TANGGUNG JAWAB NELAYAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

JEKSON PARULIAN, NPM. 091000259 (2015) TANGGUNG JAWAB NELAYAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (415kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (263kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Nelayan Terhadap Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pangan”. Membahas bagaimana pertanggung jawaban nelayan terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan yang mengakibatkan tercemarnya produk ikan. Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan penangkapan ikan di laut yang benar, agar ikan dilaut tidak tercemar dan mati, sebelum diperjual belikan kepada masyarakat umum. Bagaimana tanggung jawab nelayan terhadap hasil tangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya, yang mengakibatkan pencemaran, Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tindakan nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan yang pantas. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Pelaku usaha atau nelayan yang menggunakan bahan berbahaya dalam menangkap ikan harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi fisik maupun materi terhadap konsumen dan maupun pihak lain yang dirugikan. Pelaku usaha dilarang menerapkan klausula pelepasan tanggung jawab dalam hal ini klausula baku, pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang dibentuk oleh pemerintah dan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab Nelayan, Bahan Berbahaya, Produk Ikan Tercemar. The study, entitled "Responsibilities Fishermen On The Use of Hazardous Fish Catching Associated With Food Act". Discuss how responsibilities fishermen against the use of hazardous substances in fish catching which resulted in contamination of fish products. This matters was the background for the author's interest to write this essay with several issues, namely How settings fish catching in the sea was right, so fish in the sea is not polluted and dead, before be sold to the general public. How is the responsibility of the fishermen to fish catch using hazardous materials, resulting in pollution, how the remedies that can be done by the government to suppress the action of fishermen who use hazardous materials in fish catching. Specifications research in the preparation of this research was done by descriptive analysis, which analyzes the object of research by describing the situation and problems to obtain a picture of the situation and the presence of the object of research, by way of exposure data obtained as it is, which is then analyzed which resulted in several conclusions. The method used in this research is a normative juridical approach that prioritizes legal research library research, looking for data that is used to hold the juridical aspects. This research was conducted on the general principles of law with the norms of the law which is the benchmark to behave or perform an act that is inappropriate. Analysis of the data used is the juridical analysis of qualitative, that means research that produces descriptive data-analytical, with expressed by respondents in written or verbal and real behavior, which researched and studied as a whole without using a mathematical formula. Business operators or fishermen who use hazardous materials in fish catching should be responsible for providing physical and material damages to consumers and as well as others who are disadvantaged. Business operators are prohibited from applying the release clause of responsibility in this case the standard clause, businesses are prohibited from making and / or include a clause that states the transfer of responsibility of businesses. Any aggrieved consumer can sue businesses through the institution in charge of settling disputes established by the government or through the courts, in the general courts. dispute resolution that can be made against businesses that refuse and / or do not respond or do not meet the provisions of compensation for consumers can be sued by the consumer dispute resolution bodies (BPSK) or submit to a judicial body in the domicile of the consumer. Keywords: Responsibility Fishermen, Hazardous Materials, Contaminated Fish Products.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2009
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	10 May 2016 04:22
Last Modified:	10 May 2016 04:22
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3674

Actions (login required)

View Item