BAB 1

PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang 
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini dimana batas-batas teritorial negara sudah mulai kabur sehingga arus perpindahan barang/jasa antar negara mengalir semakin deras dan sulit untuk dibendung. Dampak dari globalisasi tersebut yaitu terjadinya perubahan yang besar dalam kaitanya dengan kekuasaan politik dan otonomi daerah, perubahaan tersebut antara lain rezim hak azasi manusia, internasionaliasasi keamanan dan transnasionalisasi dalam sejumlah besar pertahanan dan program-program untuk mendapatkanya. Pengaruh dari globalisasi harus diantisipasi juga oleh pemerintahan lokal. Pengaruh dari globalisasi menciptakan bahwa negara bukan menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional tetapi juga mengalami perluasaan diantaranya actor-aktor non state seperti organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas dan juga individu.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya penyesuaian kewenangan pelaksaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri sebelumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah kebijakan daerah dan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan Politik Luar Negeri, sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikemal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak dibernarkan untuk membuka perwakilan sendiri.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kedua Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang dalam hal penyelenggaran Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah dan mempunyai landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan serta para pelaku Hubungan dan Kerjasama lainnya, antara lain unsur-unsur Daerah dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.  Kementerian Luar Negeri mempunyai peranan sebagai Koodinator Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan memberikan saran yang mempertimbangkaan aspek politis/yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Badan/Lembaga di luar negeri sedangkan departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi/subtansi program kerjasama.
Adapun yang menjadi syarat-syarat dari kerjasama luar negeri antara lain :
a.	Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.	Sesuai dengan bidang kewenagan Pemerintah Daerah sebagiamana diatur dalam perundang-undang nasional Republik Indonesia;
c.	Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD );
d.	Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri ;
e.	Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara ;
f.	Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak ;
g.	Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Dalam Pelakasanaan suatu kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi diantaranya.
a.	Politis : tidak bertentagan dengan Politik Luar Negeri dan Kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemeritah Pusat pada umumnya;
b.	Kemanan : kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau spionase bagi kegaiatan asing yang dapat menggangu atau mengancam stabilitas kemanan dalam negeri;
c.	Yuridis : terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah ( loophloes ) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama ;
d.	Teknis : tidak bertentangan dengan kebijkan yang ditetapkan oleh Depatemen Teknis yang terkait.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelakasaan kerjasama, pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama haruslah menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut
a.	Subjek kerjasama;
b.	Maksud dan tujuan kerjasama;
c.	Obyek kerjasama;
d.	Ruangan lingkup kerjasama dan kewengan daerah;
e.	Hak, kewajiban dan tanggung jawab;
f.	Tata cara Pelakasaan;
g.	Pengorganiasasian;
h.	Pembiayaan;
i.	Penyelesaian perselisihan;
j.	Perubahaan ( amandemen ) kerjasama
k.	Jangka waktu kerjasama;
l.	Keadaan memaksa (Force Majeur ):
m.	Pemberlakuan dan Pengakhiran Kerjasama .
Sejalan dengan era globalisasi tersebut pemerintah daerah bertugas untuk memberikan pelayanan dan mengakomodir kepentingan masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sistem internasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang visioner, berwawasan global, dan tepat sasaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, baik dengan pemerintah yang setingkat ataupun dengan badan/lembaga. Terhadap kewenangan tersebut, pemerintah merancang, menyusun, menetapkan standar dan prosedur, serta membuat kriteria bagi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yang merupakan bagian dari pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Misi Perdamaian Peace Corps di Indonesia pada tahun 1963-1965 merupakan kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden John F. Kennedy. Bantuan Peace Corps di Indonesia meliputi pengiriman sukarelawan pelatih-pelatih olahraga dan guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi Indonesia serta membangun hubungan persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sayangnya aktivitas sukarelawan Peace Corps di Indonesia tidak dapat diselesaikan karena munculnya ancaman gerakan demonstrasi simpatisan komunis terhadap orang-orang Amerika di Indonesia pada tahun 1964-1965. Di balik terbatasnya aktivitas sukarelawan dalam membantu masyarakat Indonesia pada saat itu, Peace Corps telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar bantuan, yaitu membangun persahabatan Indonesia – Amerika Serikat melalui pendekatan personal.Peace Corps memulai program pertamanya di Indonesia pada tahun 1963 dan mengirim 46 Relawan untuk bekerja di bidang pendidikan dan pelatihan olah raga dalam masa tiga tahun.Program ini ditutup pada tahun 1965 atas persetujuan kedua negara berkaitan dengan  ketidakstabilan politik serta kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan para relawan. saat ini telah menunggu kedatangan 65 relawan.
Pada bulan Oktober 2006 Republik Indonesia (RI) mengundang Peace Corps Peace Corps Indonesia bekerja sama untuk mengirimkan tim penilai dengan tujuan melihat kemungkinan dibukanya kembali program peace corps setelah melakukan penilaian menyeluruh pada tahun 2007, masing-masing pemerintah menyelesaikan negosiasi di tahun 2009 dan Memorandum Kesepahaman ditandatangani pada 11 Desember 2009. Peace Corps Pada 2013,menandatangani Pengaturan Pelaksanaan program pemerintahan RI dengan Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 Juni 2011. 
Peace Corps Indonesia berfokus pada prioritas yang diidentifikasi oleh pemerintah RI Saat ini Peace Corps Indonesia mendukung pembangunan di sektor pendidikan dengan program yang berfokus pada Pengajaran Bahasa Inggris (TEFL) dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris. 
Sejak kembali di Indonesia pada Januari 2010, Peace Corps Indonesia telah berkembang yang berpotensi untuk penempatan Relawan dengan cepat dengan 80 Relawan yang mengajar di sekolah tingkat menengah dan tingkat atas di seluruh Jawa Timur dan Jawa Barat.
	Peace Corps Indonesia bekerja sama dengan komite pengarah lintas Kementrian antara lain Kementrian BAPPENAS, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Agama. Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian lain serta perwakilan Pemerintahan Provinsi.
a. Relawan Peace Corps Indonesia
	Relawan Peace Corps mewakili keberagaman budaya Amerika setiap relawan Peace Corps di Indonesia membawa beragam keahlian, pengalaman dan latar belakang budaya dan mencerminkan keberagaman di Amerika.
b. Komitmen Peace Corps Indoesia
Sebagai Relawan, mereka berkomitmen menuntuk melaksanakan kegiatan dan proyek yang di desain bersama oleh Peace Corps dan pemerintah Republik Indonesia. Sepanjang dua tahun  masa  tugas pelayanannya, relawan tinggal bersama keluarga angkat Indonesia untuk memperdalam integrasi mereka di masyarakat sekaligus mendukung tujuan yang lebih besar yaitu dialog antar budaya.

c. Relawan
1)	Jumlah Relawan di Indonesia saat ini: 88   
2)	Jumlah Relawan Perempuan: 52 
3)	Jumlah Relawan Laki-laki: 36 
4)	Usia Relawan Tertua: 76 
5)	Usia Relawan Termuda: 24 
6)	Usia Rata-Rata Relawan: 29.20 
7)	Jumlah Negara Bagian AS asal Relawan: 29 
8)	Jumlah Relawah di Jawa Barat: 19 
9)	Jumlah Relawan di Jawa Timur: 69 
10)	Jumlah Relawan yang Mengajar di SMAN: 37 
11)	Jumlah Relawan yang Mengajar di SMKN: 17 
12)	Jumlah Relawan yang Mengajar di MAN: 29
13)	Jumlah Relawan yang Mengajar di MTsN: 5

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Politik Luar Negeri merupakan salah satu urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian antara Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait kepentingan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama internasional adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama teknik luar negeri dan Gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi dan selaku wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UU 32 Tahun 2004.
Kerjasama Teknik Luar Negeri adalah perwujudan kerjasama daerah dalam rangka Hubungan Luar Negeri dengan badan/lembaga di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian bantuan teknik yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui alih teknologi dari pihak asing kepada tenaga lembaga di daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.
Kaitannya dengan Kerjasama Teknik Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjalin kerjasama dengan Lembaga Internasional Asing Peace Corps dengan Lokus pelaksanaan program Peace Corps Tahun 2013 di Jawa Barat.
Sifat kerjasama yang ditawarkan Peace Corps adalah relawan yang membantu   pengajaran Bahasa Inggris di tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan serta untuk level Madrasah Aliyah, dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan, mengingat pencari kerja berlatar belakang pendidikan SLTA memiliki jumlah yang terbesar, khususnya di Jawa Barat serta persediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian Bahasa Inggris.
Pada tanggal 11 Desember 2009 telah ditandatangani MoU Peace Corps antara Pemerintah RI dan AS. MoU mengamanatkan pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk mengkoordinasikan program Peace Corps di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan ditandatangani juga Implementing Arrangement (IA) yang dipimpin oleh Bappenas. Pada tanggal 17 Februari 2010 disepakati pembentukan Steering Committee dan Working Group Peace Corps dibawah koordinasi Bappenas dan Kemenko Kesra. Disepakati juga perlunya koordinasi dengan Kemdagri karena program Peace Corps akan dilakukan di daerah.
Dalam rencana pelaksanaan program Peace Corps tahun 2012, Jawa Barat merupakan salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Dilakukan serangkaian rapat koordinasi antara tim pemerintah pusat dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dalam rangka perkenalan dan identifikasi awal kebutuhan terkait program PC dan disambut baik oleh Pemda Jawa Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan Bahasa Inggris siswa. Koordinasi dilanjutkan hingga pada pembahasan fokus program, lokasi pelaksanaan, jumlah relawan dan persiapan Pemda Jawa Barat.
Berdasarkan hasil rapat Steering Committee [Bappenas, Kemenkokesra, anggota : Kemendiknas, Kemenag, Kemlu, Setneg, Kemkeu, Kemdagri dan Kemhukham] di Bappenas pada tanggal 2 Maret 2012, bahwa jumlah relawan Peace Corps untuk tahun 2013 sebanyak 60 orang dengan putusan pembagian 40 orang di Pemda Jawa Timur dan 20 orang di Pemda Jawa Barat, dengan proporsi penempatan relawan 50% di Madrasah Aliyah dan 50% di SMA/SMK masing-masing provinsi dengan fokus pada pengajaran Bahasa Inggris.
Berkaitan dengan sekolah-sekolah di Jawa Barat yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan program PC, didapat data-data lokasi penempatan relawan Peace Corps hasil rapat koordinasi internal dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 13 kabupaten/kota yang dirumuskan berdasarkan usulan jumlah relawan PC sebanyak 20 orang, peringkat IPM kabupaten/kota [perspektif ekonomi dan pendidikan, lapangan kerja yang membutuhkan keahlian bahasa Inggris, perencanaan pembangunan wilayah serta usulan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Kabupaten/kota tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.
Terkait dengan pelaksanaan kerjasama teknik luar negeri ini agar dapat efektif hingga menghasilkan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui alih pengetahuan dari pihak asing guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan kesiapan serta komitmen pemerintah daerah secara berkelanjutan melalui perumusan strategi formulasi kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Peace Coprs yang prospektif, dengan harapan dapat menjadi suatu terobosan berupa role model bagi kerjasama luar negeri dengan badan/lembaga.
Peace Corps adalah badan independen Pemerintah AS yang menyediakan Relawan untuk bertugas di negara-negara yang bermitra di seluruh dunia. Peace Corps bukan lembaga donor.
 Didirikan pada 1 Maret 1961 pada masa Presiden John F. Kennedy, lebih dari 200.000 warga negara AS telah menjadi Relawan.Sudah 139 negara yang terlayani saat ini sekitar 9.000 Relawan yang melayani di 75 negara adapun yang menjadi tujuan dari Peace Corps adalah memberi dukungan kepada masyarakat di negara-negara yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan di bidang-bidang tertentu melalui tenaga kerja (laki-laki & perempuan) yang terlatih, membantu meningkatkan pemahaman rakyat Amerika secara lebih baik tentang bangsa lain yang mereka layani dan membantu meningkatkan pemahaman rakyat negara-negara lain yang dilayani tentang bangsa Amerika dengan lebih baik.

Dasar hukum dari pemaparan diatas adalah sebagai berikut.
1.	Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-empat.
2.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri.
3.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional.
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.
7.	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang program kerjasama bidang pendidikan dan tenaga kependidikan yang menyangkut tentang kualitas tenaga pengajar beserta siswa-siswi tingkat SMA/MA yang ada di Jawa Barat. Beberapa hal menjadi ketertarikan mengangkat kerjasama Peace Corps ini sebagai bahan penelitian diantaranya kerjasama ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama hal tersebut menunjukan bahwa adanya perhatian dari Pemerintah Jawa Barat dalam pelaksanaan program-program dari kerjasama Peace Corps  yang diusulkan.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap kerjasama dibidang pendidikan Bahasa inggris menyangkut program kerjasama pendidikan dan pelatihan profesionalisme guru. yang berkerjasama dengan Departemen Pendidikan Jawa Barat. Sehingga alasan tersebut penulis mengangkat judul “ Kerjasama  Peace Corps  Dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Pendidikan Bahasa Inggris Siswa Tingkat SMA/MA di Jawa Barat Tahun 2013 “
B.	Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana obyek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. (Suriasumantri, 2000 : 309 )
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan untuk membatasi permasalahan, maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut.
1.	Bagaimana latar belakang kerjasama Peace Corps dengan pemerintah Jawa Barat?
2.	Bagaimana program kerjasama Peace Corps dengan pemerintah Jawa Barat khususnya dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris?
3.	Apa saja kendala program kerjasama Peace Corps dengan pemerintah Jawa Barat khususnya dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris?
1.	Pembatasan Masalah
Untuk keberhasilan program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat maka kendaraan utamanya adalah dilakukannya kerjasama oleh pemerintahan di tiap-tiap daerah baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral guna mensukseskan program dari tiap-tiap pemerintahan itu sendiri.
Pada masa sekarang ini semua Negara tidak mungkin tumbuh dan berkembang tanpa melakukan hubungan dengan Negara atau pihak lain sebab sebagai mana halnya dengan manusia Negara pun memerlukan Negara atau pihak lain untuk melakukan interaksi atau kerjasama. Hal ini dimungkinkan karena adanya ketergantungan antara Negara satu dengan negara yang lainnya yang tidak mungkin dipenuhi sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama antar Negara tersebut kesulitan yang dihadapi oleh Negara baik itu dari segi ekonomi, politik, social dan budaya serta yang lainnya dapat diatasi sehingga memperoleh manfaat bersama.
Berhubungan dengan meningkatnya desentralisasi system internasional dan perkembangan terhadap isu-isu global di bidang ekonomi, social budaya serta teknologi dan informasi hal tersebut berdampak terhadap pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan suatu pemerintahan dalam suatu negara. Kebijakan desentralisasi menghasilkan hasil otonomi daerah yang kemudian dapat menghasilkan kesempatan bagi Pemerintahan Daerah untuk dapat membuka kerjasama di lingkungan eksternal yaitu di lingkungan internasional agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kawasan.
Untuk lebih memfokuskan dan mengingat lebih luasnya masalah yang menjadi objek penelitian, maka penulis membatasi sejauh yang menyangkut hubungan kerjasama dibidang pendidikan bahasa inggris serta paska terjadinya kerjasama tersebut.
2.	Perumusan masalah
Perumusan masalah digunakan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permalasahan yang berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini sebagai berikut:
“Bagaimana Manfaat Kerjasama Peace Corps dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan Pendidikan bahasa inggris siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat?”

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.TujuanPenelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kerjasama Peace Corps dengan pemerintahaan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya di  bidang pendidikan dalam upaya pengingkatan kualitas Siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat.
3.Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana signifikasi kaitan antar program Peace Corps di bidang pendidikan terhadap kualitas pengingkatan siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat.

2.KegunaanPenelitian
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dua sisi yakni :
1.Secara praktis, diharapakan dari program kerjasama Peace Corps ini terutama di bidang pendidikan bahasa inggris dapat meningkatkan kualitas siswa tingkat SMA/MA terutama di wilayah Jawa Barat.
 2.Bagi pihak akademisi , diharapakan dapat menjadi bahan telaah dan kajian lebih lanjut terhadap kajian Peace Corps sebagai salah satu bentuk kerjasama bilateral dan 	kedepannya guna melaksanakan program Peace Corps dengan pemerintahan daerah di negara lainnya.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis
1.Kerangka Teoritis
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena semua Negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan Negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan Negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu Negara satu atau lebih Negara lainnya. Isu globalisasi saat ini berkembang di seluruh Negara di dunia. Dengan hamper semua orang mendapatkan akses untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain yang berada di Negara lain.
Guna mempermudah dan memperjelas dari proses penelitian, maka dipergunakanlah beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. Dalam suatu penelitian perlu dikemukakan teori-teori pakar dari bidang Hubungan Internasional, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian. Untuk mendeteksi setiap permasalahan dan fenomena-fenomena yang berlangsung dalam lingkup masyarakat internasional, maka harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan Hubungan Internasional.
Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar Negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat di definisika sebagai berikut:
a.	pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, di promosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
b.	Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negaralainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
c.	Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
d.	Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
e.	Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.
 
K. J Holstimemberikan pengertian Hubungan Internasional sebagai berikut:
“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk didalamnya pengkajian politik luar negeri dan politik 	internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, pariwisata, komuikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”

Studi Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama sejak berakhirnya perang dunia ke II.Pada masa perang dunia ke I studi Hubungan Internasional pada umumnya yang menjadi pokok perhatian studi Hubungan Internasional adalah sejarah politik internasional dan perkembangan serta berkerjanya lembaga-lembaga internasional, kecenderungan ini mungkin disebabkan oleh keyakinan bahwa hal tersebut dapat membantu dan berguna bagi perdamaian dunia. Namun paska perang dunia ke II studi Hubungan Internasional mencakup segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara di dalam mengadakan hubungan yang satu dengan negara yang lainnya. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Suwardi Wiraatmaja,yaitu
“Hubungan Internasional mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan 	kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara befikir manusia.”
Karakteristik perilaku diantara aktor-aktor pada dasarnya akan mengarah pada pola umum yaitu konflik dan kerjasama. Kedua pola ini tercipta atas dua kepentingan masing-masing negara. Jika terdapat dua kepentingan serta persinggungan diantara kedua negara, hal ini dapat menimbulkan konflik. Sebaliknya, kerjasama dapat tercipta jika negara-negara dapat memiliki kesamaan kepentingan nasionalnya maka akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut seperti yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto
“Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri melalui kerjasama, dan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya suatu organisasi merupakan suatu fakta yang penting dalam kerjasama berguna “.
Dalam hubungannya, masing-masing negara memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, untuk menyelaraskan hubungan tersebut diperlukan kerjasama.Kerjasama menurut K.J.Holsti adalah
“ Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi 	langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan.”
Kerjasama antar negara dengan negara lainnya adalah merupakan kerjasama yang melintasi batas yuridiksi suatu negara. Sehingga kerjasama tersebut lebih dikenal dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh aktor negara untuk suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan mendapat keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.Mengenai hal tersebut konsep kerjasama internasioal menurut K.J. Holsti, yaitu
“Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara Negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan 	pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai 	masalah-masalah tersebut mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung 	jalan 	keluar tertentu dan mengadakan rundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak”
Kerjasama internasional dapat berlangsung dalan ruang lingkup berskala internasional, antar kawasan, per kawasan (regional ) dan bilateral (dua pihak) yang terlibat dalam suatu pola kerjasama.Seandainya terdapat persamaan kepentingan serta saling menguntungkan biasanya kerjasama internasional berjalan dengan baik dan berkelanjutan, akan tetapi bila terdapat perbedaan kepentingan serta saling merugikan, maka kerjasama tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan dapat memungkinkan terjadinya konflik ataupun kompetisi.
Kerjasama bilateral yang dikoordinasikan oleh Bagian Kerjasama Bilateral, lazimnya dapat dilaksanakan antara Indonesia dan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan atau Agreement yang akan menjadi patokan atas semua bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama dalan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding ), yang akan diikuti dengan kesepakatan pelakasanaanya yang dtuangkan dalam “pengaturan pelaksanan” atau Implementational Arrangments bersama rencana aksinya ( Action Plan ). Dalam hal penyiapan naskah MoU ada perbedaan keleluasaan koordinasi. Jika cakupan kerja sama tidak melebihi urusan pendidikan, pemuda dan olahraga, koordinasi dimulai denga unit-unit utama dalam Departemen Pendidikan nasional, Dinas Pendidikan provinsi dan diteruskan dengan Departemen Luar negeri dan kedutaan mitranya.
Proses hubungan satu negara dengan negara lainnya dalam mengadakan tindakan atau kegiatan yang berorientasi keluar wilayah memerlukan suatu instrument yang dinamakan politik luar negeri. Di dalam konteks Hubungan Internasional terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi, menentukan arah kebijakan dan tingkah laku negara yang ditujukan terhadap negara lain, baik lawan maupun kawan. Negara-negara yang menjalankan Hubungan Internasional atau mengadakan interaksi dengan negara lain dituntut untuk menentukan merumuskan Politik Luar Negerinya. Pada dasarnya Politik Luar Negeri merupakan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh setiap negara di luar batas negaranya. Mengenai hal tersebut Politik Luar Negeri menurut Sumpena Prawirasaputra, yaitu
“Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur 	hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan 	semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya 	ia merupakan suatu pola sikap atau respons terhadap lingkungan ekologisnya. Respons tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi, pengalaman, kekayaan salam serta kebudayaan 	politik yang bisanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konsitusi.”
Dalam suatu kerjasama perlu adanya suatu Perjanjian Internasional. Berikut adalah Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perjanjian internasional.
“Yang dimakud dengan Perjanjian Internasional dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah”
Adapun teori dari perjanjian itu sendiri menurut Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja adalah.
“Perjanjian internasional adalah perjanjian yang ada di adakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu”.
Kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dapat menjadikan suatu pemecahan dari permasalahan dalam pemerataan dan pembangunan di berbagai kawasan Indonesia, bentuk dari penerapan kebijakan desetralisasi adalah kebijakan otonomi daerah. Pengertian Otonomi daerah itu adalah bentuk pengalihan hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh terhadap perundang-undangan.
“Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 	pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.”
Menurut penjelasaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan hak dan wewenang pemerintahan daerah dalam hal mengurus dan mengatur pemerintahanya sendiri dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Negara 1945. Dengan adanya hal tersebut membuat pemerintahan daerah otonom mempunyai kebebasan dalam hal membangun dan mengembangkan daerahnya. Serta pemerintahan daerah menjadi lebih leluasa dalam hal pencapaian aspirasi rakyatnya di daerah dan untuk lebih mengexplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan untuk membangun kerjasama baik tingkat regional maupun multilateral. Era globaliasasi merupakan tantangan sendiri bagi pelakasanaan otonomi daerah, perkembangan globalisasi membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dengan kemudahaan dalam arus tranportasi dan komunikasi. Dengan hal tersebut pemerintah daerah mulai menjajaki peluang kerjasama dengan kerjasama-kerjasama internasional. Dengan adanya hal tersebut memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk strategi dalam kebijakan publik di daerahnya oleh sebab itu pemerintah daerah berharap agar dapat membuka peluang bagi masyarakat internasional untuk menjajaki suatu hubungan kerjasama dalam pembangunan di berbagai bidang. Dengan diberlakukan otonomi daerah maka pemerintahan daerah melakukan berbagai cara untuk memperoleh peluang kerjasama dengan menawarkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Mulai dijajakinya program kerjasama dengan masyarakat internasional, National Goverment Organization, Multi National Cooperation dengan pemerintahan kota ataupun daerah dari negara lain. Kerjasama tersebut diantaranya adalah kerjasama dalam bentuk organisasi internasional, yaitu Peace Corps Kerjasama dalam bentuk ini banyak terjalin dan diaplikasikan oleh pemerintahan di kota-kota besar di Indonesia maupun di luar negeri.
“Pengertian Peace Corps sendiri yaitu Sebagai organisasi pelayanan internasional terkemuka dari Amerika Serikat, Korps Perdamaian mengirimkan orang Amerika di luar negeri untuk mengatasi kebutuhan yang paling mendesak dari orang di seluruh dunia. Peace Corps Relawan bekerja di tingkat akar rumput terhadap perubahan berkelanjutan yang hidup lama setelah layanan pada saat yang sama mereka menjadi warga dunia dan melayani negara mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Relawan membawa pengetahuan dan pengalaman mereka dan pandangan dunia yang memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar mereka”.
Mengacu pada penjelasaan diatas dapat diklasifikasikan bentuk kerjasama  Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan bahasa inggris untuk meningkatkan kualitas siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat. Kerjasama tersebut akan terus berkesinambungan selama memiliki pengaruh positif bagi kedua belah pihak dalam hal ini kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak Peace Corps.
Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara 1988,
“Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasaan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.”
Meninjau bahwa pada saat ini posisi Jawa Barat masih sangat membutuhkan sistem pendidikan yang paripurna, praktisi atau tenaga ahli yang berkualitas di bidang pendidikan, kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman serta tenaga pengajar yang mempunyai kualitas yang baik. Tenaga pengajar untuk era gobalisasi dewasa ini tidak hanya mengandalkan penguasaan dalam bidang studi. Proses pembelanjaran yang berlandaskan hanya pada penguasaan bidang studi dapat menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi satu arah dan bersifat transfer of knowledge.
Asumsi : 
1.	Peace Corps adalah suatu lembaga yang membuat perdamaian dunia dengan melakukan Program Kerjasama dengan Negara-negara yang menginginkan hubungan kerjasama dengan dikembangkan dengan seksama, dan melalui negosiasi penuh, guna memastikan bahwa Peace Corps memang dikehendaki dan akan bermanfaat bagi kesejahteraan orang lain.
2.	Peace Corps tidak dirancang sebagai alat diplomasi atau propaganda atau konflik ideologis, tetapi sebagai alat perdamaian dunia, guna mengenal budaya-budaya diluar dan memberikan pengetahuan terhadap orang lain.
3.	Peace Corps dirancang untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat amerika serikat untuk melaksanakan tanggung jawab secara penuh dalam tujuan mulia yang sama untuk membangun dunia dalam kedamaian.

2. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka teoritis dan asumsi yang dikemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan suatu hipotesis sebagai berikut :
“Apabila Kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan Bahasa inggris berjalan sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak maka kualitas siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat akan meningkat sehingga dapat menciptakan mutu lulusan yang berkualitas.”
Untuk lebih menguatkan dan memperjelas hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa asumsi rumusan penelitian dalam definsi operasionalnya.
“Jika Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peace Corps terutama di bidang pendidikan bahasa inggris berjalan dengan tujuan dari pemerintah Jawa Barat dalam Pembangunan Pendidikan, maka Kualitas siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat akan meningkat ,dengan indikator : peningkatan sistem instruksional habits of mind/kebiasaan berfikir dan pembangunan attitude dan perception sistem pendidikan.”

3. Operasional Variabel dan Indikator 
Berdasarkan atas judul yang dipilih yaitu “ Kerjasama Paece Corps dengan Pemerintah Jawa Barat dalam Meningkatkan Pendidikan Bahasa Inggris Siswa Tingkat SMA/MA di Jawa Barat”. untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang Konsep Hipotesis, yaitu :
Tabel 1.1
Operasional Variabel dan Indikator
Variabel
(Konsep Teoritik)	Indikator
( Konsep Empirik )	Verifikasi
( Analisis)	
Variabel bebas :
Kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan bahasa inggris.	1.Adanya persetujuan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peace Corps dalam bidang pendidikan bahasa inggris.	1.Ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) kerjasama Peace Corps dengan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 11 Desember 2009 antar pemerintahan Republik Indonesia dan Amerika Serikat dan di dalamnya terdapat kerjasama dalam bidang pendidikan bahasa inggris.	
Variabel Terikat :
Meningkatkan pendidikan bahasa inggris siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat	1. Adanya program kerjasama dalam bidang pendidikan bahasa inggris antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peace Corps	1.Relawan Peace Corps berkerjasama dengan departemen pendidikan Provinsi Jawa Barat.	

4.Skema Kerangka Teoritis
Gambar 1. Skema kerangka Teoritis

Kerjasama Peace Corps

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Peace Corps

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Variabel X
Kerjasama Jawa Barat-Peace Corps Bidang Pendidikan Bahasa Inggris
Sub Variabel X :
Indikator :
•	Organisasi-organisasi pendidikan pelaksana kerjasama pendidikan
•	Unsur-unsur kerjasama pendidikan antara Jawa Barat-Australia Selatan
•	Pengaruh kerjasama di bidang pendidikan
•	Elemen-elemen penting pendidikan

Variabel Y
Tenaga ahli tambahan
Sub Variabel Y :
Indikator :
•	Prasarana penunjang yang berkualitas
•	Kurikulum pendidikan yang baik dan sistematis
•	Mutu lulusan yang berkualitas

Sumber :Diolah Sendiri berdasarkan kerangka teoritis dan batasan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian.
Dari skema diatas penulis mendeskripsikan alur koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah amerika serikat dalam menjalin kerjasama tentang perluasan people-to-people exchange, pemahaman budaya, dan membangun kemitraan pendidikan melalui program pengajaran bahasa Inggris dan berbagai kegiatan sekunder dan program yang fokus pada pemuda dan pengembangan masyarakat. Setelah absen 40 tahun, Peace Corps kembali ke Indonesia pada tahun 2010 dan telah dengan cepat berkembang menjadi program 104 Relawan mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah dan madrasah di Jawa Timur dan Jawa Barat. disepakatinya sebuah kerjasama melalui pendatangan MoU dalam bentuk Letter of Intens mengenai kerjasama di bidang pendidikan bahasa inggri.Melalui penandangan MoU tersebut, berdasarkan skema diatas tentu hal tersebut menciptakan program kerjasama bidang pendidikan dimana kegiatanya adalah pelatihan professional guru/tenaga pengajar dan siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat yang berkerjasama dengan Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

E. Tingkat Analisis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data
1.Tingkat Analisis
	Penggunaan tingkatan alisis dalam studi Hubungan Internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilih dan memilah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis,  serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodelogis yang disebut fallacy of compositon dan ecological fallacy.Ada tiga tingkat analisis yang umum digunakan dalam studi Hubungan Internasional,yaitu: individu dan kelompok, Negara-Bangsa, dan sistem regional dan global.
Untuk menetapkan jenis hubungan tingkatan analisis harus dilihat dari hubungan antara unit eksplanasi, ada 3 unit yang bias dilihat :
a.	Analisa reduksionis, yaitu unti eksplanasi pada tingkat yang lebih rendah.
b.	Unit Korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkat yang sama.
c.	Analisa Induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi.
	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa induksionis, dimana kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih tinggi tingkat analisanya dari perkembangan peningkatan pendidikan bahasa inggris siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat.
2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menitik beratkan pada program kerjasama di bidang pendidikan bahasa inggris siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat yang berkerjasama dengan Departemen Dinas Pendidikan Jawa Barat.

3.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah telaah pustaka (library Research) yaitu dengan cara dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan kemudian menganalisanya. Literatur tersebut berasal dari buku-buku, dokumen, surat kabar, situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,  dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi pada penelitian ini. Digunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya berasal dari :
a.	Dokumen Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan focus penelitian yang lebih diutamakan adalah dokumen yang menyangkut dengan program Peace Corps di bidang pendidikan bahasa inggris. Disamping hal tersebut, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, Memorandum Of Understanding, evaluasi Perjanjian Kerjasama Peace Corps.

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terkait program Peace Corps di Jawa Barat. Adapun yang akan diwawancara dalampenelitian ini adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Sedangkan data-data sekunder berasal dari berbagai literatur, dokumen dan hasil olahan didapat dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber tersebut antara lain :
1. Dokumen-dokumen perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) mengenai	kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2.Usulan Kegiatan Kerjasama Peace corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.Evaluasi Kerjasama pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Peace Corp.
4.Usulan Kegiatan Kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5.Evaluasi Hasil MoU Kerjasama Peace Corps dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

F. Lokasi Dan Lamanya Penelitian
1.Lokasi Penelitian
	Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi di beberapa perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait diantarnya :
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Bagian Kerjasama Luar Negeri 
Jalan Diponegoro No.22 Bandung, Jawa Barat
2.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
Jalan Dr.Rajiman No.5 Bandung, Jawa Barat
3.	Perpustakaan Fisip Universitas Pasundan 
Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung, Jawa Barat
4.	Perpustakaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
Jalan Diponegoro No.22 Bandung, Jawa Barat

2. Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak pengajuan judul pada tanggal 4 Desember 2014 yang merupakan tahap awal pengumpulan data dan diperkirakan selesai pada bulan April 2014. Mengenai ketentuan proses penelitian ditentukan oleh tempat penelitian yang bersangkutan.

G. SistematikaPenulisan
1. Bab I Pendahuluan
Pendahuluan, bab pendahuluan yang mendeskripsikan bagaimana peneitian ini dilakukan yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, kerangka teoritis, dan hipotesis yang terdiri dari operasional variable dan indicator serta asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian serta sistematika penulisan.
2.Bab II Objek Penelitian Variabel Bebas
Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variable bebas yaitu, konsep yang menjelaskan dan memprediksi permasalahan tersebut. Pada Penyusunan penelitian ini yang menjadi variable bebasnya adalah kerjasama Peace Corps dengan pemerintahan Jawa Barat dalam meningkatkan pendidikan bahasa inggris siswa tingkat SMA/MA di Jawa Barat.
3.Bab III Objek Penelitian Variabel Terikat
Bab III ini berisi uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan peristiwanya dan terjadi akibat dari variabel lain. Pada penyusunan penelitian ini yang menjadi variable terikatnya adalah system pendidikan yang berlaku di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat disini juga akan dibahas tentang gambaran umum mengenai kondisi pendidikan di Jawa Barat.
4. Bab IV Verifikasi Data
Dalam bab ini akan membahas, meguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator yang penelitian yang telah dideskripsikan dalam pengolahan data.
5. Bab V Kesimpulan
Dalam bab ini akan memaparkan beberapa  kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.