PELAKSANAAN ASAS PEMBAGIAN HABIS TUGAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Aditia Restianda, 131000429 (2018) PELAKSANAAN ASAS PEMBAGIAN HABIS TUGAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text J. BAB II.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (143kB) | Preview
	Text M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (457kB) | Preview
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 merupakan salah satu revolusi yang sangat baik untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia. Jawa barat yang menjadi provinsi terbesar di Indonesia yang sudah menerapkan peraturan pemerintah ini sudah merasakan beberapa perubahan kearah yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti, bagaimana pelaksanaan asas pembagian habis tugas pada provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan kendala apa yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan penerapan peraturan pemerintah tersebut. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan asas pembagian habis tugas dalam perubahan susunan perangkat daerah di tingkat provinsi. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, dan terintegrasi. Demikian dengan adanya peraturan pemerintah tersebut susunan Perangkat Daerah ditingkat provinsi saat ini telah sesuai dengan prinsip efisiensi, tepat fungsi, dan tepat ukuran, sehingga walaupun secara struktur ada bagian yang dikurangi tetapi fungsi dan tugas yang dilimpahkan kepada perangkat daerah tersebut dapat dibagi habis dan tidak ada perangkat daerah yang memiliki tugas yang tumpang tindih. Kemudian secara garis besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, hanya saja membutuhkan waktu untuk penyelesaian proses administrasi khususnya terkait dengan pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Peraturan Pemerintah ini tergolong baru sehingga pemerintah provinsi diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lebih cepat, sehingga proses administrasi dan pelimpahan aset bisa terselesaikan. Kata Kunci : Pembagian, Tugas, Perangkat Daerah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Jul 2018 04:19
Last Modified:	25 Jul 2018 04:19
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34258

Actions (login required)

View Item