SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME SECARA TERPADU MELALUI KRIMINALISASI PENDANAAN TERORISME

Oleh: Agus Rasyid

ABSTRAK
Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Memerangi terorisme dengan senjata tidak cukup, maka salah satu yang menjadi sasaran pencegahan terorisme adalah melemahkan pendanaan terorisme (financing terrorism). Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendanaan terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan Terorisme. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus dan menutup perkembangan kelompok-kelompok terorisme. Kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kriminalisasi pendanaan terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai extra ordinary crime yang bersifat destruktif perlu mendapatkan penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupu prosedur penanganannya.
Kata Kunci: Terorisme, Pencegahan, Pendanaan Terorisme.

PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa, seperti halnya menimbulkan korban manusia meninggal dunia dan luka berat yang bersifat masal dan acak, kerugian materiil atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa serta berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (human security). Ciri khas keluarbiasaan lainnya mengenai terorisme di Indonesia khususnya, bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (transnational crime) dan terorganisir (organized of crime), kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas negara yang berkolaborasi saling berkontribusi antara pelaku kejahatan di dalam negeri dengan organisasi kejahatan yang berada di luar negeri. 
Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan (policies) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang dikemudian hari. Oleh karena itu supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, penanganan melalui upaya paksa dan pencegahan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang. 
Penanganan terorisme di Indonesia dapat dibedakan atas 2 (dua) model, yaitu kontraterorisme dan deradikalisasi. Kontraterorisme menitikberatkan pada strategi pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat secara luas, sedangkan deradikalisasi fokus pada pelaku tindak pidana di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Masing-masing strategi terdiri dari tindakan sebelum teror terjadi (preventif), tindakan ketika teror sedang berlangsung (responsif), dan tindakan setelah teror terjadi. Tujuan kedua model penanganan adalah efektifnya langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya aksi teror dan bukan sekadar membalas serangan atau memberantas terorisme. Hal tersebut mesti menjadi prinsip karena melawan terorisme ibarat melawan penyakit menular, sehingga preventive is better that cure.
Pencegahan yang dilakukan pemerintah di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Terorisme menegaskan adanya pemberlakuan surut (retroaktif). Dalam ketentuan Pasal 46, pemberlakuan asas retroaktif menjadikan suatu perbuatan yang semula tidak termasuk perbuatan pidana dapat dikenakan hukuman pidana. Ketentuan pemberlakuan asas retroaktif yang digunakan untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron, dan Imam Samudera, sekaligus wujud dari sikap pencegahan yang luar biasa, karena asas retroaktif merupakan penyimpangan dari asas legalitas hukum pidana yang melarang pemberlakuan hukum secara surut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas pidana terorisme. Pemberlakuan surut dimaksudkan untuk mencegah imunitas pelaku kejahatan, mencegah kekosongan hukum dan prinsip keadilan.
Upaya lain yang dipakai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan follow the money yang melibatkan PPATK, Penyedia jasa keuangan, dan aparat penegak hukum, guna mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.
Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Salah satu upaya pencegahan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Adapun yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengatur adanya upaya setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah bagian dari terorisme. Selain dari pada itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (follow the money). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang.
Berkaitan dengan adanya tindakan penyaluran data untuk kegiatan terorisme, komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan manusia, sehingga seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan seluruh negara anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya.
Adapun mengenai substansi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, antara lain yaitu:
1.	Mencegah dan menindak pendanaan terhadap teroris.
2.	Pembekuan dana sumber-sumber keuangan para teroris.
3.	Melarang warga negara untuk mendanai teroris.
4.	Mencegah warga Negara mendukung teroris, termasuk mencegah rekrutmen dan Mengeliminir suplai senjata
5.	Menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui pertukaran informasi.
6.	Menolak untuk dijadikan tempat persembunyian teroris.
7.	Mencegah digunakannya wilayah teritorial untuk melakukan kegiatan teroris terhadap negara lain atau warga negaranya.
8.	Menjamin bahwa para teroris dan pengikutnya diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya.
9.	Menyedaniak bantuan dalam rangka investigasi kriminal.
10.	Menerapkan pengawasan perbatasan secara efektif, dan pengendalian terhadap dokumen perjalanan.
Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang masuk dalam kelompok kedua dan diidentifikasi sebagai negara yang belum ada kemajuan yang signifikan untuk mengatasi kekurangan strategi serta tidak ada komitmen untuk mengembangkan rencana aksi anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. Berhubungan dengan hal tersebut terhadap Indonesia, FATF menyerukan agar:
1.	Mengkriminalkan pendanaan terorisme;
2.	Menetapkan prosedur identifikasi dan pembekuan aset teroris; dan
3.	Mengubah dan menerapkan undang-undang atau instrumen hukum lainnya.
Untuk melaksanakan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 (International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism, 1999). Di Indonesia pengawasan secara represif terhadap organisasi kemasyarakatan atau lembaga non-profit sepatutnya dilakukan pembatasan secara ketat. Hal ini didasarkan pada fakta, bahwa pendanaan terorisme tidak hanya bersumber dari dana haram atau hasil kejahatan seperti merampok bank atau kejahatan lain (yang sering dimaknai secara salah oleh kelompok teroris sebagai Fa’i) dan bersumber dari sumber dana yang halal.
Berdasarkan penelusuran PPATK, negara asal yang paling banyak mengalirkan uang untuk terorisme adalah Australia. Hal tersebut diungkap dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Australia 97 kali dengan Rp 88,8 miliar, Transaksi tersebut, mulai tampak pada 2012 yang ditelusuri hingga saat ini. Adapun 97 kali transaksi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, baik perseorangan maupun kelompok. Negara berikutnya yang mengirimkan dana untuk terorisme ke Indonesia adalah Malaysia sebanyak 44 kali dengan aliran dana sebesar Rp. 754,8 juta, Singapura 7 kali dengan jumlah uang sebesar Rp. 26, 1 juta, serta Filipina satu kali senilai Rp. 25 juta. PPATK juga mencatat aliran dana terorisme yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri. Aliran dana terbanyak dialirkan dari Indonesia ke Australia sebanyak 6 kali dengan dana berjumlah Rp. 5,38 miliar. Sedangkan aliran dana dari Indonesia ke Filipina meski dilakukan 43 kali, namun hanya sejumlah Rp. 229 juta. Adapun aliran dana dari Indonesia ke Hongkong dilakukan sebanyak dua kali dengan jumlah Rp. 31, 1 miliar.
Selanjutnya adalah Terduga teroris Edi Santoso alias Sukri (40) yang ditangkap Densus 88 Antiteror di rumah orang tuanya di Jalan Selat Malaka 5 LK II RT 8, Kelurahan Panjang Selatan. Edi pernah menjadi anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban, dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Hari Nugroho saat ditemui usai olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penggrebekan mengatakan, Densus 88 Anti Teror, bekerjasama dengan kesatuan wilayah yakni Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung membantu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap Edi Santoso alias Sukri terduga teroris. Tersangka Edi Santoso merupakan anggota Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Edi direkrut oleh pimpinan MIB Abu Rohan, peran Edi Santoso di jaringan teroris MIB ini, sebagai pengumpul dana untuk kegiatan atau mendanai teroris MIB dengan cara merampok Bank. Tersangka Edi Santoso pernah merampok Bank BRI di Pringsewu pada tahun 2013 silam, dalam aksi perampokan tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan MIB Abu Rohan. Uang dari hasil rampokan senilai Rp. 460 juta, dipakai untuk kegiatan terorisme kelompok MIB.
Menurut Yunus Husein mantan Kepala PPATK, pendanaan teroris berasal dari hasil tindak pidana maupun dari hasil yang sah, sedangkan pencucian uang pasti berasal dari tindak pidana. Pemerintah Indonesia memang telah mengatur pendanaan terorisme dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pendanaan terorisme ini diatur secara bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam undang-undang tersebut. Namun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme atau bahkan memberikan pengertian apa itu pendanaan terorisme.
Ketentuan yang mengatur pendanaan terorisme hanya melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan terorisme yang disamakan dengan kegiatan pendanaan terorisme (Financing of Terrorism) melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dan bagi kegiatan Terorisme. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme menjadi UU No. 6 Tahun 2006. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak optimal tanpa diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini, maka Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang ikut berpartisipasi secara internasional dalam upaya pemberantasan pendanaan terorisme sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 pada tanggal 13 Maret 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pada hakikatnya pemberantasan terorisme memerlukan sebuah landasan hukum yang kuat dan tepat, yang meliputi pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset teroris, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan pendanaan terorisme.
Mekanisme kerjasama internasional diperkuat mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme yang mengikuti hakikat keberadaannya yang transnasional, sehingga membutuhkan adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya. Kerjasama internasional yang dikuatkan tersebut antara lain kerjasama antar Financial Intellegence Units (FIUs), lembaga-lembaga pengawas dan pengatur mengenai charity, regulator sektor finansial (Bank Sentral), Kepabeanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan nasional di bidang pemberantasan pendanaan terorisme harus memiliki visi holistik dan memenuhi standard, baik yang telah ditentukan oleh PBB, FATF maupun lembaga dan organisasi internasional lain yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan organisasi, operasi dan pendanaan terorisme. Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang anti pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen di bidang keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Sebagai perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur, mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah NKRI.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimana kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2.	Bagaimana konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara terpadu melalui kriminalisasi pendanaan terorisme?

C.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 

PEMBAHASAN
A.	Kebijakan Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia
Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia. Abad pertama, kelompok “Sicarii” (Yahudi) dan gerakan “Zealot”, telah melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasan Roma, dengan teror.
Pada tahun 1793-1794, pemerintahan teror terjadi dalam Revolusi Prancis. Dalam rezim teror itu, sejumlah 300.000 orang ditangkap dan 17.000 orang dieksekusi tanpa pengadilan. Kemudian di pertengahan abad ke-19, terorisme muncul dari penganut anarkisme di Eropa Barat, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk memberikan efek gerakan politik revolusioner dan perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan. Tahun 1865-1905, beberapa raja, presiden, perdana menteri dan pejabat pemerintahan telah menjadi korban pembunuhan kaum anarkhi dengan senjata api atau bom.
Menjelang akhir abad ke-19 dengan fenomena pecahnya Perang Dunia I, terorisme terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan diakhiri dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia yang terus berlanjut hingga di luar Turki. Terorisme juga digunakan satu atau dua pihak dalam konflik antikolonial seperti terjadi di Irlandia Utara terhadap Inggris oleh organisasi IRA (Irish Republican Army) sebagai akibat rasa benci dari kelompok katolik yang menentang perlakuan tidak adil dari kaum mayoritas Protestan di Inggris. Demikian juga konflik Israel dan Palestina yang saling berebut otonomi wilayah telah mewarnai fenomena terorisme saat ini. Banyak pihak yang berpendapat aksi yang dilakukan pejuang Palestina dicap sebagai teroris sedangkan untuk aksi yang sama dilakukan oleh orang Israel disebut kontraterorisme. 
Saat ini teroris di seluruh dunia beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional berdasarkan kebangsaan, agama, ras atau ideologi-politik. Pada umumnya mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan mereka saling terkait dengan jaringan teroris negara lainnya. Dalam perkembangannya, terorisme modern yang terjadi pasca Perang Dunia II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, tujuan dan sasaran baik yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat manapun.
Terorisme kembali menjadi topik pembahasan dunia sejak serangan sangat dahsyat terhadap menara kembar World Trade Center di New York dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001. Dalam membahas terorisme adalah sangat penting untuk menyadari bahwa terorisme bukan hanya merupakan suatu bentuk kekerasan tetapi ia juga merupakan metode dan misi politik yang menggunakan kekerasan. Para teroris memandang kekerasan tidak saja sebagai tujuan, tetapi juga sebagai cara menunjukan kekuatan dan ancaman terhadap seseorang atau kehidupan masyarakat. Salah satu unsur utama dalam kejahatan terorisme adalah penggunaan kekerasan, seperti dengan cara menggunakan atau meledakkan bom, menganiaya atau menyakiti sandera guna menggapai misi yang diinginkan. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Dalam perkembangannya, muncul konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.
Definisi terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intrernasional.
Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Terorisme disebutkan, bahwa seseorang yamg memberikan “bantuan” atau biasa disebut dengan yang membantu perbuatan adalah tindakan yang memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan. Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang seperti kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, mereka menggunakan uang hasil penjualan opium yang banyak ditanam di negara tersebut. Sejak adanya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 sampai saat ini, dalam kurun waktu yang cukup lama, permasalahan terorisme dan khususnya pendanaan terorisme telah berkembang semakin kompleks seiring dengan trend terorisme yang terjadi dalam tingkat nasional, regional maupun internasional. Upaya pemberantasan terorisme oleh negara-negara di dunia, ternyata juga memunculkan kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik yang baru. Kebijakan kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang, memerlukan singkronisasi dan harmonisasi diantara berbagai perundang-undangan yang terkait.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, pemberantasan pendanaan terorisme tidak dapat dilepaskan untuk menggunakan rujukan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 yang sudah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Selain undang-undang yang terkait seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu diperhatikan sebagai rujukan, agar undang-undang pendanaan terorisme tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain. 
Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hanya saja yang menjadi permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan ideal bagaimanana yang ditempuh ketika menggunakan hukum pidana sebagai alatnya.
Hukum pidana nasional yang selama ini digunakan, yakni undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya:
1.	Belum ada pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang “menyediakan dana” untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.
2.	Belum ada pengaturan pemidanaan untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
3.	Pemberantasan terorisme membatasi unsur pengetahuan dengan unsur “dengan sengaja” saja namun tidak mencantumkan unsur “alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain” yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif.
4.	Belum ada pengaturan hukum untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris.
5.	Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
6.	Dalam KUHP tidak dikenal tanggung jawab pidana untuk subjek hukum jamak, baik berupa sekelompok orang, korporasi maupun non korporasi, sedangkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentuan mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.
7.	Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris “tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan” sebelumnya seperti yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHAP untuk membekukan aset entitasentitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (freezing without delay). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu.
8.	Syarat pembuktian unsur “diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup” yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Indonesia telah memiliki dasar pijakan yang kuat untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. 
Pada prinsipnya bahwa pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. Kedua, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil berjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. Ketiga, melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional. Terakhir yang diawal tahun 2000-an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amal atau yayasan amal. Di Amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi non-profit tidak perlu mendaftar dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 berlaku kepada setiap setiap orang yang berniat melakukan atau melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaualatan Negara Republik Indonesia. Artinya undang-undang ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana/aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur apa saja dan siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 2.
Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidak dapat menjadikan alasan motif politik sebagai dasar perbuatannya agar tidak dikenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Artinya double criminality dijaga agar proses MLA (Mutual Legal Assistance) dan lain-lainnya dapat diterapkan. Tidak diakuinya suatu tindak pendanaan teroris di suatu negara atau tidak samanya maksud/tujuan pendanaan tersebut untuk terorisme atau bukan akan menyebabkan upaya ekstradisi, MLA, upaya diplomasi atau pendekatan agent to agent sulit dilakukan. Negara yang tidak mengakui tersebut, akan keberatan untuk mengekstradisi pelaku atau memberikan informasi komperehensif terkait dana-dana atau aset yang berada di dalam negara tersebut. Namun bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi ini atau menjadikan pendanaan terorisme sebagai salah satu bagian dari tindak pidana, maka tidak bisa mengelak untuk membantu Pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum penyidikan, penyelidikan, penuntutan hukum hingga mengambil suatu putusan atasnya, selama ada dukungan pemerintah dan politik negara tersebut (political and government will).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris…”
Maksudnya bahwa secara hukum pidana unsur kesengajaan ini menjadi salah satu hal penting, karena dengan dapat dibuktikannya kesengajaan itu, maka unsur-unsur Pasal 4 ini dipenuhi secara sempurna.
Pelaku yang terlibat di dalam permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme juga dikenakan ancaman hukuman sama dengan yang tertulis di dalam Pasal 4. Namun berbeda bagi mereka sebagai aktor intelektual dalam pendanaan kegiatan terorisme itu sendiri, dikenakan ancaman selama 20 tahun sesuai Pasal 6. Hal ini dapat diterapkan tentu apabila penuntut umum bisa membuktikan dakwaanya dengan syarat seluruh unsur pasal terpenuhi secara sempurna.
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, diatur bahwa tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
Lain halnya apabila pendanaan terorisme ini dilakukan oleh entitas hukum atau korporasi, maka ancaman dendanya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah). Dakwaan kepada korporasi dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi; dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi; dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi. Hal ini diatur secara cukup jelas di dalam Pasal 8.
Selain menerima sanksi denda dan ancaman hukuman atas personel pengendali korporasi, korporasi yang terlibat melakukan pendanaan terorisme juga bisa diancam dengan sanksi yang berat lainnya seperti:
1.	Dibekukannya secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
2.	Dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
3.	Pembubaran korporasi;
4.	Perampasan aset korporasi untuk negara;
5.	Pengambilalihan korporasi oleh negara dan/atau;
6.	Putusan pengadilan.
Apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap korporasi tidak dapat membayar sanksinya, maka aset korporasi dan/atau personel pengendalinya harus dirampas untuk negara. Kemudian apabila masih belum mencukupi, maka akan ada sanksi pidana penjara bagi personel pengendalinya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, bahwa seluruh aparat penegak hukum dan bagian intellijen keuangan atau PPATK dilarang untuk membocorkan informasi atau data-data terkait dengan dugaan aliran pendanaan terorisme yang mereka temukan. Hakim, jaksa penuntut, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik dan/atau pihak yang memperoleh dokumen/informasi terkait dilarang untuk membocorkannya pada siapapun, dikecualikan apabila memang hal tersebut dilakukan atas perintah undang-undang. Hal ini berlaku bagi pihak penyedia jasa keuangan yang mengetahui data-data terkait nasabah yang dicurigai, maka mereka dilarang memberitahukan pada siapapun kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Adapun mengenai informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh PPATK untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang atas perkara tersebut, atau setidaknya menjadi permulaan diungkapnya suatu perkara pendanaan terorisme.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 juga mengatur tentang pengawasan perpindahan uang atau aset melalui penyedia jasa keuangan atau secara fisik. Pengawasan yang diberikan adalah pengawasan transaksi melalui sistem transfer, pengawasan secara fisik yang dimungkinkan melewati Kepabean Indonesia, dan sistem lainnya. Apabila melalui sistem transfer, maka pihak perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk sistem lainnya, maka kegiatan tersebut diawasi oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas (LPP). Dan untuk perpindahan dana atau aset secara fisik, maka dapat diawasi oleh kepabean Indonesia, karena dikuatirkan ada dana atau aset mencurigakan keluar dan masuk wilayah kepabean Indonesia.
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dikenal adanya sistem pemblokiran akun seseorang atau korporasi di dalam sistem penyedia jasa keuangan bank dan non-bank. PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran dengan penetapan pengadilan Jakarta Pusat untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan memblokir akun keuangan tertentu yang dicurigai merupakan bagian dari pendanaan terorisme. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemblokiran rekening, maka dapat mengajukan keberatannya pada PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diketahuinya ada pemblokiran.
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, yang secara eksplisit mengatur mengenai sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, tentunya berlandaskan pada beberapa alasan yang sangat fundamental mengingat adanya tujuan negara yang dijelaskan dalam Pembukaan/Preambule UUD 1945, yakni:
“.......melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....” 
Berkaitan dengan sistem/upaya pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, dilakukan melalui:
a.	penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
b.	pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
c.	pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
d.	pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
Dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Keuangan, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa. Adapun mengenai ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan diatur tersendiri oleh LPP. Sehingga Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh setiap LPP (Pasal 12).
Adapun mengenai pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, yang pertama PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut. PJK yang dengan sengaja tidak melaksanakan pelaporan dikenai denda administratif paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh LPP. Adapun penerimaan hasil denda administratif dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 13).
Berkaitan dengan pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang (Pasal 14). Dalam hal LPP menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang tidak dilaporkan oleh PJK kepada PPATK, LPP segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK (Pasal 15). Pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh PJK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan (Pasal 16). Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme menurut Undang-Undang ini (Pasal 17).
Untuk pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer, Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK. Informasi disampaikan oleh Pengguna Jasa Keuangan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung. Dalam hal Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta, PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut (Pasal 18).
PJK wajib meminta informasi yang lengkap kepada Pengguna Jasa Keuangan mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diminta oleh PJK. Kemudian PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer. PJK yang tidak melakukan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 19).
Untuk pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya, PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP. Kemudian PJK wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang ke LPP. Dalam hal PJK tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis, LPP berwenang mengenakan sanksi administratif yang diatur dalam peraturan LPP masing-masing (Pasal 20).
Dalam hal pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang terkait Pendanaan Terorisme (Pasal 21).
Seperti halnya tindak pidana pencucian uang, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum. 
Penyedia Jasa Keuangan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Penyedia Jasa keuangan harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). Atas dasar laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, PPATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme, maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
B.	Konsep Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Secara Terpadu Melalui Kriminalisasi Pendanaan Terorisme
Sejarah penanggulangan aksi terorisme di Indonesia bisa dibagi ke dalam 2 (dua) macam pendekatan, yakni hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak). Dua macam pendekatan ini muncul karena faktor latar belakang aksi terorisme dan landasan yang dipakai untuk menanggulangi terorisme. Metode hard approach berciri khas penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan militer. Pendekatan ini berlandaskan pada Penetapan Presiden RI No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang dikeluarkan pada era Orde Lama. Aturan ini digunakan untuk menindak aktivitas yang dianggap mengganggu kedaulatan negara, termasuk aksi terorisme. Sementara metode soft approach mengedepankan tindakan yang terinregrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme mulai dari akarnya. Metode ini memakai cara-cara persuasif, dialog, mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal faham radikalisme. Pendekatan semacam ini dimulai sejak pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pada era Orde Lama, berbagai aksi teror dilatarbelakangi oleh motivasi separatisme atau ingin melakukan kudeta. Ini bisa dilihat pada kasus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Memang ada gerakan yang berlandaskan pada simbol keagamaan tertentu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dengan tokoh seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, namun semangatnya adalah separatisme. Semua gerakan tersebut ditanggulangi oleh negara melalui metode hard approach, melibatkan konfrontasi bersenjata dengan kekuatan militer. Beberapa contoh di antaranya adalah PRRI yang ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Selain itu Permesta yang bebeberapa kali terlibat kontak bersenjata dengan pemerintah, sebelum menyadari posisinya makin sulit dan kemudian memutuskan kembali ke NKRI dan menyatakan pembubaran diri.
Di era Orde Baru mulai muncul aksi terorisme yang berlandaskan pada penafsiran ajaran agama tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kasus pembajakan sebuah pesawat Garuda, pada 28 Maret 1981, atau pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Saat itu negara masih menggunakan pendekatan hard approach. Namun begitu, Orde Baru lebih mengandalkan strategi intelijen yang relatif lebih sunyi ketimbang strategi konfrontasi bersenjata sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Lama. Penetapan Presiden RI No. 11/1963 yang sebelumnya menjadi landasan untuk memberantas tindak terorisme, sempat dianggap tidak berlaku ketika era Orde Baru dimulai. Tapi pada tahun 1969, aturan tersebut dikuatkan menjadi UU No. 11/PNPS/1963, yang kemudian kembali menjadi dasar penindakan aksi terorisme dengan metode hard approach.
Di era Reformasi, UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat.
Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Langkah ini disusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).
Melihat fenomena organisasi terorisme yang makin sistematik dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. Hal ini direspon oleh DPR, melalui Rapat Kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), pada 31 Agustus 2009.
DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas pemerintah, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode soft approach. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi leading sector yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme.
BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arahan kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyakarat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi faham-faham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.
Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam di kalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama Islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga di kalangan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia. Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan. 
Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, antara lain:
a.	Intelijen
Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara/BIN (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk Joint Analysist Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. 
b.	TNI dan POLRI 
Telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing. Disamping itu, penertiban dan pengawasan akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
c.	Kerjasama Internasional 
Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Masalah ekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi. Implikasi terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya teror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akan mempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakat perlu sikap hati-hati, agar tidak menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu sendiri, pemerintah diangapnya diskriminatif atau muncul berbias pada permasalahan baru yang bernuansa SARA. 
Indonesia bersama Malaysia dan Filipina mengadakan pertemuan trilateral untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani ancaman terorisme dan ekstrimisme. Pertemuan ini untuk menegaskan kembali komitmen untuk menangani tantangan dan ancaman transnasional yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kesejahteraan negara-negara ini. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menlu Malaysia Dato' Sri Anifah Hj. Aman dan Sekretaris Luar Negeri Filipina Alan Peter S Cayetano. Pertemuan digelar di Manila, Filipina pada Rabu (22/6/2017).
Para menteri juga menyambut baik pelaksanaan pertemuan tahun ini guna mengangani terorisme dan ekstremisme. Termasuk rapat Sub-Regional untuk Terorisme, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-11 tentang Kejahatan Transnasional, dan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN khusus ke-2 Kebangkitan Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan yang akan diadakan di Indonesia, Myanmar dan Filipina.
Dalam pertemuan ini, para menteri mendiskusikan dan menyetujui tugas dan rencana aksi yang diusulkan. Ada sebanyak 15 poin yang dibahas bersama dan akan dilaporkan pada pertemuan selanjutnya. Poin-poin yang disepakati yaitu:
1.	Meningkatkan usaha dan kerja sama dalam menangani akar permasalahan dan kondisi ekstremisme namun tidak terbatas pada kemiskinan, narkotika atau obat-obatan terlarang, kejahatan dan ketidakadilan sosial;
2.	Mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi terutama di wilayah yang berdampingan di ketiga negara;
3.	Meningkatkan kecerdasan dan berbagi informasi di antara semua badan keamanan dan intelijen mengenai potensi, ancaman yang akan segera terjadi dan nyata;
4.	Hentikan arus pendanaan teroris;
5.	Mencegah penyebaran terorisme dan konten yang berhubungan dengan terorisme di dunia maya, khususnya di media sosial;
6.	Mencegah dan menekan eksploitasi teroris terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan penyebaran pesan teroris;
7.	Mencegah dan menghentikan arus penyelundupan senjata terlarang serta pergerakan semua teroris;
8.	Pertimbangkan penyediaan pelatihan militer dan penegakan hukum khusus;
9.	Mendukung Kesepakatan Kerja Sama Trilateral dan upaya sub-regional lainnya untuk memerangi kejahatan transnasional;
10.	Meninjau dan melaksanakan semua kesepakatan yang ada mengenai terorisme dan ekstremisme kekerasan
11.	Membuat perbandingan analisis silang undang-undang tiap negara tentang terorisme dengan maksud untuk meningkatkan undang-undang;
12.	Melawan wacana ekstremisme melalui pendidikan, keterlibatan masyarakat termasuk keterlibatan pemimpin agama dan promosi toleransi, moderasi dan kesatuan dalam keragaman;
13.	Mengeksplorasi inisiatif untuk memberikan dukungan bagi korban terorisme;
14.	Mempromosikan program deradikalisasi, rehabilitasi dan reintegrasi sebagai bagian dari langkah komprehensif dalam melawan terorisme;
15.	Melindungi kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak dan kaum muda, dari pengaruh terorisme.
Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur yang tidak hanya ada di Indonesia. 
Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa. 
Dengan demikian, maka upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan stake holder, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme, sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.
Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme adalah:
1.	penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2.	peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3.	pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4.	penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
5.	peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6.	sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
7.	pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap.
Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini “disalahartikan”. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.
Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme.
Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (stake holder), baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara, sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.
Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di samping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia.
Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.
Upaya dalam menanggulangi kejahatan selain dilakukan dengan langkah penindakan (represif), dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada langkah-langkah pencegahan (preventif) yang meliputi:
a.	Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; 
b.	Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; 
c.	Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; 
d.	Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif; dan
e.	Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penangganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).
Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 lebih menitikberatkan pada model “reactive law enforcement” dan mengabaikan pentingnya “proactive law enforcment” dan “preempative law enforcement”. Hal ini disebabkan UU tersebut belum mengatur secara memadai kedua model penegakan hukum terakhir.
Bertitik tolak pada uraian di atas, diperlukan perubahan paradigma dalam pemberantasan terorisme yaitu sebagai berikut:
1)	Bahwa terorisme di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum melainkan pula harus dilihat dari aspek pluralisme yang berkembang dalam masyarakat Indonesia;
2)	Bahwa kegiatan terorisme di Indonesia saat ini telah melampaui atas jangkauan kemampuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keterbatasan dimaksud menyebabkan tidak dapat mengungkapkan akar masalah terorisme;
3)	Kegiatan terorisme di Indonesia dapat digolongkan sebagai “imminent threat” yang tidak dapat di duga sehingga untuk mencegahnya perlu dikembangkan prinsip “wide margin of appreciation” (WMA) yang mengedepankan prinsip “exceptional threat” sebagai dasar untuk mengurangi level perlindungan HAM terhadap tersangka pelaku terorisme dalam proses penegakan hukum;
4)	Implikasi penerapan prinsip WMA, model penegakan hukum “proactive law enforcement” dan “preemptive law enforcement” harus dikedepankan dari pada model penegakan “reactive law enforcement”. Model tersebut menuntut kesadaran masyarakat yang tinggi akan bahaya ancaman terorisme dan menghilangkan sikap permisif yang cenderung memberikan toleransi terhadap kegiatan terorisme.
5)	Mendorong sikap pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan gamang menghadapi terorisme lokal dan internasional;
6)	Dalam sistem peradilan pidana, penerapan “proactive dan preemptive law enforcement” perlu diimbangi dengan prinsip “dua deligence of power” (DDP), selain prinsip “due process of law”.
7)	Perubahan paradigma tersebut di atas harus mempertimbangkan pembatasan perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 4 ICCPR yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005, juga dapat merujuk pada Pasal 15 European Court of Human Right (EctHR).
Implikasi hukum perubahan baru dalam pemberantasan terorisme tersebut di atas memerlukan perubahan hukum materil dan hukum formil dalam pemberantasan terorisme yang berbeda secara signifikan dari UU Nomor 15 Tahun 2003.
Berikut ini implikasi perubahan paradigma terhadap RUU Anti Terorisme yang akan datang:
1)	Rumusan perbuatan termasuk terorisme yang meninggalkan konsep Civil Law system tentang “actus-reus” dan “mens-rea”, dan beralih untuk dipertimbangkan bahwa “mens-rea” saja dapat dipidana sebagai terorisme; misalnya bentuk perbuatan yang disebut “conspirasy” tanpa ada akibat yang nyata terjadinya terorisme.
2)	Hukum Formil meliputi ketentuan tentang:
a.	Kegiatan intelijen sebagai tindakan penyelidikan dan diakui sebagai alat bukti.
b.	Diperlukan lembaga praperadilan khusus untuk membuktikan bahwa penggunaan wewenang intelijen tidak bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang oleh UU kepada aparat intelijen.
c.	Perlu dimasukkan prinsip “wide margin of apprication (WMA) dalam proses penyidikan. Prinsip ini mengurangi sampai batas minimal perlindungan HAM terhadap seorang tersangka terorisme.
d.	Prinsip WMA merupakan landasan Negara untuk membatasi perlindungan HAM tersangka dengan menegakkan keseimbangan antara prinsip “exceptional threat” atau “imminent threat” dan prinsip “proportionality”. Prinsip WMA antara lain perluasan wewenang penyidikan dan penggunaan alat bukti intelijen; wewenang penahanan termasuk masa detensi yang diperluas terhadap tersangka pelaku terorisme. Satu-satunya rambu pembatas terhadap prinsip WMA adalah tidak boleh melanggar “Non-derogable rights”.
e.	Perlu dimasukkan ketentuan lembaga praperadilan khusus untuk perkara terorisme.
f.	Perlu dimasukkan ketentuan tentang “pemufakatan jahat” (conspirasi) yang lebih luas dengan mempertimbangkan penafsiran berdasarkan sistem hukum Common Law dan Civil Law.
Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kebijakan kontra-terorisme sebagai penegakan hukum, bukan perang. Pendekatan penegakan hukum untuk menghadapi terorisme domestik dapat diterima secara normatif ataupun strategis. Melalui proses penegakan hukum, kontra-terorisme tak hanya mencapai tertangkapnya teroris atau digagalkannya skenario aksi teror, tetapi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelaku teror harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik serta menunjukkan bahwa negara tidak terkalahkan dalam perang moralitas atau clash of wills melawan para teroris. Artinya, tujuan dan cita-cita negara tidak pernah bisa digantikan dengan tujuan dan cita-cita para teroris. Pendekatan penegakan hukum merupakan sebuah bentuk upaya menghentikan kemunculan aksi terorisme, dan pada saat yang sama merupakan kampanye pemerintah dalam mendemoralisasi gerakan teroris, ataupun mereka yang berpotensi bergabung dengan para teroris.
Tindakan refresif dikenal dengan pro-kontranya, artinya perburuan teroris oleh aparat kepolisian menimbulkan kontroversi karena dinilai melanggar HAM dan pro kepentingan asing. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan terorisme bukan karena pesanan tertentu tapi demi semata-mata demi keamanan dan kesinambungan pembangunan nasional. Pembangunan nasional khususnya di bidang hukum melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah banyak menerbitkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan terorisme, antara lain: 
a.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang; 
b.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 
c.	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; 
d.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); 
e.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum; dan 
f.	Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan; 
g.	Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor Polisi: SKep/924/XII/2004, Nomor 6/91/ KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. 
Selain berbagai peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak lagi peraturan lain yang berkenaan dengan upaya penanganan terorisme ini. Kebanyakan peraturan tersebut mengatur tentang perbankan yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Pendanaan terorisme mutlak untuk diperangi, mengingat dampak yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Kegiatan terorisme tanpa unsur pendanaan akan tumpul, sehingga hukum perbankan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme mutlak diciptakan secara lebih seksama sehingga mampu memberikan inspirasi agar bank berinisiatif melakukan deteksi dini dan Bank Indonesia harus memperkuat unit penyidik perbankan sepanjang ada tindak pidana perbankan.
Pada prinsipnya bahwa penanganan dan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dibedakan atas 2 (dua) model, yaitu kontraterorisme dan deradikalisasi. Kontraterorisme menitikberatkan pada strategi pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat secara luas, sedangkan deradikalisasi fokus pada pelaku tindak pidana di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Masing-masing strategi terdiri dari tindakan sebelum teror terjadi (preventif), tindakan ketika teror sedang berlangsung (responsif), dan tindakan setelah teror terjadi. Tujuan kedua model penanganan adalah efektifnya langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya aksi teror dan bukan sekadar membalas serangan atau memberantas terorisme.
Sebagai bentuk kontraterorisme dalam pencegahan terorisme, maka kegiatan pencegahan pendanaan terorisme perlu dilakukan. Dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, maka upaya pencegahan pendanaan terorisme dilakukan, melalui:
a.	penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
b.	pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
c.	pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
d.	pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
Upaya dalam menanggulangi kejahatan selain dilakukan dengan langkah penindakan (represif), dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada langkah-langkah pencegahan (preventif) yang meliputi:
a.	Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; 
b.	Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; 
c.	Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; 
d.	Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif; dan
e.	Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.
Khusus dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, maka aspek penting yang harus dilakukan saat ini yakni memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan. Kedua tindakan/upaya tersebut, haruslah dilakukan dengan efektif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat/instansi terkait lainnya.
Lain halnya dengan pendapat di atas, Romli Atmasasmita berpendapat bahwa ada 2 (dua) metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan dalam crime prevention, yaitu:
1)	Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan
Cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 
2)	Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime)
Cara yang ditujukan untk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).
Dari pendapat Romli Atmasasmita di atas, maka metode yang tepat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana pendanaan terorisme yakni metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Penggunaan metode tersebut, karena upaya pencegahan pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, dilakukan melalui pemeriksaan dan pengawasan aliran dana oleh PJK.
Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas (asas timbal balik) serta harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Kebijakan pidana tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus/menutup perkembangan dari kelompok-kelompok terorisme. 
Kriminalisasi pendanaan terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai extra ordinary crime yang bersifat desktruktif perlu mendapatkan penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupu prosedur penanganannya. Secara regulasi, pengaturan antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah terintegrasi, sehingga tidak dipisahkan atau berdiri sendiri atas pengaturan kedua tindak pidana tersebut. Secara kelembagaan, konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara terpadu melalui kriminalisasi pendanaan terorisme yang harus dilaksanakan secara aktif dan terintegrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga keuangan yang berwenang serta kerjasama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Begitu juga halnya mengenai prosedur penanganan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah terintegrasi dengan tindak pidana terorisme.

PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Kegiatan pendanaan terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan Terorisme. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus dan menutup perkembangan kelompok-kelompok terorisme. Kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai konsekuensi dari diratifikasinya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Adapun kebijakan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui: a). penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; b). pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK; c). pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan d). pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan atas dasar perjanjian atau hubungan baik berdasarkan asas resiprositas (asas timbal balik) serta harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Kebijakan pidana tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus/menutup perkembangan dari kelompok-kelompok terorisme. 
2.	Kriminalisasi pendanaan terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai terorisme di Indonesia. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai extra ordinary crime yang bersifat desktruktif perlu mendapatkan penanganan yang ekstra baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupu prosedur penanganannya. Secara regulasi, pengaturan antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah terintegrasi, sehingga tidak dipisahkan atau berdiri sendiri atas pengaturan kedua tindak pidana tersebut. Secara kelembagaan, konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme secara terpadu melalui kriminalisasi pendanaan terorisme yang harus dilaksanakan secara aktif dan terintegrasi antara aparat penegak hukum (BNPT, POLRI dan TNI) dan lembaga keuangan (Bank, PPATK, dsb) yang berwenang serta kerjasama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Begitu juga halnya mengenai prosedur penanganan tindak pidana pendanaan terorisme haruslah terintegrasi dengan tindak pidana terorisme.

B.	Saran
1.	Hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui kebijakan kriminalisasi yang diformulasikan dalam kelompok Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam penerapannya masih mengalami hambatan dan perlu adanya mekanisme pencegahan dan penanganan secara konkrit dan terpadu antar lembaga terkait, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan kebijakan pidana formil untuk masa yang akan datang. Kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah yang positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana, sekaligus sebagai perbaikan atas kekurangan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana pendanaan terorisme.
2.	Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme membutuhkan suatu kejasama secara menyeluruh dengan melakukan koordinasi antara instansi-instansi pemerintah, swasta atau elemen sipil lainnya, karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalah teroris akan mudah diatasi. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang didasari oleh kerangka hukum berupa perluasan yurisdiksi sebagai dasar kebijakan pencegahan terorisme. Terkait hubungan dengan yurisdiksi di luar wilayah Indonesia, maka upaya mutual legal assistance (MLA) dengan FATF (Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang/Organisasi Internasional), upaya diplomasi dan pendekatan agent to agent harus dioptimalkan agar upaya pencegahan terorisme dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA
A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Banyumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 1993.
A.C. Manullang, Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti), Manna Zaitun, Jakarta, 2006.
Abdul Wahid, et.al, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Adjie S, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Agus SB, Darurat Teorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Daulat Press, Jakarta, 2014.
Ali Masyar, Gaya Indonesia Menghadapi Terorisme: Sebuah Kritik Kebijakan Hukum Pidana Terorisme di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
Ari wibowo, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Baharuddin Lopa & Moch Yamin, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2001.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
BNPT, Modul Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah, BNPT, Sentul, 2013.
Galih Priatmodjo, Densus 88 The Undercover Squad: Mengungkap Kesatuan Elite “Pasukan Hantu” Anti Teror, Narasi, Jakarta, 2010.
Hendropriyono, Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
Heri Tahir, Proses hukum yang adil dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Intan Syapriyani, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
Jawahir Thontowi, Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional, UII Press, Yogjakarta, 2005.
King Faisal Sulaiman, Who is the real terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme, Elmatera Publishing, Yogjakarta, 2007.
Louise Richardson, What Terrorists Want, Understanding the Terrorist Threat, John Murray, London, 2006.
Mardenis, Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Bandung, 2005.
Muchammad Ali Syafa‟at, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, Imparsial, Jakarta, 2005.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010,
O.S. Hiearij Eddy, Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM, Erlangga, Jakarta, 2010.
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Meyentuh Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
Riza Sihbudi, Dimensi Internasional Terorisme, dalam Terorisme Di Tengah Arus Global Demokrasi, Spektrum, Bekasi, 2006.
Romli Atmasasmita, Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI, BPHN, 2002.
_____, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 2010.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta 1986.
Wawan H Purwanto, Terorisme Indonesia Pasca Bom Marriott 2, CMB Press, Jakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Balidi Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppession Of The Financing Of Terrorism,1999 (Konvensi Internasional Pemberantasaan Pendanaan Terorisme);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme;
Keputusan MenkoPolkam Nomor Kep-26/Menko/Polkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme;
International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism.

SUMBER LAIN
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Jakarta, 1986.
Ahmad Syafii, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu.
Aulia Rosa Nasution, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional, Deliberatif Vol 1, No 1, Juni 2017.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
_____, Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
Erwin Asmadi, Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, Jurnal De Lega Lata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
Farid Septian, Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang,  Vol. 7 No. 1, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2010.
Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.
Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Randy Pradityo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime), Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Nomor 1 April 2016.