ABSTRAK
SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SECARA TERPADU MELALUI KRIMINALISASI PENDANAAN TERORISME
AGUS RASYID
139030011

Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup, maka salah satu yang menjadi sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme (financing terrorism). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia; 2) Bagaimana konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara terpadu melalui kriminalisasi pendanaan terorisme.
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendanaan terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan Terorisme. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus dan menutup perkembangan kelompok-kelompok terorisme. Kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui: a). penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; b). pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK; c). pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d). pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Kriminalisasi pendanaan terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai extra ordinary crime yang bersifat desktruktif perlu mendapatkan penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupu prosedur penanganannya.

Kata Kunci: Terorisme, Pencegahan, Pendanaan Terorisme.

ABSTRACT
INTEGRATED AGAINST AND TO PREVENT SYSTEM FOR TERRORISM BY FUNDS TERRORIST CRIMINALIZATION
AGUS RASYID
139030011

Terrorism has been used as a form of extraordinary crime. Funding is one of the main elements in the implementation of terrorism activities. One of the efforts to prevent criminal financing of terrorism committed by the government is by passing Law No. 9 of 2013 on Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding. Fighting terrorism with weapons is not enough, then one of the targets of terrorism prevention is to weaken financing terrorism. Based on the problem, the writer make identification problem in this research that is 1) How is the policy of prevention and eradication system of crime funding of terrorism in perspective of criminal law in Indonesian; 2) How the concept of preventing and eradicating terrorism in an integrated manner through criminalization of financing of terrorism.
The research specification is using descriptive-analysis which is describing the problems and later evaluating and analyzing them with primary, secondary and tertiary legal source. The method applied is juridical-normative which testing and evaluating the secondary data. Concerning on this juridical normative method the research passed two stages, the literature research and field research. The data is analyzed by juridical- qualitative analysis where the obtained data analyzed without statistic formulation. 
The results show that terrorism financing activities are the main backbone of Terrorism activities. Prevention and eradication of terrorism financing is a necessary step to break and close the development of terrorist groups. The policy of prevention and eradication system of terrorism financing in Indonesian has been contained in Law Number 9 Year 2013 concerning Prevention and Eradication of Crime of Terrorism Financing. The policy of prevention and eradication system of terrorism financing is done through: a). the application of the principle of recognizing the User of Financial Services; b). reporting and monitoring of PJK compliance; c). supervision of remittance activities through transfer or remittance systems through other systems; and D). supervision of the carrying of cash and / or other payment instruments into or outside the Indonesian customs area. The criminalization of terrorism financing aims to break the chain of terrorism in Indonesian. The crime of terrorism and the crime of financing of terrorism as an extra ordinary crime which is destructive nature needs to get extra handling both from the aspect of regulation, institutional maupu handling procedures.

Keywords : Terrorism, Prevention, Financing of Terrorism.