TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

LINDA MUJSTIKA DEWI, NPM:121000038 (2016) TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text .......COVER.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text ....KATA PENGANTAR.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text ...DAFTAR ISI.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (347kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (359kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (159kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)

Abstract

Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) merupakan suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Dalam praktek terjadi pembalakan liar di kawasan hutan lindung kabupaten pangandaran, sebagai lokasi yang memiliki fungsi penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air untuk pengairan di lahan persawah, arena wisata, air minum, dan kebutuhan lainnya. Permasalahan yang dikaji meliputi : Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran?, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran? dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran?. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut diketahui bahwa: Yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran yaitu: Sengketa lahan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hutan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 94 ayat (1) Undang–Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam kasus yang penulis teliti pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung gunung peuteung dan gunung porang belum di temukan maka sanksi tersebut tidak dapat diterapkan. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran dengan melakukan tiga upaya, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembalakan Liar, Hutan Lindung Illegal logging is an occurrence has been/is/will be happening that is a breach of the law or obligation with the threat of criminal sanction under Law No. 18, 2013 concerning the Prevention and Eradication of Deforestation for anyone who is unlawfully breaching the law. Illegal logging occurred in the protected forest of Regency of Pangandaran as the location with vital function for the sustainable life of the people, since the region is water entrapment area for the irrigation of the rice field, tourism area, drinking water, and other needs. The problems studied are: What the cause of illegal logging in the protected area of Pangandaran Regency?; Why the implementation of criminal sanction against the offender of illegal logging in the area of protected forest in Pangandaran Regency? and Why the measures to handling illegal logging in the protected area of Pangandaran Regency Forest?. The research used descriptive analytical specification with juridical normative method of approach. The stage of research was done through library research and field research. Data collecting technique used was literature study and interview. According to method of approach applied, data obtained was analyzed juridical qualitatively. The research concluded that: the causal factors of illegal logging in the protected forest of Pangandaran Regency were: land dispute, the weak of law enforcement and forest monitoring and the unawareness of people. The application of criminal sanction against the offender of illegal logging in the protected forest of Pangandaran Regency under Article 82 (1) and (2), Article 94 (1) of Law No. 18, 2013 concerning the Prevention and Eradication of illegal logging in the protected forest of Pangandaran Regency, In case I researched suspect illegal logging in protected forest areas mountains peuteung and porang not be found then the penalty can not be applied. through three measures such as pre-emptive, preventive and repressing measures. Keywords: offense, illegal logging, protected forest

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	15 Sep 2016 14:24
Last Modified:	15 Sep 2016 14:24
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3687

Actions (login required)

View Item