Veba Annisa, 141000110 (2018) TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN OLEH BPJS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
COVER.pdf Download (186kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (378kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (414kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (281kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (439kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (806kB) | Preview |
Abstract
BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati fasilitas dan pelayanan kesehatan. Undang – Undang ini mengamanatkan akan memberikan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan pedoman “Gotong – Royong Semua Tertolong” serta sebagai transformasi dari program – program pemerintah sebelumnya, karna belum bisa memenuhi masalah jaminan sosial. Namun usaha pemerintah sampai saat ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan baik dari peraturan perundang – undangan maupun dalam pelaksanaanya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelayanan kesehatan di Indonesia telah sesuai atau tidak dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Mekanisme klaim BPJS kesehatan dan sanksi bagi para pihak jika terjadi pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku, serta faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna BPJS kesehatan dan proses penyelesainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriftif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Pelayanan Kesehatan masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan - peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mekanisme klaim BPJS kesehatan, sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dulu ke faskes tingkat pertama, yaitu puskesmas (faskes tingkat I). Setelah dari puskesmas peserta dirujuk kerumah sakit (faskes tingkat II) untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang lengkap. Sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan, melunasinya saat akan dirawat inap, maka ia akan dikenai denda sebesar 2,5% dari total biaya rawat inap dikali bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau maksimal Rp. 30 juta. Faktor yang penghambat pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna BPJS kesehatan yaitu, tingkat ketersedian aspek pelayanan kesehatan masih menemukan sejumlah masalah yang menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, yaitu fasilitas yang kurang memadai, SDM yang terbatas serta tidak adanya kontrol atau pengawas terhadap pelaksanakan BPJS. Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 25 Sep 2018 01:42 |
| Last Modified: | 25 Sep 2018 01:42 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36847 |
Actions (login required)
 |
View Item |
