KEDUDUKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERIZINAN TERPADU

Ferdie Bariansyah S.H, NPM : 158040033 (2018) KEDUDUKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PERIZINAN TERPADU. Thesis(S2) thesis, Perpustakaan Pascasarjana.

Text Artikel Ferdie.doc Download (56kB)

Abstract

Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Selain Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beragam peraturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong daerah melaksanakan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien. Diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, Dalam berbagai peraturan tersebut dijelaskan bahwa PTSP merupakan wujud dari sebuah sistem pelayanan terpadu dimana proses pengelolaan beberapa jenis pelayanan dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat. Bahkan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan bidang penanaman modal. Dari uraian tersebut, maka akan dirumusan permasalah: 1). Bagaimana penyelenggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam penyelenggaraan sistem perizinan terpadu dalam pelayanan perizinan satu pintu? 2). Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam penyelenggaraan perizinan satu pintu? Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian ini diambil dari data dibawah ini dengan melakukan studi pustaka (Library study), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen (document study) melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Terkait PTSP ini memperlihatkan bahwa masih ada dualisme dalam pengelolaan pelayanan perizinan bidang penanaman modal. Pelayanan tersebut berada di dua lembaga yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Sementara konsep PTSP sendiri adalah penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Kedua, Untuk faktor penghambat ada pada masyarakat yang mengurus pelayanan. Disamping itu juga faktor penghambat adalah dari segi sarana prasarana penunjang dalam memberikan layanan, dari segi peraturan sinkronisasi dan harmonisasi arah dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang hingga saat ini belum tersedia dan masih terjadi tumpang tindih, akibat dari banyaknya jenis peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kata Kunci: Kelembagaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perizinan dan Non-Perizinan

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	15 Aug 2018 06:47
Last Modified:	15 Aug 2018 06:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35454

Actions (login required)

View Item