ASPEK HUKUM TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Budi Drajat Budiman, NPM : 158040030 (2018) ASPEK HUKUM TENTANG PEMBERIAN IZIN KEGIATAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text JURNAL ilmu hukum budi drajat.doc Download (2MB)

Abstract

Kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak lepas dari adanya kontroversi, karena telahterjadi polemik dan pembahasan tentang peraturan manakah yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan siapakah yang paling berwenang dalam memberikan izin maupun rekomendasi atas pelaksanaan reklamasi beserta proses pembangunan sarana dan prasarana pusat kegiatan ekonomi yang ada diatas tanah hasil reklamasi.Pemberian izin reklamasi Pantai Utara Jakarta, dinilai tidak patut secara hukum.Banyak kaidah hukum maupun syarat-syarat perizinan reklamasi yang dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dari sekian banyak kejadian atau perselisihan hukum yang terjadi, yang terpenting adalah merumuskan tentang bentuk penyelesaian masalah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian ini mengambil rumusan masalah; 1.Bagaimanakah aspek Hukum tentang kebijakan pemberian izin reklamasi Pantai utara Jakarta ? 2. Apa dampak pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta bagi Masyarakat ? 3. Bagaimana penyelesaian permasalahan atas pemberian izin reklamasi Pantai Utara Jakarta? Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskiptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, tahap penelitian ini diambil dari data dibawah ini dengan melakukan studi pustaka (Library Study, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen (document study) melalui studi kepustakaan. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu pulpen, buku, penghapus, computer dan fasilitas internet, dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian ini pertama, Perizinan reklamasi pantai Utara Jakarta dinilai tidak layak, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan Izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi, Raperda Reklamasi diserahkan kepada DPRD Provinsi DKI setelah Izin reklamasi di keluarkan oleh Gubernur. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K).Kedua, Dampak dari reklamasi teluk Jakarta adalah, musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga nelayan kehilangan lapangan pekerjaan. Sementara itu wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Ketiga, Maka langkah yang perlu diambil adalah, para pengembamg harus melengkapi dokumen perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.Selain itu, memperhatikan semua dampak positif dan negatif yang mungkin timbul di seluruh wilayah dampak reklamasi dan di tempat sumber material reklamasi diambil. Agar pengambilan keputusan reklamasi bisa menjadi optimal, maka keputusan atas apa yang harus dilakukan dalam reklamasi haruslah mengedepankan prinsip-prinsip inklusif (mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan), terbuka dan transfaran. Kata Kunci : Perizinan Reklamasi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Prinsip inklusif.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	25 Aug 2018 04:49
Last Modified:	25 Aug 2018 04:49
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35711

Actions (login required)

View Item