Lita Cempaka, 022030310 (2018) PENGARUH PRINSIP HABITUAL RESIDENCE YANG MENGACU KEPADA KONVENSI PBB TERHADAP KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
Text
ABSTRAK.doc Download (22kB) |
|
Text
BAB II.doc Download (96kB) |
|
Text
BAB I.doc Download (161kB) |
|
Text
cover.doc Download (25kB) |
|
Text
daftar pustaka lita.doc Download (48kB) |
|
Text
ABSTRACT.doc Download (23kB) |
|
Text
lembar pengesahan.doc Download (20kB) |
|
Text
abstrak sunda.doc Download (26kB) |
Abstract
ABSTRAK Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berdasarkan UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut asas ius sanguinis dimana otomatis anak memperoleh kewarganegaraan dari ayahnya. Ketentuan ini menciptakan banyak masalah bagi anak dari perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA. Padahal di Jakarta saja, tidak kurang 300 perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA setiap tahunnya, dan akibatnya anak-anak mereka dianggap asing oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip habitual residence berhubungan dengan arti penting tempat tinggal bagi seorang anak hasil perkawinan campuran, dimana menentukan status kewarganegaraan. Hal tersebut dapat menyebabkan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda karena perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh kedua orang tuanya. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Bagaimana prinsip habitual residence dapat melindungi hak-hak anak?Lalu apa implikasinya terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh prinsip habitual residence terhadap kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Selanjutnya juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh anak hasil perkawinan campuran di Indonesia, serta mendapatkan data dan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Hukum Internasional. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembuat keputusan di Indonesia terutama dalam menyikapi dan menangani masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini prinsip habitual residence dan implikasinya terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana dan kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk mengatasi masalah kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia, Badan Legislasi DPR mengesahkan UU Kewarganegaraan baru No. 12 Tahun 2006. Dalam UU tersebut, mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak dari pasangan perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Kata Kunci: Prinsip habitual residence, Kewarganegaraan anak
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2018 |
Depositing User: | Mr Iwan Ridwan Iwan |
Date Deposited: | 31 Aug 2018 02:10 |
Last Modified: | 31 Aug 2018 02:10 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35849 |
Actions (login required)
View Item |