ANALISIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tito Jaelani
138040001
Hukum Pidana

ABSTRAK

Dalam prakteknya, direksi sering kali dirugikan akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan oleh belum adanya harmonisasi undang-undang mengenai definisi keuangan negara sehingga memungkinkan direksi dikenakan tindak pidana korupsi jika direksi dalam mengambil keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan milik badan usaha milik Negara. Karena itu dibutuhkan doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum bagi direksi dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam penelitian ini mempertanyakan kedudukan keuangan pada BUMN dalam hukum positif di Indonesia serta penerapan Doktrin Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia, penerapan Unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara dan  Analisa Kerugian keuangan pada Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Kasus Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III dengan Terdakwa Budi Rahmat Kurniawan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.
Hasil penelitian inai adalah Selain itu, jika direksi membuat keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian untuk perseroan dikarenakan ultra vires atau melampaui kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi tersebut tidak bisa dilindungi oleh doktrin Business Judgement Rule. Dalam hal direksi melakukan tindakan ultra vires, maka direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas, pasa ini menyatakan bahwa setiap anggota  direksi bertanggung jawab penuh sampai pada  harta pribadi  apabila direksi tersebu melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, kemudian direksi BUMN juga dapat dikenakan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Direksi, BUMN, Business Judgement Rule
ABSTRACT

In practice, directors are often harmed by the business decisions they make. This is caused by the absence of harmonization of the law regarding the definition of state finances so as to enable the directors to be subject to corruption if the directors in making business decisions cause losses for the state-owned enterprise. Therefore it takes the doctrine of Business Judgment Rule as legal protection for the directors in conducting business transactions. In this study questioned the financial position of BUMN in positive law in Indonesia and the implementation of Business Judgment Rule (BJR) Doctrine in Indonesia, the implementation of the State financial loss element in corruption cases involving State Owned Enterprises and Financial Loss Analysis on State-Owned Enterprises in the perspective of Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law Number 20 Year 2011 concerning the Eradication of Corruption related to Case of Procurement and Implementation of Development of Science and Training Center of Sailing Sciences (BP2IP) Sorong Phase III with Defendant Budi Rahmat Kurniawan. 
The research method used in this research is analytical descriptive that is research specification that describes the problem under study, with normative juridical approach, data obtained from secondary law source used as primary legal material in the form of legislation, book, journal. data obtained from field studies and document studies are then analyzed by qualitative juridical, ie after the data collected and then poured in the form of logical and systematic description by not using mathematical formulas. 
The result of this research is also that if the directors make a business decision that causes losses for the company due to ultra vires or exceeds the authority specified in the statutes or prevailing laws, such directors can not be protected by the Business Judgment Rule doctrine. In the case of directors exercising ultra vires, the Board of Directors may be subject to Article 97 Paragraph (3) of the Limited Liability Company Law, which stipulates that each member of the Board of Directors is fully responsible to the personal property if the directors fails to make any mistakes or omissions losses, then the directors of BUMN  may also be subject to Article 1365 BW of unlawful acts that result in harm to others, it must pay compensation to the injured party

Keywords: Board of Directors, BUMN, Business Judgment Rule

BAB I
PENDAHULUAN 

A.	Latar Belakang Penelitian
Seiring dengan dinamika dan kompleksitas hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, maka semakin besar pula peran dan tanggung jawab negara terhadap kehidupan warganegaranya. Dalam negara kesejahteraan (welfare state), tugas negara tidak hanya terbatas untuk menjaga tata tertib dan keamanan melainkan juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Pada era globalisasi seperti yang terjadi saat ini, konsep welfare state dimaknai sebagai kemampuan negara mereduksi jurang pemisah antara berbagai kelompok sekaligus mampu memberdayakan jurang pemisah antara berbagai kelompok sekaligus mampu memberdayakan potensi warganya dalam menghadapi persaingan global. Berbagai fenomena tersebut menjadi peran dari negara tidak saja terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar tetapi juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sebuah welfare state memegang peranan strategis, yang harus menjalankan fungsi ganda sebagai agen pembangunan (agent of development) sekaligus dapat menjalankan fungsi sosial (social function) untuk kesejahteraan masyarakatnya. 
Fungsi ganda yang harus dipikul oleh  Badan Usaha Milik Negara, menyebabkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dapat menimbulkan berbagai resiko dan kerawanan, baik sebagai resiko bisnis maupun akibat hukum yang membawa implikasi pidana.
Berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran di lingkungan BUMN yang berimplikasi pidana dan biasanya disebut dengan istilah kejahatan bisnis, yang tentunya bersentuhan dengan 3 (tiga) aspek hukum yang berbeda yaitu aspek Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi dengan sifat yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga menyebabkan tidak adanya pemisahan antara hukum publik dan privat.
Untuk lebih mendalami tentang perbedaan antara diametral tersebut, maka hendaknya dipahami terlebih dahulu mengenai kedudukan BUMN berdasarkan paket Undang-Undang keuangan negara yang telah dikeluarkan oleh negara, meliputi :
a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
c.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 9 menjelaskan bahwa pengelompokan BUMN dalam dua klasifikasi yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan. Untuk Perusahaan Jawatan (Perjan) tidak dikenal lagi dan diberi waktu paling lama dua tahun beralih menjadi Perum atau Persero.
Kedudukan BUMN dan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum privat mengelola keuangan Negara baik seluruh sahamnya maupun sebagian dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan termasuk melawan hukum dalam arti hukum privat (wanprestasi) dan melawan hukum dalam arti maladministrasi yaitu adanya perbuatan atau tindakan secara faktual yang dilakukan oleh seseorang Terdakwa selaku Direktur Perusahaan BUMN (Persero) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam praktiknya sebagai tindak pidana korupsi.
Bangsa Indonesia menghadapi hal yang sangat besar sampai dengan saat ini yaitu merajalelanya korupsi, terutama yang berkualifikasi dengan korupsi politik. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan yang luar biasa.
Secara yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik karena melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, penggelapan uang Negara dan pemalsuan dokumen dan sebagainya untuk mengalihkan uang Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara Negara yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan, seperti penyuapan (bribery), baik yang bersifat aktif atau yang memberi suap (actieve omkoping) maupun yang bersifat pasif atau yang menerima suap (passieve omkoping) serta gratifikasi, pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion), bahkan turut serta dalam pemborongan, leveransir dan rekanan.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari 40 (empat puluh) Pasal dan ayat Hukum Pidana Materiil di kelompokan ke dalam  7 (tujuh) Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu diantaranya tipe tindak pidana korupsi ”murni merugikan keuangan Negara” yakni dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 ayat (2). Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12 A dan Pasal 17. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ).
Tindakan menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus diakui merupakan Pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi. 
Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 3

 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Data LeIP Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Indonesian Institute for Independent Judiciary) menyebutkan sudah banyak koruptor yang dijerat oleh kedua Pasal tersebut dan dijebloskan ke penjara karena terbukti merugikan keuangan negara. Namun dalam praktiknya penerapan unsur “merugikan keuangan negara” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap proses penanganan perkara korupsi seringkali menimbulkan permasalahan.
Unsur Kerugian keuangan Negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
Unsur yang harus dibuktikan tersebut sering memunculkan polemik seakan terjadi suatu kerancuan mengenai pengaturan keuangan Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas serta  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan secara spesifik celah perdebatan tersebut berujung kepada pertanyaan apakah kerugian yang dialami BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerugian keuangan Negara yang dapat tergolong tindak pidana korupsi apabila diakibatkan suatu perbuatan secara melawan hukum.
Kontroversi dan kerancuan terjadi karena terdapat multi tafsir terhadap makna keuangan Negara dan kerugian Negara dalam kaitannya dengan BUMN persero, yang menimbulkan pertanyaan apakah BUMN Persero dapat dikategorikan sebagai subjek hukum publik ataukah subjek hukum privat dan apakah terhadap kekayaan BUMN Persero, pengelolaannya tunduk pada hukum publik, dalam hal ini hukum keuangan Negara serta hukum perbendaharaan Negara ataukah tunduk sepenuhnya pada hukum privat, dalam hal ini hukum perseroan.
Selain itu hal yang menarik di dalam tulisan Prasetio  tentang Doktrin yang dikenal dalam hukum perusahaan yaitu Business Judgment Rule yang memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, Business Judgment Rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko ketimbang terlalu hati-hati. Prinsip tersebut mencerminkan asusmsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang  bisnis ketimbang direksi.
Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 2 dan 3 terdapat frase kata “kerugian keuangan negara” merupakan bestendle delict yang harus dibuktikan. Walaupun di depan kata “kerugian keuangan negara” terdapat kata “dapat mengakibatkan” yang mengkualifikasikan itu merupakan delik formil artinya tidak perlu dibuktikan akibatnya, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam pasal 4 yang mengatakan “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku”. Akan tetapi menurut hemat penulis, sebelum kita harus membuktikan “kerugian keuangan negara” terlebih dahuulu harus dapat dibuktikan “apakah itu termasuk keuangan negara atau bukan yaitu “identifikasi” perbuatan BUMN sebagai badan hukum juga sebagai pelaku (korporasi) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”
Sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara tidak hanya dapat didasarkan pada hakekat mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Akan tetapi yang lebih penting dan mendasar pada rumusan materiilnya yaitu “merugikan keuangan Negara”. 
Unsur Kerugian Negara inilah yang selalu kemudian diidentikan dengan Keuangan Negara. Kemungkinan dapat terjadi, perbuatan tindak pidana korupsi seseorang dalam perseroan terbatas (persero), yang sahamnya antara lain dimiliki Negara berarti secara formal melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Akan tetapi, perbuatan tersebut secara materiil tidak merugikan keuangan Negara karena posisi dan status hukum dalam perseroan tersebut bukan lagi merupakan keuangan Negara, melainkan keuangan milik perseroan (persero) tersebut, dimana pemerintah sebagai pemilik saham mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan pemilik saham swasta lainnya.
Penempatan uang Negara di BUMN dalam beberapa teori sering dibenturkan dengan independensi badan hukum korporasi yang harus diberi ruang untuk mengelola secara privat dalam mengantisipasi konsekuensi resiko bisnis. Hal itu sering menimbulkan dilema antara independensi korporasi untuk melakukan inovasi dengan ancaman jerat Undang-Undang Tipikor, karena sebagian kekayaan yang dikelolanya bersumber dari uang Negara ketika korporasi menghadapi resiko bisnis.
Walaupun pada tanggal 18 September 2014 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak pengujian sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait definisi keuangan negara, kekayaan negara, dan kewenangan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang diajukan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara diantaranya pengujian konstitisionalitas Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara telah dipertimbangkan dalam putusan bernomor 48/PUU-XI/2013 yang putusannya menolak untuk seluruhnya. 
Menurut Mahkamah Konstitusi justru timbul ketidakpastian hukum apabila Pasal 2 huruf g dan huruf i dihapus karena ada ketidakjelasan status keuangan negara yang digunakan oleh Badan Hukum Milik Negara Perseroan Terbatas dalam menyelenggarakan fungsi negara. Pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau nama lain yang sejenisnya, dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan Negara. 
Posisi BUMN yang dilematis ini setidaknya dikarenakan ada 2 (dua) poin yaitu pertama  adanya perbedaan diantara Undang-undang membawa konsekuensi direksi BUMN berada dalam posisi dilematis ketika mengambil keputusan, terutama keputusan yang beresiko menimbulkan kerugian. Sebab, kerugian yang timbul tersebut dapat mengakibatkan mereka dituding menciptakan kerugian negara lalu dijerat dengan Undang-undang Tipikor. Yang ke dua dilema lain BUMN yakni seorang idealnya seorang hakim (agung), dalam memeriksa perkara terkait keputusan bisnis seorang direksi yang dianggap merugikan perseroan, seharusnya tidak hanya melihat dari sisi kesalahan dan kelalaian seorang direksi dalam mengambil keputusan. Ia juga harus memperhatikan proses dari posisi seorang direksi ketika mengambil keputusan bisnis apakah mengandung kecurangan (fraud), dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi seorang direksi ataukah benar semata-mata untuk kepentingan perseroan dalam mengambil keputusan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan dan perbedaan pendapat terkait: “Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Badan Usaha Milik Negara”

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat penulis identifikasikan permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimana kedudukan keuangan pada BUMN dalam hukum positif di Indonesia serta penerapan Doktrin Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia ?
2.	Bagaimanakah penerapan Unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara?
3.	Bagaimana Analisa Kerugian keuangan pada Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait Kasus Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III dengan Terdakwa Budi Rahmat Kurniawan ?

C.	Kerangka Pemikiran
Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …” 
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau welvaarstaats atau verzorgingstaats, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah diserahi pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.
Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (stable), tetapi dia tidak boleh diam (still) atau kaku (rigid). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktibilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. 
Dikaitkan dengan tujuan hukum, sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu “kepastian”, “keteraturan” (ketertiban) dan “keadilan”. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak akan mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan. Tetapi ketiga tujuan ini sering pula hanya diungkapkan dengan kata “keteraturan”. 
Dalam perkembangan dan kenyataannya, keadilan bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum pasca keteraturan. Dalam suatu Negara hukum modern, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “kesejahteraan” yang sebesar-besarnya bagi rakyat Negara itu. Tujuan ini pada mulanya diperkenalkan oleh penganut paradigma Hukum Utilitarian, tujuan hukum adalah manfaat dari hukum itu untuk masyarakat manusia.
Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Teori dari Jeremy Bentham tersebut dikritik oleh John Rawls, yang kemudian memberi suatu jawaban terhadap kritik-kritik yang dibuat oleh penentang atau lawan dari teori utilitis. Anda akan mengetahui bahwa, disaat teori utilitis menjumpai kegagalan, maka disaat itu pula, teori Rawls berhasil.  
Semua teori keadilan adalah merupakan teori tentang cara untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari seluruh warga masyarakat. Menurut konsep keadilan utilitis, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda, ialah dengan cara selalu mencoba memperbesar kebahagiaan. Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda, adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. 
Dikaitkan dengan problematika mengenai unsur kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara, dari prespektif ekonomi, situasi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait polemik pertanggung jawaban pidana korupsi para pengurus Badan Usaha Milik Negara tentu akan memberi dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi negara secara umum dan bisnis Badan Usaha Milik Negara itu sendiri secara khusus. Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus cermat dan tidak boleh serampangan dalam mengambil kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara, sebab Badan Usaha Milik Negara merupakan tulang punggung ekonomi negara yang wajib dijaga agar tetap kondusif dan berkembang maju.
Unsur kerugian keuangan negara ini sebenarnya sudah diwacanakan untuk dihilangkan dalam revisi RUU Tipikor yang baru (Prolegnas 2013).
Dengan mengadopsi nilai yang terdapat dalam Konvensi Anti-Korupsi PBB tahun 2003 yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi UNCAC Tahun 2003. 
Konvensi UNCAC PBB tahun 2003 setidaknya mengatur tentang 4 hal:
1. Basic forms of corruption such as bribery and embezzlement;
2. Complex forms of corruption such as trading in influence, laundering of proceeds; 
3. Offences committed in support of corruption such as money laundering or obstructing justice;
4. Private sector corruption.
Dalam konvensi tersebut, korupsi di sektor privat memang menjadi salah satu poin penting, unsur merugikan keuangan negara oleh karenanya tidak relevan lagi. Mengenai hal ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berpendapat setidaknya ada 5 (lima) alasan mengapa unsur kerugian keuangan negara patut dihilangkan, yakni sebagai berikut:
Standar internasional United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, tidak memasukkan unsur kerugian negara lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi;
1.	Banyak tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara secara langsung, seperti tindak pidana penyuapan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat;
2.	Akan terjadi perlakuan yang sama antara Badan Usaha Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan swasta, jika terjadi tindak pidana yang melibatkan perusahaan tersebut;
3.	Membuka peluang dituntutnya kerugian non keuangan negara, sebab dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara namun juga kerugian lain seperti kerugian masyarakat/sosial dan bahkan juga kerugian ekologis;
4.	Mendorong percepatan penanganan perkara korupsi.
Guru Besar FH UGM, Nindyo Pramono menilai bahwa memang ada ketidaksinkronan beberapa undang-undang terkait apakah kekayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai bagian kekayaan Keuangan Negara Jika mengacu UU Keuangan Negara, UU BPK, UU Pemberantasan Tipikor, UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, maka kekayaan Badan Usaha Milik Negara bagian dari kekayaan negara. Namun, jika merujuk pada UU Badan Usaha Milik Negara, UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, UU Pasar Modal yang terkait lingkup bisnis secara tegas menyatakan kekayaan Badan Usaha Milik Negara adalah kekayaan perusahaan. Ketidakharmonisan peraturan ini oleh sebab itu tidak sepatutnya dibiarkan.
Berpijak pada hal tersebut diatas, mengingat bahwa pembangunan pada hakekatnya tidak netral sifatnya, maka pengkonsepsian hukum sebagai sarana pembangunan juga dihadapkan pada pilihan-pilihan dan pemihakan-pemihakan. Sehingga, munculah perdebatan mengenai politik sosial, politik pembangunan, dan politik hukum, termasuk persoalan distribusi hasil-hasil pembangunan dan kemanfaatan pembangunan bagi golongan sosial yang lemah. Pembangunan bukan untuk golongan yang kuat dan kaya saja, akan tetapi juga untuk membantu peningkatan harkat dan martabat atau derajat mereka yang lemah dan miskin, sehingga pemfungsian hukum dalam masyarakat akan menyangkut pula pemfungsian hukum untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan konsep Negara kesehjahteraan yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas hukum memiliki posisi yang fundamental dalam sistem sebuah Negara, sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas suatu Negara dapat diukur dari kuakitas sistem dan penerapan hukum yang berlaku pada Negara tersebut. Menurut O. Notohamidjojo hukum merupakan modal pertama dan utama dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya hukum memiliki kaitan yang erat dengan hakikat kemanusiaan. Theo Hujbers menegaskan bahwa kehadiran hukum merupakan suatu aturan hidup yang baik disusun secara rasional dan moral dengan bertumpu kepada hak-hak manusia. Namun suatu hukum baru akan bermanfaat dan dapat diterapkan bila telah dikukuhkan oleh suatu Negara. 
Ide dasar Negara kesehjahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greates happiness (welfare) of the greatest number of their citizen. Bentham mengunakan istilah utilty (kegunaan) untuk menjelakan konsep kebahagiaan atau kesehjahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan bentham ini mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesehjahteraan Negara” (father of welfare states).  
Sejalan dengan hal tersebut diatas revisi terkait berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan pengertian keuangan Negara dalam hubungannya dengan pengertian kerugian keuangan Negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kiranya perlu dilakukan dengan cara harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun harmonisasi secara horinzontal, sehingga substansi produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan manfaat kepada keberpihakan rakyat itu sendiri, tidak memberikan porsi istimewa kepada pengurus Badan Usaha Milik Negara dalam pengelolaan kekayaan Negara tersebut, dengan dalil teori hukum itu sendiri. 
Dalam regulasi Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi mendatang, unsur kerugian keuangan negara tetap perlu diatur secara khusus mengenai rumusannya dan dalam kaitannya dengan hubungannya dengan berbagai undang-undang yang memberikan pengertian atau definisi tentang keuangan Negara atau kerugian keuangan Negara sehingga memberikan kejelasan sekaligus menandakan tujuan atau kebijakan pemerintah dan lembaga eksekutif mengenai keberpihakan hukum dalam rezim anti korupsi. Tidak hanya kerugian keuangan negara namun juga kerugian keuangan daerah dan perekonomian negara. Kerugian Keuangan Negara atau Daerah seharusnya tidak hanya yang bersifat ekonomi (finansial), namun juga kerugian negara atau daerah berupa hilangnya sumber daya alam atau lingkungan atau ekologis akibat korupsi yang dilakukan juga sebagai pemikiran yang perlu dikedepankan. Kerugian Negara atau daerah yang dimaksud adalah kerugian Negara atau daerah yang sudah terjadi (actual loss) maupun yang berpotensiakan terjadi (potential loss). Dalam hal terjadi  kerugian keuangan Negara atau daerah maka instansi atau lembaga yang berwenang melakukan penghitungan harus diperluas tidak saja Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau Kantor Akuntan namun juga institusi penegak hukum sepanjang yang melakukan penghitungan adalah orang yang mempunyai kompetensi. Lembaga atau pihak yang berwenang dalam penghitungan kerugian negara harus ditegaskan dalam Undang-Undang yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghindari multi tafsir dan masalah lain dikemudian hari.
Di tengah keterpurukan praktik berhukum di Negara Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat lemah atau miskin, sudah saatnya kita tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara legalistic-positivistic, yakni cara berhukum yang berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (rule bound), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, yang dalam istilah Satjipto Raharjo, disebut sebagai penerapan hukum progresif. Salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau penjara hukum yang bersifat positivistic-legalistik. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukan, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis-sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.
Untuk itu, penegakan hukum haruslahlah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan dijungjung tinggi oleh masyarakat, yang bagi masyarakat Indonesia nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, ketertiban, kemodernan musyawarah, perlindungan hak asasi dan sebagainya. Dalam menegakan prinsip keadilan, berbagai patokan keseimbangan mesti diwujudkan dalam kenyataan. Konon lagi jika kita berbicara tentang keadilan menurut cita hukum bangsa Indonesia, yang memang sangat mengutamakan kaidah-kaidah yang bersumber dari keseimbangan, termasuk keseimbangan alam dan keseimbang nilai dalam masyarkat, meskipun sebenarnya prinsip keseimbangan tersebut bukanlah monopoli bangsa Indonesia.
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup  
Lundstedt mengatakan Bahwa tindakan-tindakan yang benar adalah tindakan yang umumnya mempunyai hasil-hasil sebaik-baiknya, dan ini adalah hasil-hasil yang mengandung manfaat-manfaat yang sebesar-besarnya, yang menurut intuisi dipandang berharga. Pengalaman mengakui nilai-nilai yang terkandung didalam fakta-fakta sosial, dalam mana nilai itu mendapat realisasi. Keadilan adalah seluruh dari nilai-nilai mengenai hubungan-hubungan manusia, yang diakui secara intuitif dengan perantaraan pengalaman kolektif. Tetapi karena nilai-nilai ini sangat lekas berubah, maka dianggap bahwa keadilan tidak mempunyai arti terpisah dari kenyataan-kenyataan dalam mana nilai-nilai itu dapat dicapai. 
  Dikaitkan dengan problematika mengenai unsur kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan BADAN USAHA MILIK NEGARA dilihat dari segi struktur  semestinya sebagai reaksi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 yang mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan keberpihakan terhadap tugas Negara dalam mensehjahterakan masyarakat khususnya yang berekonomi lemah dalam berbagai demensi seperti telah diutarakan diatas, Pemerintah dan DPR diharapkan segera melakukan pembenahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berparadigma keseimbangan antara kepastian, keadilan hukum dan kemanfaatan sosial dan ekonomi, dalam arti sebenarnya para penegak hukum telah mendapatkan landasan yang kuat untuk mengusut tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara khususnya dalam bentuk persero, tetapi lebih bermanfaat kiranya Tumpang tindih peraturan hukum terkait lingkup keuangan negara harus diselesaikan, harmonisasi vertikal ditindaklanjuti dengan harmonisasi horizontal Undang-Undang yakni revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) telah mengatur mengenai unsur “kerugian keuangan negara” sebagai salah satu rumusan delik korupsi, namun regulasi ini tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara. Kondisi ini pada praktiknya menyebabkan multitafsir dan persoalan mengenai siapa yang berwenang dalam penghitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara  Perlu dibuat kesepahaman antara lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara (BPKP dan BPK) dalam kaitannya mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksaanaan penanganan perkara korupsi khususnya yang berkaitan dengan penerapan unsur kerugian keuangan Negara, selain itu, BPK dan BPKP harus menjadi lembaga yang menentukan langkah penindakan dalam hal jika terjadi kerugian di Badan Usaha Milik Negara, apakah hanya sebatas diperlukan tindakan administratif (administrative measure) ataukan akan diteruskan ke penyidik. Penyidik dan penuntut tidak memiliki wewenang lebih jauh memasuki wilayah keuangan negara yang secara administratif merupakan wilayah pengawasan BPK dan BPKP. Esensinya adalah pertimbangan keabsahan yuridis haruslah disertai keabsahan pertimbangan kemanfaatannya, yang memudahkan aparatur penegak hukum menjalankan tugasnya dan memberikan kemanfaatan dalam setiap tindakannya sebagai keadilan yang sesunguhnya.Tujuannya adalah mempersempit kebocoran keuangan Negara dalam APBN dan APBD, dan kemanfaatannya adalah APBN tersebut tersebut dapat dipergunakan untuk kemakmuran warga Negara Indonesia dan kemajuannya. 

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, karena itu dalam penulisan tesis ini digunakan metodologi penulisan sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis, artinya bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara.
2.	Metode Pendekatan
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.
Metode pendekatan ini digunakan untuk pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti yaitu adanya kesenjangan antara harapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta kenyataan dalam praktik penerapan dalam praktik yang berbeda sehingga layak dijadikan objek penelitian. 
3.	Sumber dan Jenis Data
Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.	Data Primer
Penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka data primer yang digunakan berasal langsung dari lapangan melalui wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber.
b.	Data Sekunder
Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
a.	Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket atau questioner. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.
b.	Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. 
Data sekunder terdiri dari :
1)	Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
a)	Undang-Undang Dasar 1945;
b)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
d)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
f)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
g)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
h)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
i)	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
j)	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003
2)	Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
(1)	Buku-buku yang membahas tentang hukum agraria dan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan.
(2)	Hasil karya ilmiah para sarjana tentang pengadaan/pembebasan tanah.
(3)	Hasil penelitian tentang pengadaan tanah.
5.	Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A.	Kesimpulan
1.	Terhadap Badan Usaha Milik Negara/Persero, pengelolaannya tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dan UUPT serta Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk BUMN/Persero terbuka. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawabannya berbeda dengan sistem pertanggungjawaban APBN/APBD meskipun terdapat uang negara disana. Karakter Perseroan Terbatas sangat lekat pada BUMN/Persero sehingga ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perseroan Terbatas juga berlaku bagi BUMN/ Persero. Untuk mengetahui kedudukan kekayaan BUMN/ Persero, harus melihat kepada sumber kekayaan BUMN/Persero. Sumber kekayaan BUMN/Persero terbagi dalam dua golongan, yaitu pendanaan yang disebut dengan penyertaan modal negara, yang berbentuk saham-saham yang masuk dalam kekayaan Persero dan penyertaan negara berupa pendanaan yang bersumber dari anggaran pelaksanaan PSO (Public Service Obligation) yang tidak masuk dalam kekayaan Persero. Kekayaan yang dipisahkan dari APBN yang kemudian dijadikan sebagai modal pendirian BUMN/Persero ataupun yang terdiri dari saham-saham dengan sendirinya akan menjadi kekayaan BUMN/Persero bukan lagi kekayaan negara. 
2.	Tanggungjawab direksi pada kasus Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan dan Direktur Utama PT Budi Rachmat Kurniawan, keduanya dikenakan tindak pidana korupsi. Ini dikarenakan yang dirugikan oleh kedua direksi tersebut keuangan negara perseroan. Karena harta kekayaan perseroan walau lepas dari harta pendirinya tetapi pemiliknya adalah negara. Dengan begitu tepat jika kerugian perseroan merupakan kerugian negara juga. Permasalahan ini dikarenakan tidak ada harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. definisi mengenai keuangan negara yang diatur di dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara berbeda dengan definisi keuangan negara yang ada di dalam Undnag-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, business judgement rule dimaksudkan untuk melindungi direksi dan karyawan, yang beritikad baik, dari pertanggungjawaban secara pribadi akibat keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sebagian kalangan berpendapat konsep business judgement rule telah diadopsi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (5) undang-undang ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertangungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika  dapat  membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya. Seharusnya tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMN berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan (4 UUPT), serta Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan. Kemudian Pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua)  anggota  direksi  atau  lebih,  tanggung  jawab  secara  pribadi  tersebut  berlaku  secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Serta Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab direksi dalam pengelolaan BUMN lebih condong kepada pertanggungjawaban perdata karena dalam hal ini termasuk bagian dari hukum privat dan bukan ranah hukum publik. Direksi bisa dituntut ke ranah pidana apabila direksi tersebut melakukan perbuatan penipuan (fraud) atau penggelapan.
3.	Analisa Kerugian Keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua kasus yang coba penulis analisis yaitu kasus korupsi pembangunan Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III dan kasus Kasus PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) yang dijadikan tersangka dan sudah diputus oleh Mahkamah Agung sehingga telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam kedua perkara tersebut yang melibatkan pejabat dari Badan usaha milik Negara telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara, atas tindakan para direksi Badan Usaha Milik Negara tersebut mengakibatkan kerugian negara. Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara, dapat dilihat dari hubungan kausal dari Sebab ke Akibat (A Priori), misalnya perbuatan seorang Direksi yang mengelola uang Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Apabila pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara tersebut dilaksanakan dengan prinsip Good Corporate Governance maka status keuangan pada Badab Usaha Milik Negara tersebut merupakan Privat sedangkan sebaliknya jika dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara tersebut tidak dilaksanakan dengan prinsip Good Corporate Governance artinya ada Fraud di dalamnya maka terjadi Transformasi status keuangan pada Badan Usaha Milik Negara dari Privat ke Publik dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

B.	Saran-saran
1.	Diharapkan ke depan tidak terjadi perdebatan, terutama yang berhubungan dengan kasus korupsi pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal bagi sebuah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara tersebut menderita kerugian, maka hal itu menjadi polemik apakah kerugian tersebut merupakan kerugian yang diakibatkan resiko bisnis (bisnis risk) atau merupakan kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana.
2.	Diperlukan harmonisasi peraturan perundangan agar tidak terjadi tumpang tindih yang mengatur tentang keuangan Negara, Badan Usaha Milik Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perseroan terbatas dan pemisahan antar publik dan private.
3.	 Memperbanyak sosialisasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah beserta peraturan perundangundangan serta tahapannya kepada instansi pemerintah dan BUMN agar memahami hakikat pengadaan barang dan jasa.