusia  dimaksud adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Meningkatnya kinerja pegawai merupakan bagian penting dari target organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh karenanya, dalam menjalankan proses kerja yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal organisasi maka upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan pegawai menjadi penting untuk Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. 
Peran fundamental dari pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu membantu pimpinan agar fungsi perencanaan dan pengendalian dapat dilakukan. Proses kerja pegawai yang efektif akan menghasilkan sistem pemberdayaan sumber daya manusia yang akan menopang kemampuan pegawai dalam sistem organisasi sehingga fungsi pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi pengukuran kinerja pegawai akan dirasakan manfaatnya. Kemampuan sumber daya manusia dengan penerapan tolak ukur atau parameter yang tepat akan membantu pimpinan didalam mencapai tujuan organisasi, terutama untuk meningkatkan kinerja pegawai yang berimplikasi pada meningkatnya kinerja pegawai. Meningkatkan kinerja pegawai tidak saja dipengaruhi oleh berbagai komponen, seperti halnya dari feed back siklus organisasi, yaitu dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia untuk mendorong sekaligus sebagai wujud upaya secara makro dalam mengelola kepemerintahan dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai.
Kinerja pegawai dimaksud yaitu upaya sistematis dari organisasi untuk memastikan bahwa hasil kerja pegawai sesuai dengan rencana dan proses kerja yang dilakukan serta melakukan tindakan korektif, mengevaluasi secara sistematis atas kerja yang dilakukan pegawai dan pengembangan pekerjaan untuk kepastian suatu hasil kerja yang berorientasi pada keberhasilan organisasi baik aspek faktor non-finansial dan finansial. Pengendalian merupakan upaya memastikan proses pekerjaan yang dilakukan dengan hasil kerja yang telah diwujudkan dan selanjutnya dianalisa, melalui berbagai pengukuran baik pada aspek sumber daya manusia, ketepatan waktu, kualitas, finansial dan kuantitas pekerjaan ataupun analisa pada aspek-aspek yang memiliki pontensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada proses kerja. Dengan demikian, diharapan hasil dari proses kerja yang tengah dilaksanakan dapat menjadi tolok ukur perbandingan atas rencana kerja dengan hasil kerja yang diperoleh.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, pemantauan serta evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga. Salah satu modal pembangunan yang profesional dalam era yang kompetitif ini adalah  sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan dan kunci keberhasilan dalam menyongsong era globalisasi. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tidak berjalan dengan sendirinya melainkan harus diupayakan dengan berbagai cara. Salah satu peningkatan pemberdayaan adalah melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan keterampilan, dan keahlian. Sumber daya manusia dimaksud adalah merupakan faktor yang sangat esensial bagi suatu bangsa, terutama bangsa indonesia yang sedang membangun dalam berbagai bidang salah satunya bidang hubungan masyarakat, baik hubungan keluar maupun hubungan ke dalam. 
Berdasarkan hasil penjajagan awal kinerja pegawai di Bagian humas Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa barat masih rendah, hal ini terlihat  pada indikator sebagai berikut :
1.	Kualitas kerja pegawai masih rendah, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai. Contoh : mutu kerja pembuatan laporan tidak sesuai dengan standar mutu.
2.	Pegawai dalam melaksanakan kerja tidak tepat waktu, terlihat dalam penyelesaian pekerjaan belum sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Contoh : Pegawai masuk kerja yang seharusnya pukul 7.30 ,tetapi kenyataannya masih ada yang masuk pada pukul 8.30. sehingga berpengaruh dalam penyelesaian kerja
Berdasarkan indikator permasalahan tersebut di atas, diduga penyebabnya adalah: belum dijalankannya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara penuh. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ".

1.2.   	Identifikasi  Masalah
Berasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan masalah (Problem Statement), yaitu rendahnya kinerja pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi pemberdayaan Sumber Manusia secara optimal . Selanjutnya berdasarkan pernyataan tersebut dirumuskan identifikasi sebagai berikut :
l. 	Berapa besar pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia terhadap Kinerja  pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas , Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.  Berapa besar dampak pemberdayaan sumber daya manusia ditentukan melalui dimensi membangun relasi, membangun komunikasi, terlibat dalam memecahkan masalah, dan merepleksikan sikap terhadap Kinerja  pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3.  	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.		Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan penelitian dikemukakan sebagai berikut :
1.	Menganalisis besarnya pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia terhadap Kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Mengembangkan konsep tentang pemberdayaan sumber daya manusia dan Kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Menerapkan secara teoritis pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka memecahkan masalah Kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa barat.
1.3.2.  	Kegunaan Penelitian
1.	Secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan khasanah disiplin ilmu Administrasi Negara, khususnya menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia dan Kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.	 Kegunaan praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dan  kinerja pegawai di Bagian Humas pada Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.