KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA       

DISERTASI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  Guna Mengikuti  Sidang Terbuka Pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum  Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh

Nama		: Adardam Achyar 
NPM		: 129313010
Konsentrasi 	: Hukum Pidana  

 

Di Bawah Promotor
Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita., S.H., LL.M.
Dr. T. Subarsyah Sumadikara., S.H., S. Sos., S.p1., M.M. 

	

PROGRAM STUDI  DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2018

KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA       

Disusun Oleh

Nama		: Adardam Achyar 
NPM		: 129313010
Rumpun 	: Hukum Pidana 

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Terbuka 
Pada tanggal............................

Promotor 	Co Promotor 	

 

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita., S.H., LL.M.

Dr. T. Subarsyah S., S.H., S. Sos., S.p1., M.M. 
	
KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA       

Disusun Oleh

Nama		: Adardam Achyar
NPM		: 129313010
Rumpun 	: Hukum Pidana 

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Terbuka 
Pada tanggal............................

Mengesahkan / Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita. S.H., LL.M. 
LEMBAR MOTTO 

 Saat pengumpulan harta rampasan perang, sebelum harta tersebut dibagikan. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan. 

"Ada seorang nabi berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya : "Tidak boleh mengikutiku (berperang) seorang yang telah menikahi wanita, sementara ia ingin menggaulinya, dan ia belum melakukannya; tidak pula seseorang yang yang telah membangun rumah, sementara ia belum memasang atapnya; tidak pula seseorang yang telah membeli kambing atau unta betina yang sedang bunting, sementara ia menunggu (mengharapkan) peranakannya"

“Legal scolarship tend to be preoccupied with legal rules, legal principles, and their application to a multitude of specific conflict situations”. (William M. Evan)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama		: Adardam Achyar
NPM		: 129313010
Rumpun 	: Hukum Pidana 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1.	Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Tim Oponen Ahli.
2.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang dipeoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Agustus 2018.
Yang membuat pernyataan,

ADARDAM ACHYAR
NPM: 129313010

KATA PENGANTAR
 Dengan memanjatkan segala puji ke hadirat Allah SWT, Alhamdulillahirobbil’alamin, Penulis ucapkan tiada hentinya, yang telah menganugerahkan karunia, hidayah dan magfiroh- Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian ini, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang.
Puji syukur ke hadirat Allah Yang Makakuasa, yang telah memberikan rahmat dan anugerah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi yang berjudul: KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL  (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.
Dalam proses penyelesaian disertasi ini penulis melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi - tinggi kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom, selaku Rektor Universitas Pasundan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya atas bantuan, dorongan serta motivasi yang tiada henti – hentinya yang diberikan oleh beliau selama penulis menyelesaikan naskah disertasi ini, semoga kebaikan yang penulis dapatkan ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya; 
2.	Bapak Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan. Penulis berhutang ide dan kerangka berfikir kepada beliau, rasa hormat kepada beliau tidak bisa diungkapkan dengan kata – kata, maka dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada beliau, atas berbagai saran, masukan serta sanggahan kepada temuan penulis dalam disertasi ini. Semoga, apa yang sudah penulis dapatkan dari beliau, mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.  
3.	Bapak Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita., S. H., L.LM., sebagai Promotor, sekaligus sebagai Ketua Program Doktor (S3) Imu Hukum Universitas Pasundan – Bandung, yang telah banyak meluangkan waktu dan segenap fikirannya untuk membimbing dalam penyelesaian disertasi ini, serta banyak memberikan refensi untuk sumber pustaka. 
4.	Bapak Dr. T. Subarsyah Sumadikara., S.H., S.Sos., Sp. 1., M.M. Sebagai co Promotor dan sekaligus sebagai Seketaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pasundan – Bandung, yang telah banyak memberikan solusi dan masukan, serta mengarahkan Penulis dalam melakukan penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta penyempurnaan naskah disertasi ini. Solusi yang banyak diberikan oleh beliau adalah, bagaimana cara merumuskan politik hukum, arah kebijakan tentang predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang.  
5.	Bapak Prof. Dr. H. Mashudi., S.H. M.H., Sebagai penelaah dalam usulan penulisan disertasi, yang banyak memberikan berbagai masukan, baik dari segi penulisan, tata bahasa dan pembubuhan tanda baca, maupun substansi disertasi ini. Dengan penuh ketelitian dan kesabaran, beliau membaca halaman demi halam substansi disertasi ini, sehingga mendekati kesempurnaan.      
6.	Ibu Dr. Rd. Dewi Asri., SH., MH., Sebagai penelaah dalam disertasi ini, yang banyak memberikan koreksi dan revisi terhadap substansi tentang predicate crime, dan memberikan masukan terhadap pentingnya teori pembaharuan hukum pidana, sebagai pisau analisis demi kejaman dalam disertasi ini.  
7.	Bapak Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, S.H., M.H., Sebagai penelaah dalam disertasi ini, dan memberikan banyak masukan khususnya terkait dengan teori keadilan dalam hukum di kaitkan dengan kadilan Pancasila. Kemudian, memberikan batasan mengenai Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dijadikan dasar dalam penajaman disertasi ini.  
8.	Kepada Kedua orang tua penulis, mertua, anak – anak dan istri penulis, serta saudara – saudara penulis yang banyak memberikan segenap semangat dan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.
9.	Kepada para sahabat, kerabat dan teman kerja seperjuangan, penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya atas segala bantuan dan upayanya.      
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Disertasi ini mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal jariyah dari Allah SWT. Semoga segala budi baik dan ketulusan semua pihak yang telah penulis terima selama menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNPAS, mendapatkan berkah dari Allah SWT Yang Mahaesa. 
Manusia tidaklah luput dari salah dan kekurangan, karena manusialah tempatnya salah, kekuarangan serta lupa. Errare humanum est, begitulah kira – kira untuk menggambarkan bahwa khilaf adalah inshaniah. Akhir kata semoga Naskah Disertasi ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk perkembangan pendidikan Ilmu Hukum. Terakhir, disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan.

Bandung, Agustus 2018
Yang membuat pernyataan,

ADARDAM ACHYAR
NPM: 129313010

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat juga menodai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebab korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 korupsi merupakan salah satu predicate crime (kejahatan asal) dari tindak pidana pencucian uang, yang merupakan turunan dari FATF (Financial Action Task Force) dalam Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Metodologi. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri, merupakan tindak pidana turunan atau kelanjutan dari korupsi, sehingga kaitan keduanya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Polemik dalam bekerjanya hukum, terutama dalam permasalahan pembuktiannya, KPK akan berdalih dengan pasal 77 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010, terdakwalah yang wajib membuktikan di depan Pengadilan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaannya dihubungkan dengan penghasilannya yang sah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara maka tentunya Hakim akan berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan korupsi.
Permasalahan dalam disertasi ini adalah: Apakah tindak pidana asal  (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang (Money laundering) merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU). Bagaimanakah konteks implementasi pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ) berdasarkan  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Apakah implementasi beban pembuktian terbalik dalam  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) bertentangan Hak – Hak Terdakwa. Untuk menjawab permasalahan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis – Normatif, yakni mengkaji hukum dari perspektif perundang – undangan. 
Tindak pidana asal  (predicate crime) dalam tindak pidana pencucian uang (Money laundering), ditinjau dari perspektif legalitas – positivistik merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 2 ayat (1), untuk menunjukan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan supplementary crime. Implementasi pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dapat terlihat dari ketentuan Pasal 77 Undang – Undang  No. 8 tahun 2010, namun dalam beberapa tafsir hukum, bahwa sistem pembuktian yang tersirat dalam ketentuan Pasal 77, 78 tersebut, artinya bahwa terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa harta yang di dapat bukan sebagai harta yang dilarang, oleh karena itu terdakwalah yang mempersiapkan segala beban pembuktian di persidangan dan jika tidak dapat membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah. Pembalikan beban pembuktian melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) secara individu, namun ada hal yang lebih urgent dari sekedar melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) secara individu, yakni melindungi hak - hak masyarakat yang kadung telah terampas dengan adanya tindak pidana pencucian uang ini. Apalagi bila kita melihat kondisi masyarakat Indonesia yang lebih sesuai dengan falsafah kekeluargaan, bukan falsafah individualistik yang kental dengan pengaruh dari Barat. Saran dalam disertasi ini adalah; memperbaharui kembali Undang - Undang No 8 Tahun 2010, sebab masih memerlukan banyak penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut menyangkut kepastian hukum tentang kejahatan asal (predicate crime), kemudian perlu adanya perubahan kebijakan legislasi berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1).

Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang, Predicate Crime, Pembuktian Terbalik, HAM 

ABSTRACT

The criminal act of corruption can tarnish the life of the nation and the state and can also tarnish Pancasila as the foundation of the Republic of Indonesia, because corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of the community. In Law no. 8 Year 2010 corruption is one of the predicate crime of money laundering crime, which is derived from FATF (Financial Action Task Force) in Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Methodology. The crime of money laundering itself, is a criminal offense or continuation of corruption, so that the relationship of both can not be released away. The polemic in the work of the law, especially in the matter of proof, KPK will argue with article 77 of Law no. 8 of 2010, the defendant is required to prove to the Court that his property is not the proceeds of a criminal offense and if the defendant can not prove his wealth is linked to his legal income as a Civil Servant or a state administrator then the Judge will surely believe that the defendant has committed corruption.
Problems in this dissertation are: Whether predicate crime in Money laundering is an absolute requirement for the Crime of Money Laundering (TPPU) based on Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of TPPU UU TPPU). How to implement corruption proof as predicate crime in Crime of Money Laundering (TPPU) based on Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of TPPU (Law on TPPU) in the perspective of criminal law reform. Is the implementation of reversed evidentiary burden in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of TPPU (Act on TPPU) is contradictory to the Rights of the Accused. To answer this problem, the method used by the author is Juridical - Normative, ie, reviewing the law from the perspective of legislation.
The predicate crime in Money laundering, viewed from the perspective of legality - positivistik is a necessary condition for the occurrence of Crime of Money Laundering (TPPU), this is based on the Law - Article 2 paragraph (1), to shows that Crime laundering is a supplementary crime. Implementation of proof of corruption as a predicate crime in the Crime of Money Laundering (TPPU), can be seen from the provision of Article 77 of Law no. 8 in 2010, but in some legal interpretations, that the evidentiary system implicit in the provisions of Article 77, 78, means that the defendant plays an active role in declaring that the property can not be a prohibited treasure, therefore the defendant prepares the burden of proof in trial and if unable to prove the defendant was found guilty. The reversal of the burden of proof violates human rights (Human Rights) individually, but there is something more urgent than just protecting human rights (Human Rights) individually, namely protecting the rights of people who have been stolen from the crime of money laundering. Especially when we look at the condition of Indonesian society that is more in line with the philosophy of kinship, not individualistic philosophy thick with influence from the West. Suggestions in this dissertation are; renew the Law No. 8 of 2010, because it still requires a lot of perfecting - The improvement is about the legal certainty about predicate crime, and then there is a need to change the legislation policy related to the existence of the reversal of the burden of the proverb in Article 12 B paragraph (1).

Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime, Proof Reversed, Human Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN KAPRODI	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN	1 
A.	Latar Belakang	1 
B.	Identifikasi Masalah	27
C.	Tujuan Penelitian	28
D.	Kegunaan Penelitian	28
1.	Kegunaan teoritis	29
2.	Kegunaan praktis	29
E.	Kerangka Pemikiran	30
F.	Metode Penelitian	53
1.	Spesifikasi Penelitian	53 
2.	Metode Pendekatan	53
3.	Bahan Hukum	 54
a.	Bahan Hukum Primer	54
b.	Bahan Hukum Sekunder	55
c.	Bahan Tersier-------	55
4.	Tahapan Penelitian	55
a.	Penelitian Kepustakaan	55
b.	Penelitian Lapangan	56
5.	Teknik Pengumpulan Data	57
a.	Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan (bibliography study)	57
b.	Teknik Pengumpulan Data Studi dokumen (document study)	58 
6.	Analisis Data	59
7.	Lokasi Penelitian	59
a.	Penelitian Kepustakaan	59
b.	Penelitian Lapangan	60 
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) PERSPEKTIF NEGARA HUKUM	61

A.	Teori Negara Hukum Pancasila	61
1.	Konsepsi Negara Hukum----------------------		61
2.	Pengertian dan Ciri Negara Hukum---------		63
3.	Gagasan Pemikiran, Unsur dan Teori Negara Hukum	68
4.	Tujuan Negara Hukum-------------------------	76

B.	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi Perspektif Teori Hukum Integratif dan Pembaharuan Hukum Pidana 	79
1.	Teori Hukum Integratif	79
a.	Pengertian Hukum dan Teori Tentang Hukum	79
b.	Teori Hukum Integratif	82
c.	Dasar – Dasar Teori Hukum Integratif	88

2.	Tindak Pidana Pencucian Uang( TPPU)	94
a.	Istilah, Asal – Usul Pengertian dan Pemaknaan Terhadap Money laundering-----------------------------------		94
b.	Objek dan Sumber Utama Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)----------------------------		108
c.	Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	109
1)	Transaksi di Luar Profile Nasabah-----------------		111
2)	Penyuapan kepada pejabat melalui perusahaan pembiayaan--------------------------------------------		111
d.	Proses Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)		112
1)	Placement; Penempatan Dana	113
2)	Layering: Pelapisan Dana	116
3)	Integration: Penggabungan Dana 	120

3.	Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	121
a.	Pengertian dan model korupsi	121
b.	Sebab – Sebab Terjadinya Korupsi	124
c.	Tipologi dan Ciri – Ciri  Korupsi	127 
d.	Kebudayaan, Politik dan Kekuasaan	128
e.	Korupsi, Pencucian Uang dan Tindak Pidana (Predicate Crime)	132

4.	Pembaharuan Hukum Pidana	139
a.	Eksistensi Hukum Pidana	139
b.	Teori Pembaharuan Hukum Pidana	144

C.	Teori Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Korupsi	149 
1.	Pengertian Pembuktian, Membuktikan dan Alat Bukti	149 
2.	Teori Tentang Pembuktian--------------------		154
a.	Conviction-in Time	154
b.	Conviction-Raisonee	155
c.	Pembuktian Menurut Undang - Undang Secara Positif	155
d.	Pembuktian Menurut Undang - Undang Secara Negatif	156

3.	Teori Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi	156
a.	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP 	156
b.	Beban Pembuktian pada Penuntut Umum 	159
c.	Beban Pembuktian pada Terdakwa	160
d.	Beban Pembuktian Berimbang	161
e.	Subjek dan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi	162 

4.	Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)-------------------------------------------		165
a.	Beban Pembuktian Pada TPPU------------------		165
b.	Kondisi Faktual Di Indonesia--------------------		166

BAB III  HUBUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DENGAN KEJAHATAN KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE CRIME)	170

A.	Hubungan Kausalitas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dengan Kejahatan Korupsi	170
1.	Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Korupsi-------------------	172
2.	Kriminalisasi Pencucian uang	183 
3.	Kegiatan dan Pelaku Pencucian uang	194 
4.	Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime pada Money Laundering 	196
5.	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang – Undang  No. 8 Tahun 2010	199

B.	Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dengan Kejahatan Terorganisir (Organized Crime) 	205
1.	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dengan Kejahatan Terorisme Dalam Lingkung Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime)	205
2.	Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) Dengan Memanfaatkan Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan	212  
3.	Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) Sebagai Kejahatan Korporasi - Sistemik 	219

C.	Beberapa Kasus Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 	221
1.	Kasus Bahasyim Asyifie, Dr., Drs., M.Si	221
a.	Posisi Kasus Bahasyim Asyifie, Dr., Drs., M.Si	221
b.	Dakwaan Terhadap Bahasyim Assifie, Dr., Drs., M.Si.	224
c.	Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta	225
2.	Kasus Wa Ode Nurhayati	227
a.	Posisi Kasus Wa Ode Nurhayati	227 
b.	Dakwaan Terhadap Kasus Wa Ode Nurhayati	230
c.	Putusan Majelis Hakim	230
3.	Kasus M. Akil Mochtar	233
a.	Posisi Kasus M. Akil Mochtar	233
b.	Dakwaan Terhadap M. Akil Muhtar	241 
c.	Putusan Majelis Hakim	242   

BAB IV  PEMBERANTASAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DENGAN INISIATIF KERJASAMA INTERNASIONAL	244

A.	Inisiatif Kerjasama Internasional	244
1.	Pencucian Uang (Money laundering) Dalam Ketentuan Nasional dan Internasional	249
2.	Eksistensi The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)	254
3.	The Asian / Pasific Group on Money Laundering (APG)	269
4.	The Basel Committee	270

B.	Indonesia Bagian Dalam  Non – Cooperative Countries and Territories (NCCTs List)	271
1.	Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia	271
2.	Indonesia Keluar dari NCCTs List	281

C.	Pengaturan Pencucian Uang (money laundering) Di Berbagai Negara	284 
1.	Amerika Serikat	284 
2.	Australia	290 
3.	Thailand	292
4.	Indonesia	294 

BAB V KEDUDUKAN TINDAK PIDANA ASAL  (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	298  
     
A.	Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Merupakan Syarat Mutlak Untuk Dapat Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU)	298

B.	Konteks Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  TPPU (UU TPPU) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	325 

C.	Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) Bertentangan Dengan Hak – Hak Terdakwa	362

BAB VI PENUTUP 	385

A.	Kesimpulan	385
B.	Saran	390

DAFTAR PUSTAKA	394  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  	411