KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASURANSI GANDA ( DOUBLE INSURANCE ) ATAS SATUAN RUMAH SUSUN ( SARUSUN ) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP INDEMNITY DALAM ASURANSI KERUGIAN

Devi Mardianti
148040047

ABSTRAK
Usaha perasuransian merupakan suatu bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah dalam rangka pengamanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni, mengingat masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki perumahan yang layak untuk tempat tinggal, untuk tempat hunian, maka Pemerintah berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah membuat program Rumah Susun (Sarusun) yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman.
Metode penelitian dalam tesis ini diskripsi analitis, penelitian yang menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat tentang kepastian hukum asuransi ganda, dengan pendekatan yuridis normatif (doktriner) yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (penelitian sekunder, kepustakaan).
	Kesimpulan : 1. Kepastian hukum atas klaim asuransi kerugian atas sarusun berhubung dengan adanya asuransi ganda (double insurance) atas unit bangunan sarusun dihubungkan dengan prinsip idemnity dalam asuransi kerugian, yaitu sepanjang objek/benda yang disuransikan berbeda hal tersebut tentunya diperkenankan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 277 KUHD, yang menyatakan bahwa  “apabila beberapa asuransi dengan itikad baik diadakan untuk benda yang sama, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi inilah yang mengikat dan asuransi lainnya dibebaskan.  2. Akibat hukum bilamana terjadi tuntutan ganda (double claim), yaitu sebagai berikut: dalam hal terjadinya asuransi rangkap yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 252 KUHD, maka penanggung pada perjanjian asuransi yang pertama dengan nilai asuransi penuhlah yang berkewajiban membayar ganti rugi dalam hal terjadi evenemen, sedangkan perjanjian asuransi berikutnya dianggap batal dan penanggung pada perjanjian ini terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. 3. Memberikan  aturan hukum  dalam proses penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda (double claim ) atas sarusun (satuan rumah susun).

Kata Kunci : Kepastian hukum atas klaim asuransi, Asuransi ganda (DOUBLE INSURANCE), Prinsip Indemnity dalam asuransi.

ABSTRACT

Insurance business is a business field that requires continuous guidance and supervision from the government in the framework of securing and protecting the public interest. In the framework of fulfilling the needs of the community for decent housing, considering that there are still many members of the community who do not have adequate housing for shelter, for shelter, the Government based on the mandate of the 1945 Constitution has made the program of Flats (Sarusun) the enactment of Law Number 20 Year 2011 on Flats. The fulfillment of the right to housing is a national problem whose impact is felt throughout the country. This can be seen from the large number of MBR (Low Income Communities) that have not been able to occupy decent housing, especially in urban areas that resulted in the formation of slums. The fulfillment of housing needs is one of which can be done through the development of flats as part of the housing development considering the limited land in urban areas. The development of flats is expected to encourage urban development as well as a solution to improve the quality of settlements.
The research method in this thesis is analytical descriptions, a study that describes and analyzes systematically, factually, and accurately about the certainty of double insurance law, with normative juridical approach (doctrine) aimed at written regulations or other legal materials (secondary research , bibliography).
Conclusion: 1. The legal certainty of the insurance claim against loss of sarusun due to the existence of double insurance of the sarusun building unit is connected with the principle of idemnity in the insurance of loss, that is, as long as the object / object is differentiated it is of course permissible because in accordance with the provisions of Article 277 KUHD, which states that "if some insurance in good faith is held for the same thing, while the first insurance is held with full value, then this insurance is binding and other insurance is waived. 2. The consequences of the law when double claim occurs, namely as follows: in the case of double insurance which is prohibited in accordance with the provisions of Article 252 KUHD, then the insurer at the first insurance agreement with full insurance value is obliged to pay compensation in the event of an event , while the subsequent insurance agreement is considered void and the insurer under this agreement is exempt from compensation pay. 3. Provides the rule of law in the process of solving the problem of double claim to falts (sarusun) 

Keywords: Legal certainty over insurance claims, double insurance (DOUBLE INSURANCE), Indemnity Principles in insurance.

BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian
Dalam pergaulan hidup manusia, manusia tidak akan terlepas dari suatu kemungkinan yang baik ataupun yang buruk, menguntungkan atau merugikan, hal tersebut acapkali terjadi dan melekat dalam aktifitas dan kegiatan manusia sehari-hari. Tidak ada manusia yang tidak mengalami masalah, cobaan dalam menjalankan hidupnya di dunia yang fana ini. Siang dan malam, senang dan susah, untung dan rugi, silih berganti dalam perjalanan hidup manusia di alam semesta ini. Keadaan-keadaan yang demikian ini tidaklah dapat diprediksi, diperkirakan (estimate) secara tepat dan akurat kapan terjadinya, sehingga akan muncul suatu keadaan yang tidak pasti yang selalu oleh manusia untuk dihindari, dielakkan. Keadaan tersebut dikenal dengan nama “resiko” (risk) dan bagaimanapun juga resiko itu tidak dapat dipisahkan didalam kehidupan manusia. 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT telah diberikan akal, kemampuan, nalar, nurani, sehingga manusia berusaha berupaya untuk mengatasi resiko yang bisa saja terjadi dalam kehidupan manusia. Ikhtiar dan usaha serta cara yang ditempuh manusia adalah dengan mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang bersedia untuk menerima pengalihan tersebut. Pihak lain yang mau menerima pengalihan resiko tersebut adalah perusahaan asuransi, yang tujuannya untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi sehingga resiko tersebut dapat diminimalisasi.
Pada dasarnya tujuan dari suatu asuransi adalah untuk mengalihkan suatu resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia untuk mengambil resiko tersebut dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang mau dan bersedia menerima resiko tersebut disebut dengan nama Penanggung (insurer). Isurer bersedia melakukan hal itu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang memang tidak pernah ada, akan tetapi karena insuren melihat dalam usaha ini terdapat celah-celah untuk mengambil keuntungan (sebab digantungkan pada hal yang mungkin terjadi, probably). Artinya mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung (insuren) dapat melakukan evaluasi, menilai besar atau kecilnya suatu resiko pada pihak tertanggung, bilamana resiko terjadi atau menimpa seseorang. “Oleh karena itu perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian”.1 Adapun pengalihan resiko tersebut tidaklah serta merta (simultan) beralih, akan tetapi pihak yang ingin mengalihkan resiko tersebut harus melakukan sejumlah pembayaran kepada pihak asuransi yang telah bersedia mengambil alih dan menerima resiko dan pembayaran oleh pihak tertanggung kepada penanggungnya disebut dengan “premi asuransi”.
Resiko tersebut dapat dikelola dengan baik dan pengelolaannya dapat dialihkan ke perusahaan asuransi. Bagi perusahaan dan atau pun masyarakat yang sudah mapan, pada umumnya resiko yang menimpa dirinya dan atau bahkan keluarga inti bahkan dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini perusahaan asuransi. Perlu juga disadari bahwa perusahaan asuransi sebagai suatu lembaga atau tepatnya sebagai badan usaha tentunya tidak dapat dilepaskan dari perhitungan bisnis, artinya perusahaan asuransi bersedia mengambil alih resiko dengan imbalan mendapatkan kontra prestasi, yakni sejumlah premi dari resiko yang ditanggung. Bagi perusahaan asuransi sendiri (penanggung) akan bersedia menanggung resiko asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam undang-undang maupun perjanjian. Oleh karena itu lembaga asuransi dapat dilihat dalam berbagai perspektif yakni sebagai dunia usaha (bisnis) yang berarti motifnya adalah mencari untung.
Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menyatakan :
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian karena kehilangan keuntungan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.2

Sementara itu, Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, menyatakan :
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.
Asuransi yaitu suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian akan disebarkan ke seluruh kelompok. Dalam pengertian ekonomi, asuransi adalah suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat yang merugikan di masa datang karena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) seorang individu. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan disini antara lain : Tertanggung, yaitu seseorang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan; dan Penanggung, dalam hal ini merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung resiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.
Apabila mengamati perusahaan asuransi maka ditemukan 2 (dua) macam bentuk, yaitu :
1.	Asuaransi umum, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian/kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang;
2.	Asuransi jiwa, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang;
Asuransi atau pertanggungan didalamnya acapkali mengandung suatu konsep beberapa arti, tergantung pada pemakaian dan hubungan serta disiplin yang dipergunakan. Dalam asuransi, pengertian resiko (risk) diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Pengertian resiko disini mengandung dua konsep yakni “ketidakpastian dan kerugian”.4  Titik berat pengertian resiko pada asuransi ialah pada ketidakpastian dan bukan kerugian.
Maksud ketidakpastian disini adalah ketidakpastian akan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang melahirkan kerugian, hal mana sesuai dengan fungsi dasar asuransi yakni suatu upaya untuk mengatasi, menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan yang bukan bersifat spekulatif. Intinya dari pengertian resiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan, melahirkan kerugian.
Berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingan resiko yang timbul dan semakin dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat untuk mengelola sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaannya (harta bendanya), munculah jenis-jenis pertanggungan baik yang terdapat dalam KUHD maupun diluar KUHD. 
Usaha perasuransian merupakan suatu bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dari pemerintah dalam rangka pengamanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pasal   28D   ayat  (1)   Undang-Undang   Dasar   1945  Amandemen   keempat  menyebutkan : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhakmemperoleh pelayanan kesehatan”.  Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (4)  Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “setiap orang berhak mempunyai hak milik/pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan yang layak huni, mengingat masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki perumahan yang layak untuk tempat tinggal, untuk tempat hunian, maka Pemerintah berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah membuat program Rumah Susun (Sarusun) yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Dalam konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 menyebutkan :
a. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhya, berjati diri, mandiri dan produktif;
b. Bahwa negara bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi  kehidupan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
c. Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal  melalui  pembangunan  rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan;
Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman.
Pemilik sarusun yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan atas bangunan gedung sarusun, dalam menghindari terjadinya resiko kebakaran maka pemilik sarusun tersebut dapat mengasuransikan unit tersebut kedalam salah satu asuransi kerugian, yakni jenis asuransi kebakaran.
Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun telah memberikan pengaturan atas bagian bangunan yang masing-masing dapat dimiliki atau digunakan secara terpisah yang mengandung hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang memberikan landasan bagi sistem pembangunan mewajibkan kepada Penyelenggara Pembangunan untuk melakukan pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun dengan pembuatan akta pemisahan dan disahkan oleh instansi yang berwenang. Atas dasar pemisahan yang dilakukan dengan akta dengan melampirkan gambar, uraian dan pertelaan yang disahkan oleh  instansi  yang  berwenang  dan  didaftarkan  sebagaimana  disyaratkan, memberikan kedudukan sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi objek kepemilikan (real property).
Didalam halnya sarusun, pelaku pembangunan sarusun, Badan hukum yang kegiatannya melakukan pembangunan perumahan dan pemukiman, dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diharapkan telah mengalihkan resiko tersebut kepada pihak lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian dalam hal ini asuransi kebakaran. Akan tetapi didalam praktek terjadinya pemilik sarusun yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan sebagai tanda bukti atas sarusun tersebut melakukan perjanjian asuransi pula kepada perusahaan asuransi dalam rangka mengalihkan resiko kebakaran atas kepemiikan sarusun tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Disini terdapatnya asuransi ganda (double insurance) terhadap satu objek yaitu sarusun yang mengakibatkan seseorang mendapatkan ganti rugi yang lebih dari kerugian yang dideritanya.
Terhadap hal tersebut di atas tidak dibenarkan berdasarkan prinsip indemnity, hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum, apabila terjadinya double claim (klaim ganda). Dengan perkataan lain dalam prinsip indemnity melarang adanya asuransi ganda terhadap satu objek yang sama (sarusun) namun dalam praktek perasuransian terutama dalam asuransi kebakaran hal tersebut terjadi dimana masih terdapat pihak-pihak yang mengasuransikan untuk satu objek yang sama disuransikan ke pihak asuransi yang lainnya.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menyusun penulisan hukum dalam bentuk Tesis dengan judul : “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASURANSI GANDA (DOUBLE INSURANCE) ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (SARUSUN) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP INDEMNITY DALAM ASURANSI KERUGIAN”
B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kepastian hukum atas klaim asuransi kerugian atas sarusun berhubung dengan adanya asuransi ganda (double insurance) atas unit bangunan sarusun dihubungkan dengan Prinsip Idemnity dalam asuransi Kerugian?
2. Bagaimanakah akibat hukum bilamana terjadi tuntutan ganda (double claim) asuransi kerugian atas sarusun?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda atas sarusun?

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
Dilihat  dari  spesifikasinya,  penelitian  tesis  ini merupakan penelitian  deskriptif analitis, yakni “suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejalayang diteliti.
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitis, adalah “berusaha menggambarkan  masalah hukum, sistem hukum, dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.  
Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai  kepastian  hukum  Terhadap asuransi ganda (double insurance) Dihubungkan Dengan Prinsip Indemnity dalam asuransi kerugian.

2.	Metode Pendekatan
Penelitian tesis ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”18 Menurut Arief Sidharta penelitian hukum adalah metode penelitian normatif yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:
a.	Penelitian terhadap asas-asas hukum; 
b.	Penelitian terhadap sistematik hukum;
c.	Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
d.	Perbandingan hukum;
e.	Sejarah hukum;
Terkait dengan klasifikasi tersebut diatas dalam relevansinya dengan penelitian tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif yakni menyangkut penelitian terhadap kepastian hukum terhadap asuransi danda (double insurance)  Dihubungkan Dengan Prinsip Indemnity dalam suransi kerugian  dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kepastian hukum yang secara normatif diperlukan untuk suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.   

3.	Teknik Pengumpulan Data
Penelitian hukum yang bersifat normatif secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder. Di dalam penelitian hukum data sekunder mencakup :21
a.	Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1)	Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945;
2)	Peraturan Dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR;
3)	 Peraturan Perundang-undangan;
4)	Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat;
5)	Yurisprudensi;
6)	Traktat;
b.	Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya;
c.	Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya;
Dalam hubungan dengan penelitian hukum normatif terkait dengan penelitian tesis ini, penulis memakai beberapa sumber bahan hukum seperti:
a.	Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepastian hukum terhadap asuransi ganda (double insurance) atas (Sarusun) Dihubungkan Dengan Prinsip Indemnity dalam suransi kerugian
b.	Bahan hukum sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku (teks book), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan  kepastian hukum terhadap asuransi ganda (double insurance) atas (Sarusun) Dihubungkan dengan Prinsip Indemnity dalam suransi kerugian
c.	Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti kamus, atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan kepastian hukum terhadap asuransi ganda (double insurance) atas (Sarusun)dihubungkan Dengan Prinsip Indemnity dalam suransi kerugian
4.	Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan tesis ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), studi dokumenter, yakni dengan meneliti beberapa dokumen hukum antara lain berupa Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, KUHDagang, KUHPerdata, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut kepastian hukum Asuransi Kerugian Atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
5.	Analisis Data
Untuk menganalisa bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif yakni “Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”. Selanjutnya dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Atas dasar hal itu maka analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini terarah pada analisis data yang bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”.

BAB III
            HASIL PENELITIAN

A.	Kepastian Hukum Atas Klaim Asuransi Kerugian Atas Sarusun Berhubung Dengan Adanya Asuransi Ganda (Double Insurance) Atas Unit Bangunan Sarusun Dihubungkan Dengan Prinsip Idemnity Dalam Asuransi Kerugian
Berbicara mengenai kepastian hukum,kepastian hukum oleh setiap orang  dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak  dibolehkan menyimpang, hal ini  dikenal juga dengan istilah  fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.
Demikianpula halnya dengan usaha perasuransian di Indonesia, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pada huruf a bagian menimbang dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanahh, dan kompetitif akan meningkatkan pelindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Sementara itu,  dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada.
	Berkaitan dengan penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah, hal tersebut merupakan wujud dari keguatan usaha perasuransian dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Selanjutnya, dalam hal kepastian hukum atas klaim asuransi kerugian atas sarusun berhubung dengan adanya asuransi ganda (double insurance) atas unit bangunan sarusun dihubungkan dengan prinsip idemnity dalam asuransi kerugian, sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa menurut Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Satuan Rumah Susun, dinyatakan bahwa “Perhimpunan Penghuni harus mengasuransikan rumah susun terhadap kebakaran”. Sedangkan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Satuan Rumah Susun, dikatakan bahwa Setiap penghuni berkewajiban: mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran; memelihara rumah susun dan lingkungannya termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”. 
Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa yang menjadi objek asuransi sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diatas adalah objek yang menjadi milik bersama (Perhimpunan Penghuni) satuan rumah susun, sementara itu ada bagian lain yang merupkan milik pribadi penghuni, yaitu berupa unit satuan rumah susun berdasarkan strata title yang dimiliki. Jadi menurut hemat penulis sepanjang objek/benda yang disuransikan berbeda hal tersebut diperkenankan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 277 KUHD, yang menyatakan bahwa  “apabila beberapa asuransi dengan itikad baik diadakan untuk benda yang sama, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi inilah yang mengikat dan asuransi lainnya dibebaskan. 
Apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi-asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan.”
Jadi, bagian bersama satuan rumah susun dan unit satuan rumah susun adalah objek/benda yang berbeda sehingga tidak berlaku Pasal 277 KUHD, namun apabila bagian bersama satuan rumah susun dan unit satuan rumah susun diberlakukan asuransi ganda (double insurance), baik terhadap bagian bersama satuan rumah susun maupun unit satuan rumah susun, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh prinsip indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadi, serta bertentangan dengan Pasal 252 KUHD, yang mana berfungsi untuk mencegah jangan sampai tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan. Seperti yang diketahui bahwa salah satu aspek dalam asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi adalah berhubungan dengan tujuan dari ganti kerugian, yang tidak boleh diarahkan, bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Dengan jelas dikatakan oleh Prof. Emmy Pangaribuan, bahwa asas keseimbangan ini ditarik pada asas umum dari hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri sendiri tanpa hak.

B.	Akibat Hukum Bilamana Terjadi Tuntutan Ganda (Double Claim) Asuransi Kerugian Atas Sarusun serta Penyelesaian Permasalahan Atas Terjadinya Tuntutan Ganda Atas Sarusun
Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama adalah suatu perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak lain, melalui perjanjian asuransi. Keadaan ini mengantarkan perusahaan asuransi pada posisi yang cukup serius. Pada satu sisi perusahaan asuransi dengan menerima dan mengambil alih risiko pihak lain, menyebabkan perusahaan asuransi mempunyai tanggung jawab atas beban risiko yang ditanggungkan kepadanya. Pada sisi lain, perusahaan asuransi yang menjalankan perusahaan dengan kegiatan jasa asuransi, tetap mempunyai beban risiko yang memang menjadi tanggung jawab pribadi dalam menjalankan usaha asuransi.
Meskipun posisi perusahaan asuransi sangat sulit, tetapi perusahaan asuransi sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tetap mempunyai tanggung jawab yang utama untuk memenuhi kewajibannya yaitu memberikan ganti kerugian atas tuntutan klaim yang diajukan oleh tertanggung ketika peristiwa yang diperjanjikan itu terjadi. Hal tersebut sebagaimana perjanjian asuransi dalam Pasal 246 KUHD, yang menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen”.
Berkaitan dengan akibat Hukum Bilamana Terjadi Tuntutan Ganda (Double Claim), yaitu sebagai berikut: Dalam hal terjadinya asuransi rangkap yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 252 KUHD, maka penanggung pada perjanjian asuransi yang pertama dengan nilai asuransi penuhlah yang berkewajiban membayar ganti rugi dalam hal terjadi evenemen, sedangkan perjanjian asuransi berikutnya dianggap batal dan penanggung pada perjanjian ini terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi; Pada perjanjian asuransi rangkap sesuai dengan ketentuan Pasal 277, 278, 279 KUHD maka tanggung jawab para penanggung, dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, dilakukan secara berimbang sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan; dan Dalam asuransi rangkap sesuai Pasal 277 KUHD, apabila pembayaran ganti kerugian telah dilakukan secara penuh sesuai nilai kerugian, maka penanggung berikutnya dibebaskan, dimana tanggung jawab penanggung-penanggung itu berlaku untuk jumlah selebihnya menurut urutannya.
C.	Penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda (double claim) atas sarusun
Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda atas sarusun, penyelesaian tersebut sama seperti penyelesaian sengketa asuransi secara umum, yang meliputi:
1.	Perundingan
Penyelesaian sengketa yang paling awal dilakukan adalah dengan cara perundingan atau musyawarah. Setiap sengketa yang terjadi biasanya para pihak yang bersengketa menempuh cara penyelesaian melalui perundingan terlebih dahulu untuk memperolah jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Bila cara seperti ini tidak dapat menyelesaikan sengketa, barulah para pihak menempuh cara lain guna menyelesaikan sengketa tersebut. 
2.	Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. UU Nomor 30 tahun 1999) Penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase, merupakan penyelesaian suatu sengketa bisnis (perdata) yang berada diluar mekanisme pengadilan. Hal ini diperbolehkan dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Akan tetapi, mengingat hukum umum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perdata adalah melalui pengadilan, maka pernyataan penyelesaian sengketa sebagai alternatif penyelesaian haruslah dengan tegas dan tertulis dinyatakan oleh para pihak dalam kontrak yang disepakatinya.
3.	Mediasi
Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaiakan suatu persengketaan. Mediasi merupakan suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif. Cara menyelesaikan sengketa melalui mediasi sangat praktis, relatif tidak formal, dan yang jelas biaya yang dibutuhakn lebih murah daripada melalui proses pengadilan.  Dalam proses mediasi, mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan.
4.	Pengadilan
Menurut teori telah jelas diatur bahwa kontrak atau perjanjian asuransi adalah timbul dari kesepakatan antara pihak-pihak perdata, sehingga dalam hal terjadinya sengketa sehubungan dengan hal yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi tersebut adalah sengketa perdata bukan pidana. Akan tetapi, walaupun pada dasarnya kontrak asuransi merupakan hubungan hukum wilayah perdata, tidak tetutup juga kemungkinan terjadinya peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontak asuransi tersebut, dimana tindakan pelanggaran hukum tersebut telah masuk pada wilayah hukum pidana.
Kaitannya dengan proses mediasi dan arbitrase, di Indonesia terdapat banyak badan yang menangani sengketa, namun dalam kegiatan Asuransi, terdapat suatu badan khusus yang menangani sengketa Asuransi, yakni Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI adalah sebuah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yaitu lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BMAI adalah LAPS yang terdaftar dan diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa disektor perasuransian. Ruang lingkup kegiatan BMAI ialah memberikan pelayanan penyelesaian sengketa klaim asuransi antara Konsumen Asuransi (Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat) dan Penanggungnya (Anggota BMAI) secara professional melalui proses mediasi, ajudikasi dan arbitrase, berdasarkan prinsip-prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Selanjutnya, kaitanya dengan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi berkaitan dengan rumah susun, untuk unit satuan rumah susun adalah pemilik satuan rumah susun (berdasarkan strata title) sementara untuk bagian bersama rumah susun adalah pihak-pihak yang termasuk dalam akta pendirian perhimpunan satuan rumah susun.

BAB IV
PENUTUP

A.	Kesimpulan
1.	Kepastian hukum atas klaim asuransi kerugian atas sarusun berhubung dengan adanya asuransi ganda (double insurance) atas unit bangunan sarusun dihubungkan dengan prinsip idemnity dalam asuransi kerugian, yaitu sepanjang objek/benda yang disuransikan berbeda hal tersebut tentunya diperkenankan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 277 KUHD, yang menyatakan bahwa  “apabila beberapa asuransi dengan itikad baik diadakan untuk benda yang sama, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi inilah yang mengikat dan asuransi lainnya dibebaskan. Apabila asuransi pertama tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi-asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi itu diadakan.” Namun apabila bagian bersama satuan rumah susun dan unit satuan rumah susun diberlakukan asuransi ganda (double insurance), baik terhadap bagian bersama satuan rumah susun maupun unit satuan rumah susun, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh prinsip indemnitas serta bertentangan dengan Pasal 252 KUHD, yang mana berfungsi untuk mencegah jangan sampai tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan;
2.	Akibat hukum bilamana terjadi tuntutan ganda (double claim), yaitu sebagai berikut: dalam hal terjadinya asuransi rangkap yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 252 KUHD, maka penanggung pada perjanjian asuransi yang pertama dengan nilai asuransi penuhlah yang berkewajiban membayar ganti rugi dalam hal terjadi evenemen, sedangkan perjanjian asuransi berikutnya dianggap batal dan penanggung pada perjanjian ini terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi; Pada perjanjian asuransi rangkap sesuai dengan ketentuan Pasal 277, 278, 279 KUHD maka tanggung jawab para penanggung, dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, dilakukan secara berimbang sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan; dan Dalam asuransi rangkap sesuai Pasal 277 KUHD, apabila pembayaran ganti kerugian telah dilakukan secara penuh sesuai nilai kerugian, maka penanggung berikutnya dibebaskan, dimana tanggung jawab penanggung-penanggung itu berlaku untuk jumlah selebihnya menurut urutannya. 
3.	Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda atas sarusun, penyelesaian tersebut sama seperti penyelesaian sengketa asuransi secara umum, yang meliputi: Perundingan; Arbitrase; Mediasi dan proses Pengadilan. Sementara itu subjek hukum dalam penyelesaian sengketa asuransi berkaitan dengan rumah susun, untuk unit satuan rumah susun adalah pemilik satuan rumah susun (berdasarkan strata title) sementara untuk bagian bersama rumah susun adalah pihak-pihak yang termasuk dalam akta pendirian perhimpunan satuan rumah susun.
B.	Saran
1.	Guna mewujudkan kepastian hukum terhadap para pihak berkaitan dengan tanggungjawab hukum adanya asuransi ganda (double insurance), seharusnya definisi dan ruang lingkup asuransi ganda dipertegas dalam perjanjian (polis) asuransi;
2.	Guna memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa klaim asuransi, harus dipetegas dalam polis asuransi kerugian satuan rumah susun tentang objek/benda bersama serta objek/atau objek pribadi rumah susun.
3.	Guna memberikan  aturan hukum  dalam proses penyelesaian permasalahan atas terjadinya tuntutan ganda (double claim )atas sarusun (satuan rumah susun).

DAFTAR PUSTAKA
A.	Buku
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004; 

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;

Anthon F Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum, Penerbit Setara Press Malang 2015;

Amirudin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja Grafindo Jakarta 2004;

Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Abdulkadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015;

Bambang Senggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Penerbit Rajawali Pers Jakarta 2006;

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002;

Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2014;

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi di Indonesia, Cetakan kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989;

Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010;

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990;

H. Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, P.T Alumni, Bandung, 2004;
Hans Kelsen, terj. General Theory of Law and State, PT. Rimdi Press, Jakarta, 1995;

Imam Sutikno, Beberapa Permasalahan Tentang Rumah Susun, Pelita Ilmu,Jakarta, 2007;

Junaedi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia Malang 2013;

Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, P.T Alumni, Bandung, 2002;

Komar Andasasmita, Hukum Apartemen, Ikatan Notaris  Indonesia Komisariat Jabar, Bandung, 1983; 

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 2005;

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, P.T. Alumni, Bandung, 1986l
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1995;

Man Suparman Sastrawidjadja, Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung, 1997;

………………………, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2006;

Otje Salman, Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), PT. Refika Aditama, Bandung , 2007;
................................, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2004;

Prijono Tjiptoherijanto, Budhi Soesetyo, Ekonomi Kesehatan, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994;

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008;

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita Jakarta 2006;

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992;
…………………, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999;

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003;

Saleh Djinjang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 1989;

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2004;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan pertama, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta 2001;

Sri Redjeki Hartono, Asuransi dan Hukum Asuransi, IKIP Semarang, Press, Semarang, 1985;

………………….,  Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Penerbit Sinar Grafika 2001;

............................., “Hukum Ekonomi Indonesia”, Bayumedi Publishing, Malang, 2007;

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 1999;

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987;  

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Cetakan kedelapan, PT. Intermasa, Jakarta, 1987;

B.	Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

C.	Sumber Lain

Ayu Dyah Utami Putri, Tanggung Jawab Developer Dalam Perjanjian  Pengikatan Jual Beli (Studi Pada Apartemen Bellagio The Residence Mega Kuningan), Program studi magister kenotariatan  Program pascasarjana Universitas diponegoro, Semarang, 2010;

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada 27 Oktober 2016.

Oloan Sitorus dan Balans Sebayang,  Kondominium dan Permasalahannya  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1998;

Pengertian,AsuransiKebakaran,http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-kebakaran.html, dikutip tanggal 28 November 2017.

Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;