ARINI MUTIARA, NPM. 111000109 (2015) PERUBAHAN SUKU BUNGA PINJAMAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK PANIN BANDUNG DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
Cover.pdf Download (57kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (243kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (299kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.asd.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB) |
Abstract
Cara hidup manusia dan caranya dalam berusaha telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kredit dianggap sebagai suatu pendorong untuk kelancaran perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa bahkan juga konsumsi dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia. Salah satu kegiatan kredit yang saat ini diminati masyarakat ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Perjanjian KPR yang dibuat antara pihak bank dan debitur dalam kenyataan merupakan suatu perjanjian baku, dimana klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit ini telah dirumuskan secara sepihak oleh bank termasuk hal yang mengatur mengenai kewenangan sepihak bank dalam mengubah suku bunga pinjaman selama perjanjian kredit berlangsung. Dari hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai bagaimana terjadinya perubahan suku bunga sepihak tersebut, akibat hukum dari perubahan bunga yang tidak rasional dihubungkan dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UUPK), dan penyelesaian sengketa perubaha suku bunga pinjaman secara sepihak tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang terjadinya perubahan suku bunga pinjaman secara sepihak oleh bank dalam perjanjian KPR dihubungkan dengan UUPK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang bertujuan mencari asas, kaidah, dan norma dalam hukum positif. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan serta hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian lapangan yaitu penelitian langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis, dan wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakan berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum dan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, hand-phone recorder dan flashdisk. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang dianalisis tanpa rumus statistik. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya perubahan suku bunga pinjaman dikarenakan dalam perjanjian baku yang dibuat bank terdapat klausul yang mengaturnya dan perjanjian baku tersebut merupakan usaha bank untuk meproteksi dirinya. Akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, dan pelaku usaha yang tidak melaksankan kewajibannya harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan ialah secara litigasi melalui Peradilan Umum, dan secara non-litigasi melalui Mediasi Perbankan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kata Kunci : Bunga, Kredit, Perlindungan Konsumen, Klausula Baku People’s lifestyle and their effort to make a living has been sophisticatedly developed, credit therefore has been considered as means to boost the trade activity, industry, services, and even consumption. This all be done in order to improve the quality of life. One of the most popular credits is the Mortgage Loan. This mortgage agreement is signed between bank and debtor, with regard that this is a fixed contract where all clauses has been previously composed solely by the bank – including all matters related to bank authority to change the rate of credit during the loan process. Based on that matter, therefore it is necessary to conduct research regarding to this change of rate of credit conducted during the loan process, legal consequence from the irrational change of rate related to the Law No.8/1999 on Consumer Protection, and the resolution for this issue. This was a descriptive analytical research, which described - in wholly and systematically - changes of credit rate for the mortgage loan related to the Consumer Protection Act. The applied method of approach was juridicalnormative, a method aimed to search principles and norms in the positive law. Research stages included: literature research, a study of secondary data such as primary legal sources in form of legislations, secondary legal sources in form of books and research papers, and tertiary legal sources or explanation of the primary and tertiary sources; and field research, a direct study through observation. Data collecting technique covered document study – obtained from written data, and interview with subjects related to this research. The data collecting tool for literature research is inventory of legal sources, while for field research is questioners, hand phone recorder and flash drive. Data analysis was juridical qualitative, which was the data analysis of secondary and primary data without any statistical formulation. The research concluded that the change of interest rate is because of the clauses written in fixed contract be made by the bank to protect themselves. Legal consequence for this issue is the contract can be declared as null ad void, this is regulated under Article 18 paragraph (3) of Consumer Protection Act, and the bank which is considered default must take responsibility in accordance to Article 19 of the same Act. The dispute can be settle through litigation under public court, and non-ligation through banking mediation, Consumer Dispute Resolution Body, and the Financial Service Authority. Keywords: interest, credit, consumer protection, fixed clause
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 10 May 2016 04:22 |
| Last Modified: | 10 May 2016 04:22 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3648 |
Actions (login required)
 |
View Item |
