IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA SUB DINAS RETRIBUSI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN PANDEGLANG

YUDI SETIAWAN, 973512558 (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PADA SUB DINAS RETRIBUSI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN PANDEGLANG. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text DAFTAR PUSTAKA.doc Download (33kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.doc Download (28kB)
	Text COVER.doc Download (49kB)
	Text ABSTRAK2.doc Download (43kB)
	Text BAB I.doc Download (90kB)
	Text BAB II .doc Download (171kB)

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang masih terlihat kurangnya pencapaian target penerimaan retribusi terlihat dari indikator sebagai berikut : Belum sesuainya target dan realisasinya. Hal ini terlihat dari target retribusi tempat kunjungan wisata yang menurun periode Maret 2004-Maret 2005 dan Dalam pungutan retribusi tempat kunjungan wisata belum mencapai sasaran. Hal ini terlihat pengelolaan tempat wisata belum mencapai target. Permasalahan-permasalahan tersebut diduga disebabkan Kepala Sub Dinas Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya melaksanakan ukuran pencapaian target dalam pnerimaan retribusi objek wisata yaitu sebagai berikut : Masih rendahnya pemahaman tentang isi kebijakan dari pelaksanaan kebijakan dan Masih kurang tepatnya pembagian potensi dari pimpinan terhadap petugas retribusi, dimana pimpinan belum sepenuhnya memberikan perhatian dan pengarahan tiap-tiap detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pelaku kebijkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskripsi Analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi Non Partisipan, Wawancara dan Angket. Berdasarkan hasil analisis bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan yaitu masih kurang spesifiknya isi kebijakan sehingga sulit dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan rumusan-rumusan kebijakan retribusi lebih teknis dan terperinci dalam bentuk program. Adapun saran-saran peneliti kemukakan adalah Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang harus lebih memperhatikan akan pentingnya rumusan yang lebih rinci dan terprogram atas sebuah kebijakan yang masih berbentuk aturan dan normatif dengan melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap para pelaksana kebijakan terutama para petugas retribusi yang melakukan penyimpangan korupsi akan di nonaktifkan sebagai petugas. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan retribusi masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal ini mengakibatkan belum tercapainya target penerimaan retribusi, permasalahn ini disebabkan kurangnya kedewasaan dan kesadaran para pelaku dan objek-objek kebijakan terhadap pendapatan asli daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2018
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	06 Sep 2018 03:12
Last Modified:	06 Sep 2018 03:12
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35955

Actions (login required)

View Item