BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Penelitian
Prinsip kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia tidak diragukan lagi terus berkembang dan menjadi pijakan utama dalam upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraannya adalah melalui korporasi sesama masyarakat untuk saling bahu membahu membangun usaha bersama dengan mengedepankan aspek kebersamaan dan kekeluargaan. Upaya ini telah dimulai sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya yang difasilitasi oleh adanya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, prinsip yang terdapat pada pasal 33 tersebut tetap dipertahankan sebagai bukti konsistensi pemerintah terhadap pengakuan usaha bersama yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut. Bukti nyata dari prinsip pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah adanya koperasi sebagai sebuah badan usaha masyarakat.
Koperasi merupakan jenis badan usaha yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum, dan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Latar belakang pendirian koperasi muncul karena adanya keinginan dari masyarakat golongan menengah ke bawah untuk memperbaiki keadaan ekonominya.
Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dan sebagainya) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar  serta anggaran rumah tangganya. Meskipun dengan latar belakang sosial ekonomi dan sejarah yang berbeda, berkat keberhasilan yang dicapai oleh para pendiri koperasi di Eropa, semangat koperasi mulai menjalar ke berbagai negara di dunia. Pendirian koperasi juga dilandasi oleh kesadaran akan manfaat usaha koperasi.
Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya.
Menghadapi tantangan globalisasi, koperasi mampu memberikan kedudukan dan pelayanan kepada anggota atas dasar persamaan.Dari persamaan tersebut, timbul rasa kebersamaan dalam hidup berkoperasi, baik dalam penggunaan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh yaitu modal untuk pengembangan usahanya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan ini diantaranya  dengan memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam akses memperoleh modal baik internal maupun eksternal. Jangan dipersulit dengan bermacam regulasi.Biarkan koperasi tumbuh dengan alami (bukan direkayasa), belajar menjadi organisasi usaha bersama yang efisien dan selanjutnya dapat bertahan dalam kompetisi. Pada sisi input sumber daya manusia, koperasi mengalami kesulitan untuk memperoleh kualitas pengelola usaha hingga manajer yang baik. Di sinilah campur tangan pemerintah dalam memberikan mutu modal manusia yang baik bagi koperasi melalui pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusianya.
Koperasi mengalami kendala dalam menjalankan fokus bisnisnya antara usaha koperasi dengan garapan wirausaha. Output yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang established, serta masih lemah  kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya cenderung tidak mampu untuk eksis dalam  pangsa pasar yang cukup sehingga dapat tetap  menjalankan kegiatan usahanya.Peranan pemerintah sekali lagi, diperlukan regulasi untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai. Dalam aspek bisnis, koperasi, karena keterbatasan sumber pengelola dan modal sulit untuk melakukan pemasaran (marketing) dan promosi (promotion). Karena itu, selaras dengan mapping product, pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan koperasi dari keanggotaan wirausahanya. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial (potential demand) dapat menjadi permintaan efektif (effective demand).
Fakta dan kondisi sumber daya manusia yang kurang professional memang diakui, perkembangan Koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal.Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani Koperasi tersebut. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam memajukan Koperasi, baik masalah internal maupun permasalahn eksternal. Dari kurangnya tenaga yang profesional menangani ini maupun permasalahan lain yang harus di benahi bersama. Belum lagi ada persaingan yang timbul dari berkembangnya usaha sejenis koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu memberikan pemahaman, pelatihan dan penyuluhan kepada yang ada di bawah naungan koperasi tersebut.
Banyak orang tidak percaya bahwa koperasi bisa berkembang sebagai perusahaan yang mampu menjamin kesejahteraan manajer atau karyawannya. Untuk itu, pemahaman tentang koperasi sangat diperlukan dengan cara memberikan studi oleh pemerintah. Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, didefinisakan “koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial” sehingga dalam pengertian ruang lingkup yang seperti itulah banyak kalangan yang beranggapan koperasi hanya sebuah lembaga yang berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Sedangkan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi dipahami secara luas yakni koperasi sebagai salah satu lembaga yang mengatur tata perekonomian rakyat yang berlandaskan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang hal tersebut bahwa koperasi diyakini memiliki karakteristik tersendiri di banding lembaga lain. 
Kebijakan perkoperasian menjadi landasan kuat untuk mengembangkan organisasi koperasi, khususnya di Kota Bandung sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tersebut, sebagaimana tujuan kebijakan perkoperasian. Sejalan dengan pendapat Anderson dalam Islamy (2000: 17) bahwa kebijakan itu, adalah :
A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan sebagai suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, salah satu stakeholder yang berkaitan dengan kebijakan perkoperasian adalah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, juga stakeholder lain dalam bentuk koperasi yang berkembang di Kota Bandung adalah Koperasi Pasar. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pengembangan organisasi koperasi pasar di Kota Bandung belum berjalan efektif dan belum berjalan optimal. Informasi yang peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung (Juni 2013), menyatakan bahwa saat ini terdapat 31 koperasi pasar. Itu pun tidak semua koperasi pasar yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan secara rutin, padahal nyawa dari koperasi pasar adalah rapat anggota tahunan yang selayaknya digelar setiap tahun.
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung turut berkepentingan dengan koperasi pasar dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. Hal ini menjadi penting seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah melalui kebijakan makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013 yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan kedalam visi dan misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan sebagai salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Pengembangan organisasi dimaksud dalam penelitian ini adalah sejalan dengan pendapat Robbins (1984) yang menyatakan bahwa “usaha pengembangan pada umumnya diarahkan pada dua tujuan akhir, yaitu peningkatan keefektifan organisasi dan peningkatan kepuasan anggotanya”. Dalam implementasinya, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sebagai lembaga teknis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan yang  memiliki peran dan fungsi merumuskan kebijakan teknis dan operasional bidang Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan selaku mitra koperasi pasar dalam hal yuridiksi koperasi pasar.
Berdasarkan hasil pengamatan awal sejauh ini belum begitu optimal peran dan fungsinya dalam mengembangkan organisasi koperasi pasar di Kota Bandung. Belum optimalnya pengembangan organisasi koperasi pasar di Kota Bandung dapat peneliti indikasikan secara faktual peneliti sampaikan sebagai berikut:
1.	Belum optimalnya sistem penghargaan kepada pengurus, pengawas, serta badan hukum koperasi pasar sehingga menimbulkan keengganan pengurus, pengawas dan anggota koperasi pasar untuk mengelola koperasi pasar. Contohnya adalah menurunnya kuantitas koperasi pasar yang ada di Kota Bandung, Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah koperasi pasar pada tahun 2011 di Kota Bandung adalah sebanyak 47 koperasi pasar. Sedangkan pada tahun 2013 (saat ini) jumlah koperasi pasar hanya 31 buah koperasi yang aktif menjalankan aktivitasnya.
2.	Adanya perilaku pimpinan dan anggota koperasi pasar yang merugikan aktivitas koperasi pasar itu sendiri sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola koperasi pasar. Contohnya adalah mencuatnya kredit macet di anggota koperasi, simpanan sukarela yang tidak dapat ditunaikan oleh pengurus ketika anggota koperasi meminta haknya, serta permasalahan lainnya yang terjadi antara pengurus dan anggota koperasi pasar.
Masalah yang terdeteksi diatas diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan perkoperasian yang belum optimal. Dalam hal ini implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan variabel yang terkait dengan pengembangan koperasi pasar di Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mencoba melakukan penelitian tesis dengan judul “Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Terhadap Pengembangan Organisasi (Studi Pengembangan Koperasi Pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung)”.

1.2.	Identifikasi  Masalah
Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut, peneliti mengemukakan pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini bahwa pengembangan organisasi koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan perkoperasian belum efektif. Dari pernyataan masalah tersebut, peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut:
1.	Seberapa besar dampak implementasi kebijakan terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung)?
2.	Seberapa besar dampak implementasi kebijakan yang ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung)?

1.3.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.	Tujuan Penelitian
1.	Mengetahui besarnya dampak implementasi kebijakan terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung).
2.	Menerapkan besarnya dampak implementasi kebijakan yang ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung).
3.	Mengaplikasikan hasil penelitian ini untuk perbaikan pengembangan koperasi pasar di Kota Bandung, khususnya yang berkaitan dengan dampak implementasi kebijakan terhadap pengembangan organisasi (studi pengembangan koperasi pasar di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung).

1.3.2.	Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan teoritis, dapat memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan publik, khususnya teori implementasi kebijakan dan pengembangan organisasi.
2.	Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dalam upaya mengoptimalkan pengembangan koperasi pasar di bawah binaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung melalui efektivitas implementasi kebijakan serta dapat dijadikan percontohan sebagai model koperasi pasar di Kota Bandung khususnya, dan di Jawa Barat umumnya.