PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sandi Rojali Nursubhan
138010015
Hukum Pidana

ABSTRAK
Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertententangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penelitian ini mempertanyakan Kendala dan upaya terhadap Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan di Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.
Hasil penelitian yang dilakukan Kendala terhadap Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilakukan di Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Pertama, menyalahgunakan kewenangannya, Kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Upaya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam Penerapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah perubahan struktur organisasi pengadaan serta melaksanakan sistem pengadaan berbasis elektronik.

Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan barang

ABSTRACT

Corruption is an act contrary to the values that exist in social life because corruption creates discriminatory conditions and disrupts the sense of community justice. Criminal acts of corruption can occur in terms of procurement of goods and services made by the government, both the central government and local governments. In this study questioned the Constraints and Efforts on Implementation and Implementation of Presidential Regulation Number 54 of 2010 conducted in Indonesia in the Prevention and Eradication of Corruption.
The research method used in this research is analytical descriptive that is research specification that describes the problem under study, with normative juridical approach, data obtained from secondary law source used as primary legal material in the form of legislation, book, journal. obtained from field studies and document studies are then analyzed by qualitative juridical, after the data collected and then poured in the form of logical and systematic description by not using mathematical formulas.
The results of the research conducted obstacles to the Implementation and Implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2010 conducted in Indonesia in the Prevention and Eradication of Corruption There are 3 (three) elements to be categorized as criminal acts, First, abuse of authority, Second, provide good benefits to self and others, and Third, causing financial losses to the state. Efforts to Prevent and Eradicate Corruption in the Implementation and Implementation of Procurement of Goods and Services which is based on Presidential Regulation No. 54/2010 concerning Procurement of Government Goods and Services of changes to the organizational structure of procurement as well as implementing electronic-based procurement system.

Keywords: Corruption, Procurement

BAB I
PENDAHULUAN

A.	LatarBelakang Penelitian
Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam era reformasi dewasa ini, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan/transparansi mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/ kebebasan terhadap informasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana salah satu tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang ini. Yang dimaksud dengan transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan. Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial. Di samping itu, hubungan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dan aspek politik pemerintah juga merupakan isu yang sangat penting. Sering kali para politisi memanfaatkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu mengatasi problem yang dihadapi oleh konstituen mereka, di antaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana.
B.	Identifikasi Masalah
1.	Bagaimana Kendala terhadap Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang dilakukan di Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2.	Bagaimana Upaya untuk Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam Penerapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang di Dasarkan pada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 ?

BAB II
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang akan dianalisis dengan pendekatan sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
	Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peundang-undangan) bahan hukum sekunder (buku-buku dan bahan kepustakaan) dan bahan tersier (ensiklopedia, kamus-kamus, black law distionary).
	Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum ketenagakerjaan dimana dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in conreto, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.
2.	Metode Pendekatan
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis dan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.
  	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.  pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objek.

BAB III
PEMBAHASAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi, upaya inilah yang disebut dangan pembangunan.
Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional yang mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk mamberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya,sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis.
Untuk dapat dilaksanakannya pembangunan nasional maka pemerintah harus pula mencapai tujuan nasional serta dalam rangka menjamin kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nagara kesatuan Republik Indonesia serta kemerdekaannya, setiap negara (terutama dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia) melaksanakan politik nasional yang tidak terbatas pada batas wilayah negaranya sendiri, tetapi sering meluas ke wilayah di luar negaranya, demikian pula halnya dengan negara-negara tetangga.Dengan demikian terjadinya interaksi antar negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya       masing-masing, dimana kepentingan nasional setiap negara sering tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepentingan negara lain. Dalam melaksanakan pembangunan banyak faktor-faktor penghambat, salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi.
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) baik dari sisi dampaknya maupun dari sisi modus operandinya. Dari sisi dampak, korupsi sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian negara, misalnya dalam sektor swasta, korupsi dapat meningkatkan biaya (high cost), karena pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Korupsi dapat juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan pemerintahan dan menambah beban anggaran pemerintah. Dari sisi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, setidak-tidaknya ada 4 (empat) alasan sehingga korupsi harus diberantas, yakni (1) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, (2) menghambat pembangunan nasional, (3) tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan (4) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Dari sisi modus operandi, korupsi pengadaan barang dan jasa sangat dinamis, Antasari Azhari mengidentifikasi ada 18 (delapanbelas) modus operandi, yaitu :
1.	Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah;
2.	Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (mark-up), kemudian selisihnya dibagibagikan;
3.	Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark-up harga atau nilai kontrak;
4.	Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif;
5.	Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk kepentingan pribadi kepala daerah/peiabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif;
6.	Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi;
7.	Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (ruislag) atas aset pemda dan melakukan mark-up atas aset pemda serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
8.	Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;
9.	Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan;
10.	Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur;
11.	Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank;
12.	Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
13.	Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubung dengan proses perizinan yang dikeluarkannya; Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark-up;
14.	Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah;
15.	Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK;
16.	Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD;
17.	Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Untuk memberantas korupsi dibutuhkan suatu strategi. Strategi pemberantasan suatu kejahatan pada umumnya harus mengandung dua unsur, yaitu pencegahan (preventive) dan penindakan (repressive). Kedua unsur tersebut harus berjalan seiring dan saling melengkapi, oleh sebab itu strategi pemberantasan korupsi pun harus memahami kedua unsur tersebut.
Kewenangan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh, karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran daerah pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Pemerintah juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga berlaku kepada pemerintah daerah yang juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah akan ada jika tercantum dalam RAPBN/RAPBD yang	dibuat	oleh pemerintah/pemerintah daerah yang dibantu oleh DPR/DPRD yang kemudian akan menjadi APBN/APBD.
Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang/jasa :
a.	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadapan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat,serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
1)	Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
2)	Pengguna, panitia/pejabat pegadaan, dan penyedia barang dan jasa.
3)	Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
4)	Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional. wilayah negara republik indonesia.
5)	Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pegadaan barang dan jasa kecuali pegadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
b.	Ketentuan pokok (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010).
Secara umum pengadaan barang dan jasa di dasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan Pokok yang sekarang digunakan ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Prinsip-prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
a.	Prinsip-prinsip	pengadaan barang/jasa menurut peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemeritah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
1)	Efisien
2)	Efektif
3)	Transparan
4)	Terbuka
5)	Bersaing
6)	Adil/tidak diskriminatif
7)	Akuntabel
b.	Etika pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
1)	Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran;
2)	Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
3)	Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4)	Persepakatan tertulis para pihak;
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan dalam Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai beikut :
1.	Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor: 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan peluang baru bagi usaha di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam usaha mengatasi kolusi, korupsi dan Nepotisme, yang selama ini menjadi tuntutan reformasi disegala bidang termasuk Bidang Usaha Pengadaan Barang/jasa pemerintah, Namun kenyataannya Peraturan Presiden ini belum bisa dilaksanakan diseluruh Indonesia, walaupun dengan komitmen yang ada Peraturan Presiden ini mulai dilaksanakan efektif tahun 2011, secara nasional. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, ini menghendaki dalam pelaksanaannya terhadap Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan menggunkan system E-Elektronik, artinya dalam pelaksanaanya pengadaan barang/jasa system E-Elektronik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tetapi sampai saat ini prasarana dan saran yang dimiliki oleh Pemerintah masih belum mendukung untuk mewujudkan dan mengiplementasikan system pengadaan barang sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpres tersebut, disisi lain Dunia Usaha yang bergerak dalam usaha pengadaan barang/jasa ini secara tehknis dan non tehknis masih terdapat kendala, sehingga, pelaksanaannya belum dapat secara maksimal.
2.	Untuk mengantisipisi pelaksannaan Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, melalui pemerintah berupaya menambah dan melengkapi sarana dan prasara untuk terlaksananya jaringan yang menyeluruh dalam bidang teknolgi informasi hal ini dilakukan salah satu upaya adalah mensosilisasikan mobil-mobil yang memberikan sarana Internet kepada masyarakat di setiap kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A.	Buku

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta Genta Publishing. 2010.
-----------, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing. 2010.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,1996.
Bintono Ngadapdap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT Rhineka Cipta, 1996.
Evi Hartanti,  Tindak Pidana Korupsi  Jakarta  Sinar Grafika  2006.
IGM. Nurdjana, Korupsi dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005.
Jhony Ibrahim, Theori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, Malang, 2006.
Marwan Effendy, “Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana”, Referensi, Jakarta, 2011.
-----------, Pemberantasan Korupsi dan Good Govermance, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
Moeljatno,. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2012.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
Rusli Effendy, Azas-azas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta, 1998.
Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Kanter& S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2012. 
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Bandung, 19984.
Zaenal Abidin Farid, Hukum Pidana I,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 
Peter R. Senn dalam Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982. 
Yohanes Sogar Simamora, Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

B.	Perturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

C.	Sumber Lain

Amiruddin. Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah. Makalah Simanar kerjasama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Fak Hukum Unram, di selenggarakan di Mataram tgl 5 September 2006).

Yohanes Sogar Simamora, Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

Indriyanto Seno Adji,. Antara "Kebijakan Publik" (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi". Semarang.