TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI DI DESA/KELURAHAN DI KOTA BANDUNG

Restha Egnisa, NPM : 148040002 (2018) TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI DI DESA/KELURAHAN DI KOTA BANDUNG. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text ARTIKEL RESTHA EGNISA.docx Download (57kB)

Abstract

Keberadaan UMKM merupakan hal yang penting, karena saat terjadi krisis ekonomi 1997, UMKM memegang peranannya sebagai usaha yang tetap bertahan. Keberadaan UMKM yang semakin meningkat, membutuhkan bantuan dari pemerintah sebagai pengelola APBD, yang diharapkan dapat berusaha menciptakan daya saing dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi MEA 2016. Tujuan dari penelitian ini, untuk: (1) mengetahui dan mengkaji peranan bansos dalam memberikan hibah agar daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2016 meningkat; dan (2) merumuskan pertanggungjawaban hukum terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) bagi UMKM dihubungkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskripstif analitis, yaitu dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pelaksana dan regulasi yang ditetapkan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pengaruh pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada UMKM di tingkat kelurahan tidak berpengaruh secara signifikan, karena pada dasarnya kemadirian UMKM muncul karena adanya kreativitas. Pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebaiknya kepada program pengenalan produk agar mendapatkan pangsa pasar, peningkatan keterampilan, dan kemudahan UMKM mengurus perizinan.Kelompok UMKM yang mendapatkan hibah ataupun bantuan sosial pada dasarnya harus memiliki izin usaha, dengan adanya hal ini mendorong UMKM untuk melengkapi legalitasnya yang tentunya akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola pajak. Permendagri mengenai hibah memberikan batasan yang jelas penggunaan anggaran hibah, hal ini menjadikan ketertiban pemberian hibah untuk tidak diselewengkan oknum karena ada tolak ukur yang jelas.Hasil penelitian dengan adanya keterlibatan pemerintah Kota Bandung yang berusaha meningkatkan industri kreatif yang dilakukan pengusaha muda, cukup berpengruh. Karena Pemerintah memberikan persyaratan perizinan yang mudah, mengenalkan produk ke mancanegara, dan menyalurkan dana Kredit Usaha Mikro sebagai modal menjalankan UMKM.2.Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah:1) Pemerintah Daerah membagikan dana hibah yang bersumber dari keuangan negara, jika ada penyelewangan dalam penggunaannya dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi dalam hal ini institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK2)BPK sebagai Lembaga Tinggi negara yang memiliki fungsi audit, melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran dan hibah Pemerintah Daerah. Hasil audit diberikan penilaian terhadap keuangan daerah, maupun jika ada indikasi korupsi meneruskan informasi kepada lembaga yang berwenang melakukan penyidikan.b. Sedangkanpertanggungjawaban hukum UMKM selaku penerima hibah, antara lain:1)Penyelewangan dana yang dilakukan penerima hibah untuk pertanggungjawabannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena kaitannya dengan keuangan negara.2) Penerima hibah pun bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan yang dilakukan karena untuk membuka suatu usaha harus memiliki izin dari instansi yang terkait usahanya. Jika izin tidak dipenuhi, akan menerima sanksi administrasi, perdata, ataupun pidana.3)UMKM sebagai penerima hibah harus memberikan laporan yang sesuai dengan yang diajukan setelah pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah. kata kunci : bantuan sosial, daya saing, pertanggung jawaban

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	20 Sep 2018 02:26
Last Modified:	20 Sep 2018 02:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36531

Actions (login required)

View Item