HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

IRMAN ROCHMAT, NPM 081000038 (2015) HASIL TEMUAN BPK RI PADA DINAS BINA MARGA BERKAITAN DENGAN BUKTI AWAL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (12kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (66kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (131kB) | Preview

Abstract

Combating corruption requires increased transparency and accountability of the public sector and the business world. In turn this will require a concerted effort improvement of accounting systems and the legal system in order to improve the quality of work and integrate the work of inspectors and supervisors of financial institutions, one of which is the Supreme Audit Agency (BPK). In this thesis, which is the identification of the problem is: Is the BPK findings can be regarded as preliminary evidence of corruption ?; The constraints of what is happening in terms of law enforcement corruption is based on the findings of the BPK ?; and Bagimanakah enforcement of their findings on examination of the BPK at the Highways Agency by Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption and efforts to overcome ?. The approach used is a normative juridical approach is based on research conducted by the library or secondary data. Techniques used references study conducted by the research done by finding and collecting data that exist in the literature as well as legislation related to the problem under study. Specifications of this research is a descriptive analytical form of depiction, study and analysis of the provisions in force, ie this method has the goal to provide a systematic overview, factual and accurate study of the object itself. The findings of the BPK can be regarded as preliminary evidence of corruption, as a government agency or government official said to have committed misappropriation of funds that resulted in financial losses can be seen with the State Audit Reports (LHP) Audit Agency; The bottlenecks that occur in the case of law enforcement corruption based on the findings of which are internally BPK sectoral ego existence of Law Enforcement with BPK, externally salahsatunya is the high level of public trust in law enforcement is still low. Law enforcement related to the findings of the BPK, refers to the provisions of Article 8 paragraph (3) of Law No. 15 Year 2006 regarding the Audit Board, stated that "If found in the examination of criminal elements, BPK report the matter to the relevant authorities in accordance with the provisions of legislation no later than 1 (one) month from the known existence of the criminal element. Suggestions can be the writer suggested are: Need for clear regulations on the position of the BPK findings brindikasi corruption to immediately addressed by law enforcement officers; and required the commitment of law enforcement in synergy by the BPK and the law enforcement authorities in order to create the legal law enforcement agencies are authoritative. Keyword: Findings BPK, Road Works, Corruption Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada skripsi ini, yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Apakah temuan BPK dapat dikatakan sebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi?; Hambatan-hambatannya apa yang terjadi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan hasil temuan BPK?; dan Bagimanakah penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK atas pemeriksaan jalan pada Dinas Bina Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta upaya penanggulangannya?. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakan yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Hasil temuan BPK dapat dikatakan sebagai bukti awal adanya tindak pidana korupsi, karena suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan; Hambatan-hambatannya yang terjadi dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan hasil temuan BPK secara internal diantaranya yaitu Adanya ego sektoral dari Aparat Penegak Hukum dengan BPK, secara eksternal salahsatunya adalah adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih rendah. Penegakan hukum terkait adanya hasil temuan BPK, mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Saran yang dapat penulis kemukakan adalah: Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hasil temuan BPK yang brindikasi korupsi agar segera disikapi oleh aparat penegak hukum; dan Diperlukan adanya komitmen penegakkan hukum secara sinergi oleh BPK dan Aparat Penegak Hukum demi menciptakan lembaga penegakkan hukum hukum yang berwibawa; Kata Kunci: Hasil Temuan BPK, Pekerjaan Jalan, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2008
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	10 May 2016 04:22
Last Modified:	10 May 2016 04:22
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3651

Actions (login required)

View Item