KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Agus Gustiara, NPM: 158040068 Konsentrasi: Hukum Ekonomi (2018) KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA IBADAH HAJI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text COVER.docx Download (29kB)

Abstract

Dewasa ini adanya wacana pemerintah yang ingin menggunakan dana ibadah haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur masih ramai diperbincangkan. Wacana ini menuai kontroversi di masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan ini. Pada skripsi tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; dan Bagaimana seharusnya kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kewenangan Negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji yang yang dijalankah oleh organnya yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji meliputi: menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, namun kewenangan tersebut dibatasi dengan tujuan yaitu meningkatkan: kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam; Permasalahan hukum yang terjadi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji diluar dari ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yaitu adanya Perbuatan Melanggar Hukum karena Investasi Keuangan Haji dilakukan dengan cara: dalam bentuk produk perbankan syariah; dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya; sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas; dan investasi Keuangan Haji wajib dilakukan pengelolaan risiko; dan Dalam rangka kewenangan negara dalam pengelolaan dan penggunaan dana ibadah haji untuk kepentingan ekonomi nasional, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu meninjau ulang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umatyang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi nasional, sepanjang pengelolaan dan penggunaanya tidak mengabaikan prinsip syariah dan memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat serta likuiditas. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah Guna memanfaatkan dana haji oleh Negara dalam bentuk pinjaman, pemerintah perlu meninjau ulang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk investasi langsung serta mengatur secara tegas mengenai kemaslahatan umat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat luas dalam rangka kepentingan ekonomi Nasional. Kata Kunci: Kewenangan, Negara, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Ibadah Haji

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	23 Aug 2018 08:14
Last Modified:	23 Aug 2018 08:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35672

Actions (login required)

View Item