KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DALAM PENANGANAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL

Murdiana Oktavia Putri, 142030051 (2018) KEBIJAKAN PEMERINTAH RI DALAM PENANGANAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text COVER.docx Download (43kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (26kB)
	Text ABSTRAK 3 bahasa.docx Download (15kB)
	Text BAB I.docx Download (27kB)
Preview	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (208kB) | Preview
	Text BAB II.docx Download (45kB)

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan pada tenaga kerja asing. Salah satu wilayah yang cukup strategis adalah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau yang mana seluruh wilayahnya dikelilingi Selat Singapore dan Selat Malaka. Selain berada di jalur pelayaran internasional, daerah ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Negara Singapore dan Malaysia. Oleh karena itu, letak geografis yang begitu strategis sehingga banyak terjadi perpindahan orang ke dalam maupun ke luar Indonesia di mana para warga negara asing yang masuk ke Indonesia khusunya kawasan Bintan rawan terjadi pelanggaran penyalahgunaan surat izin tinggal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menelaah data dari berbagai sumber dan menginterpretasikan sesuai dengan teori yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dan sekunder melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data tentang tenaga kerja asing ilegal yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Bintan. Hasil dari penelitian ini memaparkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam melakukan upaya upaya guna mengurangi penyalahgunaan izin tinggal di Kabupaten Bintan. Kebijakan Keimigrasian melalui program yaitu di galakaknnya sosialisasi bagi masyarakat dan perusahaan penggunan tenaga kerja asing dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang peraturan penggunaan dan kerugian mempekerjakan tenaga kerja asing illegal, melaksanakan pengawasan dan penerapan penindakan bagi pelaku pelanggaran. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah RI di Kabupaten Bintan sendiri ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan program dan upayanya, berupa masih kurangnya SDM guna melakukan pengawasan dan penindakan, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang disalahgunakan oleh tenaga kerja asing ilegal, dan kurang kooperatif nya perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk melaporkan pekerjanya. Tenaga kerja asing merupakan salah satu penyumbang devisa Negara jika mereka bekerja secara legal dan Tenaga kerja asing juga di harapakan dapat membantu sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri dengan mentransfer pengetahuan dan skill mereka kepada para pekerja di Indonesia tetapi malah mereka terkadang melakukan pelanggaran yang mana tidak memiliki izin tinggal yang seharusnya. Penyalahgunaan izin tinggal kerap kali terjadi di Indonesia dan para pelakunya hanya menggunakan visa kunjungan sebagai izin kerja mereka. Penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di Kabupaten Bintan tidak lepas dari kurang pekanya tenaga kerja asing tersebut akan peraturan izin tinggal di Indonesia yang berimbas pada berkurangnya kesempatan kerja yang ada bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kata kunci: Tenaga Kerja Asing Ilegal, Pelanggaran, Kebijakan Pemerintah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2018
Depositing User:	Mr Iwan Ridwan Iwan
Date Deposited:	23 Jul 2018 02:58
Last Modified:	23 Jul 2018 02:58
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34229

Actions (login required)

View Item