TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA

FILIAN TRIANTI, NPM. 121000397 (2013) TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER Skripsi.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text kata pengantar.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text daftar pustaka.pdf Download (18kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (199kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (89kB) | Preview

Abstract

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Di dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam kedua Undangundang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan badan layanan umum. Dari hasil penelitian penulis mengenai Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Badan Layanan Umum dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara, rumah sakit sebagai badan layanan umum menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel yaitu pendapat dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional rumah sakit (Rumah Sakit Hasan Sadikin) tersebut. Adapun tanggung jawab rumah sakit sebagai badan layanan umum adalah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai dengan peraturan yang ada dan bersedia untuk diperiksa baik secara intern maupun secara ekstern. Dalam pengelolaannya rumah sakit mengalami kendala sebagai badan layanan umum yaitu; SDM rumah sakit belum memahami sepenuhnya apa itu badan layanan umum, pola pikir SDM rumah sakit masih bersifat birokrasi, dalam hal membuat laporan keuangan rumah sakit harus menggunakan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengelolaan Keuangan, Hukum Keuangan Negara, Badan Layanan Umum, dan Rumah Sakit Hospital as one of public service institution plays an important role for the improvement of public health . Health care is certainly a service that is fast, precise, inexpensive and friendly. With the increasing demand for hospitals to improve their services, many problems arise related to the limited budget available for hospital operations, the flow of bureaucracy that is too long in the process of disbursement of funds, the rules of financial management that hamper the smooth service and difficult to measure performance, while hospitals need support like human resources, technology, and huge capital. Act Number 17 Year 2003 on State Finance focusing its performance on the basis of budgeting provides an important fundament for a new orientation in Indonesia. Then, Act Number 1 year 2004 on State Treasury opens a new corridor for the application of performance basis in the government circle. It is state in Article 68 and 69 of the Act, that government agencies whose main duty and functions are to provide community service can apply the flexible pattern of financial management by prioritazing, productivity, efficiency, and effectiveness. The principles included in the two Laws have become the basis for the government agencies to apply the financial management of Public Sevice Board. Specification of research conducted by descriptive analytical, which describe the rules in force associated with legal theory and practice concerning the problems studied. The method used in this paper using normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data in the form primary legal materials namely of legislation in force relating to the state finance law and public service board. From the results found, the hospital as a public service agency to implement a flexible financial management which opinions can be administered directly to finance the operations of the hospital. As for the responsibility of the hospital as a public service board is to make financial statements and performance reports in accordance with existing regulations and was willing to be examined both internally and externally. In the hospital management experience problems as a public service agency, namely; HR hospital was not yet fully understand what public service board, hospital human resources mindset still bureaucracy, in terms of making financial reports the hospital should use the standard government accounting and financial accounting standards. Key words: Responsibility, Financial Management, State Finance Law, Public Service Board, and Hospital.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	10 May 2016 04:10
Last Modified:	10 May 2016 04:10
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3644

Actions (login required)

View Item