TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT SENGKETA TANAH DI DESA CITATAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI INDONESIA

Dhini Ilani Jusan, 141000188 (2018) TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT SENGKETA TANAH DI DESA CITATAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text G. BAB II.pdf Download (253kB) | Preview
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text J. BAB V.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (286kB) | Preview
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)

Abstract

Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya, Akta Ikrar Wakaf dinyatakan sah apabila semua syarat dan rukun yang ditentukan telah terpenuhi. Salah satu Rukun tersebut adanya peruntukan harta benda wakaf yang dimiliki oleh wakif ( harta milik sendiri).Praktek Ikrar Wakaf dimasyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien karena adanya sengketa Tanah yang diwakafkan dan sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf memiliki dua kepemilikan atas tanah yang diwakafkan tersebut. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang sahnya Ikrar Wakaf, Bagaimana pelaksanaannya didalam Masyarakat, Bagaimana Alternatif solusi terhadap Sengketa Pembatalan Akta Ikrar Wakaf . Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dan hasil penelitiannya disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berupa sumber-sumber Hukum Wakaf dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum Pembatalan Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini dapat disimpulkan Akta Ikrar Wakaf menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 3 adalah wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Akta Ikrar Wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) salah satu syaratnya adanya Data dan Keterangan Harta Benda Wakaf. Praktek pembuatan Akta Ikrar Wakaf dalam masyarakat masih menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah yang akan diwakafkan. Kata Kunci : Akta Ikrar Wakaf, Sengketa Tanah, Undang-Undang

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	17 Jul 2018 04:14
Last Modified:	17 Jul 2018 04:14
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34167

Actions (login required)

View Item