BAB II

GAMBARAN UMUM PEACE CORPS DI JAWA BARAT

A.	Peace Corps di Jawa Barat

1.	Pengertian Peace Corps

Peace Corps adalah badan independen Pemerintah AS yang menyediakan Relawan untuk bertugas di negara-negara yang bermitra di seluruh dunia. Peace Corps bukan lembaga donor.
Didirikan pada 1 Maret 1961 pada masa Presiden John F. Kennedy, lebih dari 210.000 warga negara AS telah menjadi Relawan.Sudah 139 negara yang terlayani saat ini sekitar 8.000 Relawan yang melayani di 75 negara adapun yang menjadi tujuan dari Peace Corps adalah memberi dukungan kepada masyarakat di negara-negara yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan di bidang-bidang tertentu melalui tenaga kerja (laki-laki & perempuan) yang terlatih, membantu meningkatkan pemahaman rakyat Amerika secara lebih baik tentang bangsa lain yang mereka layani dan membantu meningkatkan pemahaman rakyat negara-negara lain yang dilayani tentang bangsa Amerika dengan lebih baik.
Peace Corps memiliki tiga misi utama:
1.	Membantu masyarakat di Negara-negara yang berminat dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga sukarelawan yang terlatih.
2.	Membantu memberikan pemahaman yang lebih baik akan amerika di Negara-negara tempat relawan bertugas.
3.	Membantu memberikan pemahaman warga amerika yang lebih baik akan masyarakat dimana relawan bertugas
Peace Corps. di Indonesia
Misi Perdamaian Peace Corps di Indonesia pada tahun 1963-1965 merupakan kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden John F. Kennedy. Bantuan Peace Corps di Indonesia meliputi pengiriman sukarelawan pelatih-pelatih olahraga dan guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi Indonesia serta membangun hubungan persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sayangnya aktivitas sukarelawan Peace Corps di Indonesia tidak dapat diselesaikan karena munculnya ancaman gerakan demonstrasi simpatisan komunis terhadap orang-orang Amerika di Indonesia pada tahun 1964-1965. Di balik terbatasnya aktivitas sukarelawan dalam membantu masyarakat Indonesia pada saat itu, Peace Corps telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan, yaitu membangun persahabatan Indonesia – Amerika Serikat melalui pendekatan personal.Peace Corps memulai program pertamanya di Indonesia pada tahun 1963 dan mengirim 46 Relawan untuk bekerja di bidang pendidikan dan pelatihan olah raga dalam masa tiga tahun.Program ini ditutup pada tahun 1965 atas persetujuan kedua negara berkaitan dengan  ketidakstabilan politik serta kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan para relawan. saat ini telah menunggu kedatangan 65 relawan.
Pada bulan Oktober 2006 Republik Indonesia (RI) mengundang Peace Corps Peace Corps Indonesia bekerja sama untuk mengirimkan tim penilai dengan tujuan melihat kemungkinan dibukanya kembali program peace corps setelah melakukan penilaian menyeluruh pada tahun 2007, masing-masing pemerintah menyelesaikan negosiasi di tahun 2009 dan Memorandum Kesepahaman ditandatangani pada 11 Desember 2009. Peace Corps Pada 2013,menandatangani Pengaturan Pelaksanaan program pemerintahan RI dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 Juni 2011. 
Peace Corps Indonesia berfokus pada prioritas yang diidentifikasi oleh pemerintah RI Saat ini Peace Corps Indonesia mendukung pembangunan di sektor pendidikan dengan program yang berfokus pada Pengajaran Bahasa Inggris (TEFL) dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris
Sejak kembali di Indonesia pada Januari 2010, Peace Corps Indonesia telah berkembang yang berpotensi untuk penempatan Relawan dengan cepat dengan 80 Relawan yang mengajar di sekolah tingkat menengah dan tingkat atas di seluruh Jawa Timur dan Jawa Barat
Peace Corps Indonesia bekerja sama dengan komite pengarah lintas Kementrian antara lain Kementrian BAPPENAS, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Agama. Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian lain serta perwakilan Pemerintahan Provinsi
a.  Relawan Peace Corps Indonesia
Relawan Peace Corps mewakili keberagaman budaya Amerika setiap relawan Peace Corps di Indonesia membawa beragam keahlian, pengalaman dan latar belakang budaya dan mencerminkan keberagaman di Amerika.
b.  Komitmen Peace Corps Indoesia
Sebagai Relawan, mereka berkomitmen menuntuk melaksanakan kegiatan dan proyek yang di desain bersama oleh Peace Corps dan pemerintah Republik Indonesia. Sepanjang dua tahun  masa  tugas pelayanannya, relawan tinggal bersama keluarga angkat Indonesia untuk memperdalam integrasi mereka di masyarakat sekaligus mendukung tujuan yang lebih besar yaitu dialog antar budaya.
2.	Latar Belakang Peace Corps di Jawa Barat
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Politik Luar Negeri merupakan salah satu urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian antara Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait kepentingan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama internasional adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama teknik luar negeri dan Gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dan selaku wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UU 32 Tahun 2004.
Kerjasama Teknik Luar Negeri adalah perwujudan kerjasama daerah dalam rangka Hubungan Luar Negeri dengan badan/lembaga di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian bantuan teknik yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui alih teknologi dari pihak asing kepada tenaga lembaga di daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Kaitannya dengan Kerjasama Teknik Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjalin kerjasama dengan Lembaga Internasional Asing Peace Corps dengan Lokus pelaksanaan program Peace Corps Tahun 2013 di Jawa Barat.
Sifat kerjasama yang ditawarkan Peace Corps adalah relawan yang membantu   pengajaran Bahasa Inggris di tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan serta untuk level Madrasah Aliyah, dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan, mengingat pencari kerja berlatar belakang pendidikan SLTA memiliki jumlah yang terbesar, khususnya di Jawa Barat serta persediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian Bahasa Inggris.
Pada tanggal 11 Desember 2009 telah ditandatangani MoU Peace Corps antara Pemerintah RI dan AS. MoU mengamanatkan pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk mengkoordinasikan program Peace Corps di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan ditandatangani juga Implementing Arrangement (IA) yang dipimpin oleh Bappenas. Pada tanggal 17 Februari 2010 disepakati pembentukan Steering Committee dan Working Group Peace Corps dibawah koordinasi Bappenas dan Kemenko Kesra. Disepakati juga perlunya koordinasi dengan Kemdagri karena program Peace Corps akan dilakukan di daerah.
Dalam rencana pelaksanaan program Peace Corps tahun 2012, Jawa Barat merupakan salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Dilakukan serangkaian rapat koordinasi antara tim pemerintah pusat dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam rangka perkenalan dan identifikasi awal kebutuhan terkait program PC dan disambut baik oleh Pemda Jawa Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan Bahasa Inggris siswa. Koordinasi dilanjutkan hingga pada pembahasan fokus program, lokasi pelaksanaan, jumlah relawan dan persiapan Pemda Jawa Barat.
Berdasarkan hasil rapat Steering Committee [Bappenas, Kemenkokesra, anggota : Kemendiknas, Kemenag, Kemlu, Setneg, Kemkeu, Kemdagri dan Kemhukham] di Bappenas pada tanggal 2 Maret 2012, bahwa jumlah relawan Peace Corps untuk tahun 2013 sebanyak 60 orang dengan putusan pembagian 40 orang di Pemda Jawa Timur dan 20 orang di Pemda Jawa Barat, dengan proporsi penempatan relawan 50% di Madrasah Aliyah dan 50% di SMA/SMK masing-masing provinsi dengan fokus pada pengajaran Bahasa Inggris.
Berkaitan dengan sekolah-sekolah di Jawa Barat yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan program PC, didapat data-data lokasi penempatan relawan Peace Corps hasil rapat koordinasi internal dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 13 kabupaten/kota yang dirumuskan berdasarkan usulan jumlah relawan PC sebanyak 20 orang, peringkat IPM kabupaten/kota [perspektif ekonomi dan pendidikan], lapangan kerja yang membutuhkan keahlian bahasa Inggris, perencanaan pembangunan wilayah serta usulan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Kabupaten/kota tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.
Terkait dengan pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri ini agar dapat efektif hingga menghasilkan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui alih pengetahuan dari pihak asing guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan kesiapan serta komitmen pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui perumusan strategi formulasi kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Peace Coprs yang prospektif, dengan harapan dapat menjadi suatu terobosan berupa role model bagi kerjasama luar negeri dengan badan/lembaga.
3.	Pertumbuhan Peace Corps  di Indonesia

Dengan adanya Peace Corps di Indonesia sangat membantu guru-guru dan murid dalam pendidikan terutama pendidikan bahasa inggris, agar para siswa lebih fasih berbicara bahasa inggris dan lebih memahami pelajaran bahasa inggris. Peace Corps sendiri sudah melakukan kerjasama dengan dua Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Timur sendiri Peace Corps sudah menempatkan Relawannya di berbagai sekolah yang ada di Jawa Timur, begitu pula dengan Relawan yang ada di Jawa Barat. 
Pada bulan juni 2014 jumlah relawan di bidang pengajaran bahasa inggris akan meningkat menjadi 120 dengan penempatan di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.
Bersama guru mitra, para relawan Peace Corps mengembangkan RPP dan materi ajar yang bertujuan menignkatkan keahlian siswa dalam berbahasa inggris. Relawan juga memperkaya system pendidikan setempat dengan membawa sumber-sumber belajar dan metodologi baru serta mendorong atau koneksi antar guru demi mendorong pertukaran informasi serta metode-metode pengajaran.
Pada 2013, jumlah siswa yang diajar adalah 24.993 dan 4.384 di antaranya turut serta dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di sekolah penempatan. 56% siswa menunjukan peningkatan dalam penyerapan dalam pengajaran bahasa inggris.
Dari 4.384 murid yang turut serta dalam kegiatan ekstra kurikuler berbasis bahasa inggris di sekolah penempatan, 55 persenya menunjukan peningkatan dalam penguasaan isi.
Pada 2013, jumlah guru yang berkerja dengan relawan adalah 408, dan 52% di antaranya menunjukan peningkatan dalam kefasihan berbahasa inggris dalam interaksi harian dan 47% meningkat dalam penggunaan bahasa inggris untuk pengajaran di kelas.
857 guru serta dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan 42% di antaranya menunjukan prakarsa untuk mencoba metode baru dalam pengajaran di kelas.
53% dari seluruh 408 guu yang bekerja dengan relawan meningkat dalam pemberian intruksi kelas dalam bahasa inggris dan lebih efektif menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang komunikatif.

4.	Kondisi Peace Corps di Indonesia
Peace Corps memulai program pertamanya di Indonesia pada tahun 1963 dan mengirim sejumlah 46 relawan untuk bekerjaa di bidang pendidikan dan pelatihan olahraga dalam masa tiga tahun. Program ini ditutup pada tahun 1965 atas persetujuan kedua Negara berkaitan dengan ketidakstabilan politik serta kekhawatiran akan keselamatan keamanan para relawan. Sejak saat itu Peace Corps berhenti melanjutkan program mereka. Setelah 41 tahun pada bulan oktober 2006, pemerintah Republik Indonesia (RI) mengundang Peace Corps untuk mengirimkan tim penilai dengan tujuan melihat kemungkinan dibukanya kembali program Peace Corps. Setelah melakukan penilaian yang menyeluruh pada tahun 2007, masing-masing pemerintah menyelesaikan negosiasi di tahun 2009 dan memorandum kesepahaman ditandatangani pada 11 desember 2009. Peace Corps menandatangani  pengaturan pelaksanaan program dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 juni 2011.

B.	Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat
1.	Kondisi Geografis Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5?50’ - 7?50’ Lintang Selatan dan 104 ?48’ - 108? 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: 
Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta.
Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah. 
Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia.
Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan, dan 5.321 desa.

Gambar 2 Peta Jawa Barat

Letak geografi Jawa Barat di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Utara dengan Laut Jawa dan daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. 
Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu disebelah utara terdiri dari dataran rendah, sebelah tengah dataran tinggi bergunung-gunung dan disebelah selatan terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat Barat pada tahun 2008 adalah 34.816,96 Km2, terdiri atas 16 kabupaten dan 9 kota.
Secara administrasi batas-batas Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
5.	Utara    :  Laut Jawa
6.	Timur    :  Jawa Tengah
7.	Selatan :  Samudra Hindia
8.	Barat     :  DKI Jakarta dan Provinsi Banten

2.	Pertumbuhan Demografi Jawa Barat

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional sebagaimana pada Gambar 2.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.

Gambar 3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2012

Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14 tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar 63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) sebesar 7,04%. Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasisebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk terendah berada di Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota.

Tabel 2.2
Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 
2012

3.	Dinamika Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 –2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 5 sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi masing-masing wilayah adalah :
1.	WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata;
2.	WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;
3.	WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektoragribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
4.	WP Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sector pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan pertambangan mineral;
5.	WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral;
6.	WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata pertanian hortikultura,industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa dan perkebunan.

Gambar 4
Industri Unggulan di Kota/Kabupaten Jawa Barat

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2013 – 2018

4.	Kondisi Pendidikan Di Jawa Barat

 Sejak abad ke 19 Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu spirit pendidikan di Indonesia yang sudah tumbuh pesat pada zaman Kolonial Belanda.Pada tahun 1984 mulai didirikan sekolah untuk komunitas para guru-guru dan pada tahun 1879 didirikanlah sekolah sebagai upaya persiapan Pamong Praja atau dalam bahasa Belanda Opleiding School Indlansche Ambtenaren.Pada abad ke 19 pula semakin banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk menampung dan memberikan proses sarana-prasarana antara lain Sekolah Belanda HIS,Sekolah Dasar Eropa ELS,Sekolah Menengah Mulo,Sekolah Menengah Atas AMS, dan Sekolah Lanjutan HBS dan Sekolah Swasta lainnya.Dan pada titik puncaknya munculah Sekolah Tinggi Technise Hoogeschool yang jatuh pada tanggal 3 Juli 1920 yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung ( ITB ).
Merujuk pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berahlak mulia,sehat,berilmu, cakap,kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Undang-Undang dijadikan sebagai tujuan Pendidikan Nasional Indonesia dan juga tujuan pendidikan Provinsi Jawa Barat.Dengan mempertimbangkan Visi Departemen Pendidikan Tahun 2025 : “Insan Indonesia Cerdas Kompetitif tahun 2025 “ melalui pembangunan penyelengaran Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2003, dengan menggunakan 3 ( tiga ) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : Investasi akses,peningkatan mutu,relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.Penyelenggaran sistem Pembangunan Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui program dan kegiatan pembangunan nasional.
Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat menjelaskan dalam visi pembangunan jangka panjang Jawa Barat 2005-2025 yakni : “Dengan Iman dan Takwa Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia “. Secara bertahap melalui pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yakni : 
1.	Tahap I Periode 2005-2008 Tahapan Penataan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM;
2.	Tahap II Periode 2008-2013 Tahapan Persiapan Kemandirian Masyarakat Provinsi Jawa Barat;
3.	Tahap III Periode 2013-2018 Tahapan Pembangunan Secara Menyeluruh.
Pada Tahapan III telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua “.
Dalam rangka pencapaian misi pembangunan Jawa Barat tersebut maka misi pertama yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.Kebijakan strategis yang telah ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertama tersebut adalah pengingkatan kualitas dan daya saing Jawa Barat melalui daya saing masyarakat Jawa Barat melaui pendidikan yang unggul,terjangkau,merata dan terbuka,pelayanan kesehatan bagi semua dan revitalisasi infrastuktur kesehatan,peningkatan kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia serta pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional.Berdasarkan kebijakan strategi peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul,terjangkau,merata,terbuka dan salah satu program pendidikan yang telah dirancang diantaranya :Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar,menengah dan tinggi yang disertai anggaran pendidikan 20 % yang lebih efektif ,program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung dengan program pendidikan gratis pada jenjang SD,SMP,SMA/MA/SMK. Disamping itu harus ditentukan paradigma penyelenggraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dilaksanakan selama ini dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dan Daerah( Kabupaten/Kota).
Penyelengaran pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan pada saat ini kedepanya.Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa menghadapi globalisasi serta dapat memenuhi tuntutan proses demokratisasi dan reformasi penyelengaran pemerintah dari sentralistik ke desetralisasi.Pada era desentralisasi diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelengaran layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di daerah,sesuai dengan asas-asas penyelengaran otonomi daerah.Dengan demikian pembangunan pendidikan akan mejadi “a good public policy “pada  era otonomi daerah.
Dalam rangka Otonomi Daerah sebagaimana yang diatur dalam melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,dalam rangka mengatur pembangunan kewenangan dalam rangka desentralisasi.Dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) dijelaskan bahwa urusan pemerintah terdiri atas urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkat dan atau susuanan pemerintahan.PP Nomor 32 Tahun 2007 pada pasal 2 ayat ( 5 ) menjelaskan bahwa bidang pendidikan yang menjadi salah satu bidang yang dibagi bersama antara Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka penyelenggaran satuan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan di Daerah, diharuskan memenuhi kebutuhan minimum terhadap 8( Delapan ) komponen standar nasional pendidikan sebagiaman diatur dalam PP No.32 Tahun 2013 yang mencakup:
1.	Standar isi ;
2.	Standar Proses ;
3.	Standar kompetisi lulusan ;
4.	Standar tenaga pendidikan dan kependidikan ;
5.	Standar sarana dan prasarana ;
6.	Standar Pengelolaan ;
7.	Standar Pembiayaan ;
8.	Standar Penilaian pendidikan.
Oleh sebab itulah, maka provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaran satuan pendidikan yang bermutu maka secara bertahap di Jawa Barat,sesuai dengan urusan Kewenangan Provinsi yang telah diatur dalam PP No.38 Tahun 2007,maka pada tahun 2009 berupaya melakukan pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan.
Jenjang pendidikan Provinsi Jawa barat merujuk pada UU No.20 Tahun 2003 Bab IV pasal 16 yaitu jenjang pendidikan di Indonesia meliputi jenjang pendidikan, yaitu 
1.	Pendidikan Dasar.Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah Pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 Tahun dan setiap warga negara yang berusia 7 tahun wajib mengikuti belajar tanpa dipungut biaya.Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar ( SD ) dan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun; dan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ),Madrasah Tsanawiyah (Mts),atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun;
2.	Pendidikan Menengah.Pendidikan Menengah merupakan lanjutan dari pendidikan Dasar yang umumnya berlangsung selama 3 tahun.Pendidikan Menengah Sendiri terdiri atas: Pendidikan Menengah Umum,berbentuk Sekolah Menengah Atas ( SMA ), Madrasah Aliyah ( MA ), atau bentuk lain sederajat; dan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
3.	Pendidikan Tinggi.Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma ( 2-4 Tahun);sarjana ( 4 tahun atau lebih );magister,spesialis dan doktor ( 2 tahun atau lebih ); yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.