BAB II 
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1.	 Kajian Pustaka
Kajian Pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek, dan dimensi dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam pembahasan di bawah ini.

2.1.1	Hasil Penelitian Sutriyani
Hasil penelitian Sutriyani (2010)  melakukan penelitian tentang Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Badan Geolgi Bandung, permasalahan pokok penelitian ini adalah rendahnya efektivitas Kerja Pegawai Sekretaria Badan Geologi Bandung rendah yang diduga disebabkan oleh belum dijalankanya dimensi Pembagian Kerja secara menyeluruh pada Sekretariat DaerahGeologi Bandung.
Pendekatan dalam penelitian ini tentang Pembagian Kerja dan Efektivitas Kerja dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik dengan menggunakan dimensi-dimensi pembagian kerja.
Metoda penelitian yang digunakan, metode survey deskriptif eksplanatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan untuk meneliti pengaruh pembagian kerja ( variabel bebas ) yang disimbolkan dengan X terhadap efektivitas Kerja Pegawai ( variabel terikat ) yang disimbolkan dengan Y. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan metode Analisis Jalur ( Path Analysis ) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel Pembagian Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat BadanGeologi Bandung, baik secara simultan maupun parsial.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial, pengaruh pembagian kerja (X) yang terdiri dari tujuh dimensi Pembagian Kerja yang meliputi : Dimensi Adanya perincian Aktivitas ( X1) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 67,21 %, Dimensi adanya Perincian Tugas (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 22,37 %, dimensi adanya beban tugas yang diberikan ( X3) berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai (Y) sebesar 38,79%, Dimensi memiliki pemahaman Tugas ( X4 ) berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 54,41%, Dimensi Pemberian Tugas yang Merata (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 45,41%, Dimensi Penempatan Pegawai yang tepat (X6) berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 25,59%, dan Dimensi Penilaian hasil Kerja (X7) berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 27,75%. Sedangkan secara simultan, pengaruh pembagian kerja (X) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) 0,2321 atau 23,21%. Dari ketujuh dimensi Pembagian kerja yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap efektivitas Kerja Pegawai (Y) , yaitu dimensi Memiliki Pemahaman Tugas (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 54,70 %. Adapun pengaruh Variabel lain (ε) terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Y) sebesar 0,7679 atau 76,79%.
Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembagian Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Geologi Bandung. Bahwa secara menyeluruh Pembagian Kerja telah terlaksana dan dijalankan sesuai aspek-aspek Efektivitas Kerja Pegawai.

2.1.2	Hasil Penelitian Djoko
Djoko ( 2005) melakukan penelitian tentang pengaruh Pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pegawai Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Hasil penelitian mengungkapkan pengaruh pengawasan secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta berpengaruh secara signifikan. Hal ini didasarkan pada besarnya pengaruh pengawasan yang telah dijalankan dari tujuh prinsip, dua yang sudah dujalankan dengan teori yang dijadikan acuan dalam penelitian terhadap efektivitas kerja satuan tugas sebesar 78,03 %.
Hasil penelitian menunjukan secara parsial, pengaruh pengawasan internal (X) yang terdiri dari tujuh prinsip pengawasan internal meliputi prinsip berorientasi pada tujuan organisasi (X1) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap efektivitas kerja ( Y) sebesar 01,96%. Prinsip  bersipat objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum (X2), berpengaruh serta tidak signifikan terhadap efektivitas kerja (Y) 10,75%. Prinsippengawasan berorientasi pada peraturan, prosedur dan tujuan kerja (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja (Y) sebesar 16,30%. Prinsip pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan (X4), berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja. Objektif, Teliti dan Tetap (X5), berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja (Y) sebesar 32,64%. Prinsip pengawasan bersifat terus menerus (X6), berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja (Y) sebesar 20,33%. Prinsip pengawasan memberi umpan balik pada pelaksanaan perencanaan dan kebijakan waktu (X7), berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas kerja (Y) sebesar22,20 %. Sedangkan secara simultan pengaruh pengawasan internal (X) terhadap efektivitas Kerja (Y) sebesar 78,03%. Adapun pengaruh lain diluar prinsip-prinsip pengawasan internal terhadap efektivitas kerja sebesar 21,97%. Dari ketujuh prinsip pengawasan internal yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap efektivitas kerja, yaitu prinsip pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan (X4) dengan besaran  nilai 42,87%.
Hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pegawai Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta, selanjutnya dapat disimpulkan hasil-hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut sebagai berikut:
1.	Pengaruh Pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pegawai Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta telah mempengaruhi secara signifikan. Hal ini didasarkan pada besarnya pengaruh pengawasan internal yang telah dijalankan dijalankan pimpinan terhadap Satuan Tugas Airport Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Dari tujuh prinsip pengawasan internal, dua prinsip belum dapat dijalankan dengan tepat mengingat keterbatasan kemampuan pimpinan dalam memahami konsep teori yang perlu dikembangkan, sementara lima prinsip pengawasan internal telah dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai teori yang digunakan mengingat kesadaran pimpinan terhadap pentingnya pengawasan internal perlu dijakalankan dan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
2.	Ada beberapa prinsip lain yang mempengaruhi di laur prinsip-prinsip yang dianalisis pada penelitian ini cukup signifikan, seperti prinsip penghambat, penyimpangan-penyimpangan yang tidak disadari, prinsip pengawasan berorientasi pada masa depan dan prinsip pengawasan bersifat edukatif dan pembinaan terhadap bawahan. Prinsip-prinsip ini cukup berpengaruh dan perlu dilakukan penelitian dikemudian hari untuk melengkapi pengembangan konsep teori pengawasan secara lebih jelas.
Tabel. : 1
Relevansi penelitian terdahulu dengan peneliti
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori yang digunakan peneliti dahulu	Teori Yang Digunakan Peneliti	Perbedaan/Persa maan  dengan Penelitian ini	
1	2	3	4	5	6	
1.	Sutriyani (2010)	Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Badan Geolgi Bandung,	Dimensi dimensi Pembagian Kerja (Harits, 2005;25)
 Aspek-aspek Efektivitas Kerja (Steers dalam Jamin, 1994:173) 

	Ukuran Pembagian Kerja Pegawai (Harits, 2005;25) 
	•	Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu  Pembagian Kerja, namun menggunakan teoriyang berbeda
•	Variabel terikat yang digunakan berbeda, yaitu Efektivitas Kerja Pegawai 
•	Lokus dan fokus penelitian berbeda
	
2.	Djoko (2005)	Pengaruh Pengawasan internal terhadap efektivitas kerja pegawai Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno Hatta Jakarta.	Handoko  
(1999:199) mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi

Kualitas pelayanan 
Tjiptono, (2004:70)

	Ukuran Efektivitas 
kerja Siagian (1997 : 151)	•	Variabel bebas yang digunakan berbeda,yaitu Pengawasan internal, dan menggunakan teori yang berbeda 

•	Variabel terikat yang digunakan sama, yaitu efektivitas kerja, namun menggunakan teori yang berbeda
•	Lokus dan fokus penelitian berbeda	
Sumber : diolah peneliti 2012
Keterkaitan hasil Penelitian Sutriyani (2010) dan Djoko (2005) di   penelitian peneliti  adalah sama-sama menggunakan variabel Efektivitas Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintahan. Kedua peneliti diatas telah memberi inspirasi dan kontribusi pada peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas kerja pegawai yang dipengaruhi oleh Dimensi Pembagian Kerja sebagai Bagian dimensi Administrasi Publik yang perlu dikembangkan.

2.1.3	Lingkup Administrasi Publik 
Administrasi Publik berkenaan dengan pengelolaan kegiatan yang bersifat kenegaraan, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menyelenggarakan kegiatanya meliputi kegiatan operasional yang diselenggarakan secara terus menerus ( bersifat rutin) seperti pemungutan pajak, ketertiban dan keamanan, pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum, perijinan dan lain-lain. Dalam konteks ini tugas tugas administrasi publik lebih bersifat pelaksanaan ( execution/implementation ) atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pfiffner dan Presthus dalam Kristiadi (1994:23) yang menyatakan:
Public Administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies ( Administrasi Publik adalah kegiatan yang berkenaan dengan implementasi kebijakan publik yang telah dibuat sebelumnya oleh lembaga-lembaga perwakilan politik).

Lithfield dalam Kristiadi (1994:23) yang meninjau administrasi publik dari segi keilmuan, menyatakan “Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya,dibiayai digerakan dan dipimpin”.
Sehubungan administrasi ini merupakan ilmu memimpin, maka tugas utama administrator adalah mengkoordinasikan manajer-manajer yang menjadi bawahannya dan tanggung jawabnya, agar segala sesuatunya berjalan sinkron dan integrative menuju ke tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Secara keseluruhan administrasi dan manajemen mempunyai arti yang sangat berkaitan, administrasi dapat menjadi lebih sempit maupun luas dari pada manajemen.
Pengertian administrasi secara sempit menurut Handayaningrat (1996:2), adalah : "sebagai kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagianya yang bersifat teknik ketatausahaan”.
Administrasi secara luas dapat diartikan sebagai kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama, menurut pendapat Mc. Farland (Handayaningrat 1996:5) yaitu, ‘Administrasi merupakan suatu proses dan badan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan dimana organisasi dan manajemen digariskan'.
       Pengertian administrasi menurut Atmosudirdjo (1996:23) adalah:
Ilmu memimpin, mengembangkan, dan mengendalikan orang-orang dan kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam keahliannya, kemampuannya, dan kepentingan sehingga mereka bekerja sama secara organisasi menghasilkan dan mencapai segala sesuatu tujuan-tujuan bersama yang tertentu secara optimal (artinya : seefektif dan seefisien mungkin).

Administrasi timbul pada saat terjadi kerjasama diantara manusia untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama ini terjadi karena dalam usaha pencapaian suatu tujuan-tujuan terhadap semuanya tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Siagian (1996:3) "Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".
Dimock dan Koening (Handayaningrat, 1993:4) yaitu :'Administration (or management) is planned approach to the solving of all kind of private’. (Administrasi atau manajemen adalah pendekatan yang terencana terhadap pemecahan masalah yang kebanyakan terdapat pada setup kegiatan individu atau kelompok, baik negara maupun swasta). Beberapa pendapat mengenai pengertian administrasi di atas, dapat diperjelas lagi bahwa administrasi, sebagai berikut : Administrasi ditinjau dari segi proses, merupakan keseluruhan proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengkoordinasian, proses pengaturan dan proses pengendalian sampai dengan proses pencapaian tujuan. Administrasi ditinjau dari sudut tugas dan fungsi, berarti keseluruhan tindakan/aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkedudukan sebagai administrator. Adminstrasi ditinjau dari sudut kepranataan, adalah keseluruhan orang atau sekelompok orang sebagai satu kesatuan yang menjalankan kegiatan-kegiatan dalam proses pencapaian tujuan bersama.
Administrasi public (public) administration di Indonesia lebih dikenal dengan administrasi Negara, merupakan salah satu aspek kegiatan pemerintahan dan berkaitan pengelolaan Negara atau pemerintahan. Hakekatnya administrasi public terlibat dalam seluruh proses kebijakan public untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan memberikan  pelayanan pada masyarakat. White dalam Handayaningrat (1995:2) menyatakan bahwa :
Public administration consists of all those operations having for they purpose the fulfillment and enforcement of public policy (administrasi public terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksnakan kebijakan Negara).

Pendapat di atas bahwa administrasi Publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlihat dari perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut memengaruhi perkembangan ilmu administrasi public yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan serta pengawasan melekat dan menilai hasil kebijakan tersebut. Pendapat-pendapat para ahli diatas menjelaskan bahwa seluruh kegiatan Negara dalam memberikan pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya adalah merupakan bagian dari administrasi public. Administrasi public yang dilakukan mencakup perencanaan dan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan untuk umpan balik kebijakan.

2.1.4   Lingkup Kebijakan Publik
Studi kebijakan publik merupakan kajian yang berkembang saat ini, dan telah menjadi perhatian serta melibatkan berbagai disiplin ilmu Sosial. Masalah perumusan, pelaksanaan dan eveluasi kebijakan serta metodologis analisis merupakan aspek substansi dari studi kebijakan publik.
Menurut Wahab (1997 : 2 ) definisi kebijakan sangat sederhana sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan dalam maknanya seperti berupa deklarasi mengenai dasar pedoman bertindak, atau arah tindakan, atau suatu program aktifitas atau suatu rencana tertentu. Kebijakan lebih sering dipergunakan dalam kaitanya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Maka dapat dipahami apabila kebijakan sering diberi makna sebagai tindakan politik, sebagaimana dinyatakan oleh Dunn dalam Samdora (2000:22), yaitu:”Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis”.
Aktivitas Politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap paling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan kepilaian kebijakan.
Wahab (1997:3) memandang bahwa kebijakan adalah:
Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan harus melibatkan peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendapat di atas ditegaskan oleh Friderick dalam Islamy (2000:17) mendefinikan kebikjakan, sebagai berikut:
....a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opprtunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or apurpose (.... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Berdasarkan pendapat di atas, kebijakan bisa berjalan dengan baik apabila mampu melewati hambatan-hambatan atau rintangan sehingga jika mampu melewati hambatan tersebut maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan lancar dan dapat melewati hambatan-hambatan apabila sang pelaku kebijakan aatau aplikator kebijakan tersebut adalah termasuk ke dalam kelompok sember daya yang berkualitas sehingga tidak bisa dielakan bahwa manusia pelaku kebijakan yang kompeten sangan diperlukan. Hal ini tersirat dalam pendapat Anderson dalam Islami (2000:17) sebagai berikut:
A puposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a ploblem or matter of concern ( Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pengertian kebijakan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan dari program yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berpengaruh terhadap sejumlah besar manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dan sasaran yang diinginkan.
Publik mempunyai dimensi luas, secara sosiologis, publik tidak dapat disama artikan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sistem antar hubungan sosial yang mana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama. Publik merupakan kumpulan manusia perorangan yang menaruh perhatian, minat ataupun kepentingan sama. Di dalam publik tidak ada norma atau nilai yang mengikat ataupun membatasi perilaku, sebagaimana halnya pada masyarakat. Publik sulit sekali dikenali dan diidentifikasi sifat-sifat kepribadianya secara jelas. Suatu ciri yang menonjol dalam publik adalah perhatian atau minat yang sama terhadap suatu objek.
Wahab (1997:4) kebijakan dekat dengan tindakan-tindakan politik yang berorientasi dalam suatu negara, maka kebijakan publik diidentifikasikan atau disama artikan dengan kebijakan negara. Kebijakan Publik banyak didefinisikan, namun sulit mendapat definisi yang benar-benar memuaskan. Kebijakan publik tidak mempunyai bentuk yang pasti dan secara konseptual selalu berkembang. Dye (1978 : 17 ) menjelaskan kebijakan publik, merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:
1.	Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah mengenai suatu masalah.
2.	Apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya.
3.	Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat diatas mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kecamatan terutama dalam mengatasi permasalahan yang bergulir di publik harus cepat tanggap, jangan sampai merembet ke masalah lain yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan kerja pada suatu organisasi.
Menurut Prewit (1996 : 6 ) kebijakan peblik sebagai sebuah “ketetapan yang berlaku” dan dicirikan oleh perilaku, konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Pernyataan senada dikemukakan oleh Jenkins dalam Wahab (1997 : 4) yang merumuskan kebijakan negara, sebagai berikut:
Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan pada aktor tersebut.
Pengertian kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara (public Policy) itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian konsep-konsep kebijakan tersebut di atas, telah membedakan secara tegas antara penetapan dari kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternatif yang tersedia untuk diimplementasikan. Islamy (2000 : 20 ) mengemukakan kebijakan sebagai berikut:
a.	Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b.	Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c.	Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
d.	Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, agar tujuan kebijakan tercapai, pemerintah harus melakukan suatu aksi yang merupakan implementasi kebijakan. Pada penelaahan suatu proses kebijakan terdapat aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan berupa implementasi kebijakan sebagai suatu pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pengambil keputusan dari sejumlah alternatif yang tersedia.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Islamy (1997 : 59), “Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Oleh karena itu dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini dipertegas oleh Udoji dalam Islamy (1997 : 59) :
Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa mimpi atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

2.1.5	Lingkup Pembagian Kerja

Pengertian pembagian kerja, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian tentang manajemen. Salah satu ciri keberadaan organisasi adalah adanya pembagian kerja yang merupakan fungsi penting untuk menyatukan gerak aktivitas bagian-bagian atau unit-unit dalam organisasi. Pembagian kerja juga tetap memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pendataan Pembagian Tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi sekaligus melahirkan hubungan kerja.
Kerjasama antar unit-unit organisasi perlu adanya usaha-usaha pembagian koordinasi yang dilakukanh oleh pimpinan pembagian kerja dalam pencapaian tujuan organisasai. Oleh karena itu pimpinan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut untuk mengarah serta menyatu padukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja ( unit-unit) organisasi, sehingga kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja akan tercapai tujuanya dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Ulbert (1996:3) mengemukakan tentang pengertian manajemen sebagai berikut: 
Manajemen yaitu sebagai kegiatan mendayagunakan sumber-sumber (manusia dan non manusia) dan tugas melalui perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pemimpin dan pengontrolan sehingga individu atau kelompok yang bekerjasama dapat bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat Ulbert di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa elemen untuk menciptakan sistem manajemen yang baik sehingga organisasi bisa berjalan secara efektif menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan organisasi. Selanjutnya pendapat Ulbert diperkuat oleh Terry dan Rue dalam Winardi (1996 : 1 ) mengemukakan tentang manajemen adalah :”suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.
Hal senada mengenai manajemen ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mengambil sebuah gambaran bahwa manajemen adalah merupakan suatu usaha yang berkesinambungan yang dilakukan oleh organisasi yang melibatkansebuah elemen organisasi termasuk di dalamnya pegawai sebagai front line dalam menjalankan roda organisasi disertai dengan kemampuan seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada di dalam organisasi melalui langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sehingga antara rencana dan tujuan bersifat linier.
Pembagian kerja merupakan salah satu prinsip dari organisasi. Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada dua pengertian atau dua hakekat mengenai organisasi yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis. Organisasi dalam arti statis merupakan wadah, wahana, tempat untuk mencapai tujuan yang ditentukan, karena dengan adanya wadah atau tempat ini berarti adanya suatu tempat untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan.
Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Hasibuan (1994 : 122), mengemukakan :”Organisasi dalam arti statis adalah setiap gabungan yang bergerak ke arah tujuan yang sama, dengan istilah populer adalah struktur organisasi atau bagan organisasi”.
Organisasi dalam arti dinamis berarti bahwa organisasi itu dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari tata hubungan antara unit organisasi yang satu sama yang lain saling mempengaruhi, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal untuk mencapai tujuan tertentu.
Hasibuan (1994:122) mengemukakan sebagai berikut:
Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk mencapai tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan deferensiasi tugas-tugas.

Pendapat di atas menunjukan bahwa organisasi sebagai fungsi manajemen (organisasi dalam pengertian dinamis) adalah organisasi memberikan kemungkinan bagi manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Organisasi dalam arti dinamis berarti organisasi itu mengadakan pembagian kerja. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam organisasi mengandung proses pelaksanaan kegiatan atau kerja yang berarti adanya pembagian kerja, disamping itu terdapat pengertian lain, seperti adanya tujuan yang akan dicapai, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab hubungan antar unsur organisasi serta penetapan orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan, berarti pembagian kerja terdapat pada organisasi dalam arti dinamis.
Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa organisasi baik dalam konsep sebagai wadah maupun sebagai proses merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian tidak dapat terlepas dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mengatur setiap jenis pekerjaan yang terdapat dalam organisasi. Pengaruh yang baik dari semua unsur organisasi diharapkan akan mendapat hasil yang efektif dari setiap pelaksanaan tugas, berarti tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Sutarto (1991 : 31 ) mengemukakan bahwa Organisasi adalah perserikatan orang yang masing-masing diberikan peranan tertentu dalam suatu sitem kerja dan pembagian kerja dalam pekerjaan dibagi menjadi perincian tugas, diberikan diantara pemegang peranan dan kemudian digabung ke beberapa bentuk hasil.

Pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam organisasi terdapat suatu konsep yang disebut pembagian kerja. Para ahli administrasi dan organisasi banyak menetapkan pembagian kerja sebagai salah satu prinsip pokok dalam pengorganisasian. Prinsip-prinsip organisasi tersebut akan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan organisasi, apabila pimpinan organisasi benar-benar mempraktekanya kedalam kegiatan-kegiatan organisasi.
Prinsip-prinsip organisasi banyak menitik beratkan pada usaha menata dan mengatur aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas dan bagaimana upaya pelaksanaanya sehingga aktivitas dan tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kenyataanya dalam suatu organisasi sering terjadi kejanggalan-kejanggalan seperti adanya jenis pekerjaan kembar artinya terdapat suatu macam pekerjaan yang kenyataanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, sementara pihak lain terdapat pekerjaan ganda, artinya terdapat seorang pegawai yang harus memikul beban kerjanya yang berlebihan, selain dari pada itu masih terdapat kurang tepatnya memberikan tugas kepada pegawai, sehingga terkadang menimbulkan kekurang puasan pada para pegawainya. Oleh karena itu penting sekali diperhatikan prinsip pembagian kerja yaitu sebagai salah satu prinsip-prinsip organisasi.
Pembagian kerja penting dalam pengorganisasian, dalam pembagian kerja harus diperhatikan bahwa suatu pekerjaan ada yang bersifat sederhana yang tidak memerlukan pendidikan khusus dan dilain pihak ada tugas yang harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan pengalaman tertentu. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, tidak dapat dipisahkan dari pengaturan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan upaya pembagian kerja atau pemilahan pekerjaan menjadi beberapa kelompok dan dipegang oleh pegawai tertentu yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembanya. Pembagian kerja tersebut mempunyai tujuan untuk dapat memecahkan berbagai problematika yang besar yang dihadapi oleh organisasi sehingga dengan adanya pembagian kerja, segala masalah yang besar bisa diselesaikan dengan baik, dengan adanya tanggung jawab dari pegawai yang memegang pekerjaan tersebut.Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemapuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh Karena itu   pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dengan adanya pembagian kerja dapat menjadikan orang bertambah  terampil dalam menangani tugasnya, karena tugasnya itu merupakan bidang tertentu saja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja terutama  dalam memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisien kerjanya. Sebaliknya jika pembagian kerja itu dilakukan dengan ceroboh, artinya tidak menyesuaikan kemampuan seseorang dengan bidang pekerjaannya, maka ia akan bepengaruh tidak baik bahkan dapat menimbulkan kegaga;an dalam penyelenggaraan pekerjaannya.
Hal ini dikemukakan oleh Syamsi (1997:118):” Pembagian kerja adalah suatu pemecahan tugas dengan sedemikian rupa sehingga setiap orang / karyawan dalam organisasi bertanggung jawab dan melakukan aktivitas tertentu saja”. Pelaksanaan pembagian kerja perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik, seperti pembawaan, kecakapan, pengertahuan dan keahlian seseorang. Hal-hal seperti ini dapat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembagian kerja karena dengan mengetahui hal-hal tersebut, pimpinan harus memperhitungkan sampai sejauh mana sebenarnya pegawai tertentu dapat menerima dan mampu melaksanakan tugas.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Syamsi (1998 : 27 ) mengemukakan mengenai pembagian kerja:
Masing-masing orang mempunyai kecakapan, kemampuan, dan pembawaan yang berbeda;bidang pekerjaan itu sangat luas dan membutuhkan keahlian yang berbeda-beda, sedangkan setiap orang itu hanya terbatas dalam memiliki keahlian; Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik maka perlu setiap orang itu memusatkan perhatian pada satu macam pekerjaan pada suatu waktu tertentu. 

Uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang atau individu organisasi itu sebenarnya memiliki keterbatasan-keterbatasan dan kelebihan-kelebihan, seperti kecakapan, pengetahuan ataupun pengalaman. Oleh karena itu setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan akan sangat tergantung kepada kemampuan para pegawainya yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya menurut Siagian (1994:86) menyatakan :
Pembagian Kerja atau tugas dalam suatu organisasi idealnya harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip pemerataan yang artinya ideal sekali apabila tugas-tugas yang harus dilakukan satuan kerja di dalam organisasi dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas semua satuan tugas merata. 

Semua pendapat di atas dapat dilihat begitu penting pembagian kerja untuk mencapai tujuan organisasi, pembagian kerja yang diuraikan dengan jelas dan terperinci sangat membantu pegawai dalam pelaksanaan tugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dari beberapa pengertian diatas dapat kita fahami bahwa  kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh seluruh pegawai melalui unit kerja. Menurut Gulick dalam Sutarto ( 2000:44) mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a.	Karena orang berbeda dalam pembawaan, kemampuan serta kecakapan dan mencapai ketangkasan yang besar dengan spesialis.
b.	Karena orang yang sama tidak dapat berada didua tempat pada waktu yang sama.
c.	Karena seorang yang tidak dapat mengerjakan dua hal pada saat yang bersamaan.
d.	Karena bidang pengetahuan dan keahlian begitu luas sehingga seorang dalam rentangan kehidupanya tidak mungkin dapat mengetahui sangat banyak dan pada keseluruhan kecuali sebagian kecil saja.

Pembagian kerja mempunyai arti penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi, sehingga dalam melaksanakan prinsip pembagian kerja tersebut sangat perlu memahami beberapa aturan sebagai dasar untuk mengatur aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas organisasi serta penentuan orang-orang yang akan melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut secara adil dan merata. Pelaksanaan pembagian kerja perlu memperhatikan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan karakteristik seperti pembewaan, kecakapan, pengetahuan dan keahlian seseorang. Pedoman-pedoman seperti ini dapat mempengaruhi terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembagiab kerja, karena dengan mengetahui pedoman-pedoman tersebut pimpinan harus memperhitungkan sampai sejauh mana sebenarnya pegawai tertentu dapat menerima dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Sutarto (1991 : 94 ) tentang pembagian kerja:
a.	Tiap-tiap satuan organisasi hendaknya memiliki perincian aktivitas yang jelas tentang daftar perincian aktivitas.
b.	Tiap-tiap pejabat atau pegawai harus memiliki perincian tugas yang jelas dalam suatu daftar perincian tugas.
c.	Jumlah tugas yang sebaiknya dibebankan kepada seorang pegawai atau pejabat sebaiknya berkisar antara 4 – 12 macam.
d.	Variasi tugas bagi para pegawai hendaknya diusahakan erat hubunganya satu sama lain.
e.	Beban tugas yang merata.
f.	Penempatan pegawai hendaknya yang tepat.
g.	Penambahan atau pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan volume kerja.
h.	Menghindari timbulnya pengkotakan pejabat.
i.	Memperhatikan penggolongan tugas.
j.	Memperhatikan dasar pembagian kerja.
k.	Melakukan penilaian terhadap pembagian kerja.
l.	Melakukan penghitungan kerja.

Pendapat di atas menurut peneliti justru pelaksanaanya masih kurang, terutama dalam penempatan pegawai masih tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki pegawai, serta beban kerja pegawai juga masih tidak merata sehingga dapat menghambat maju suatu organisasi dalam pemerintahan. Menurut James A.F. Stoner,(1996) :“ Pembagian  kerja adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab untuk  melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.”
Dengan demikian  pembagian kerja perlu dilaksanakan secara seksama dengan penuh pertimbangan. Hal ini berarti dalam pembagian kerja harus ada penyesuaian antara kemampuan dan jenis pekerjaan yang akan ditangai, disamping itu disertai oleh prosedur dan disiplin kerja yang mudah dipahami oleh para pekerja yang bersangkutan.
2.1.6	Lingkup Efektivitas Kerja
Setiap kegiatan manajemen dalam organisasi ditujukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dimana dengan efektivitas yang tinggi segala apa yang direncanakan dapat dicapai, baik dari sudut  kualitas, kuantitas maupun waktu.Pengertian efektitivitas, banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Hutapea dalam Sedarmayanti, (2001: 98), yang menyatakan sebagai berikut: 
Efektivitas berasal dari kata efek, yang berarti mempunyai pengaruh yang besar dan tepat, memberikan perubahan  sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. Efektif titik beratnya adalah tepat sasaran, berarti dengan input yang tersedia dapat mencapai output yang direncanakan.

	Pendapat di atas menurut peneliti menerangkan bahwa suatu keadaan yang menunjukkan  tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan lain manajemen yang efektif  tidak perlu disertai manajemen yang efisien. Sedangkan efektivitas menurut Westra         ( 1989: 147 ) adalah:
Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi, jika organisasi tidak mampu mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Handayaningrat (1996: 16): “Yang dimaksud dengan efektif adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif”.
	Pendapat-pendapat diatas menunjukkan bahwa efektivitas  merupakan suatu keadaan  yang mencerminkan bahwa  aktivitas yang dilaksanakan telah mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk menentukan efektif tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pegawai dapat dilihat dari ketepatan sasaran/tujuan pekerjaan itu, apakah sesuai dengan waktu (rencana) yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handayaningrat, (1996: 16) yang menyatakan bahwa ‘Efectivity is measuring in term of attaining prescribed goals or objectives’ yang dapat diartikan efektivitas ialah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Handoko (1993:7) bahwa : “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.Dalam mewujudkan efektivitas tersebut, para pegawai/karyawan yang ada dalam organisasi dituntut untuk mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, berjalan sesuai dengan prosedur dan rencana kerja, serta dapat memanfaatkan waktu  kerja sebaik mungkin, sehingga hasil kerja  dapat dicapai secara maksimal  tanpa adanya kesalahan-kesalahan, dan kalaupun ada dapat ditekan hingga seminimal mungkin.   Ensiklopedi Administrasi (1989:147). Mencantumkan bahwa : 
Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. 

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, begantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. Steers mengemukakan juga  (1985:4-7)  mengemukakan tiga konsep efektivitas yang saling berhubungan yaitu:
1.	Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
2.	Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;
3.	Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi : bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Georgepoulus dan Tenenbaum (1985:20) berpendapat bahwa : ”Konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan”. Chester I. Barnard dalam Gibson, (1994:27), mendefinisikan efektivitas sebagai : ”Pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas”. Definisi lain yang dapat dijadikan acuan ialah menurut Emerson dalam Handayaningrat, (1985:16) :
Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

Katz dan Kahn ( 1985:48) berpendapat bahwa : ”Efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan bahwa efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara”.  Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Lian Gie (1988:34) berpendapat :
Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

	Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Menurut Steers (1985 : 1) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu : “Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output)”. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Siagian (1986:152) efektivitas kerja berarti :  “Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya”.	Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas kerja terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.
Banyak para  ahli  yang mengemukakan pendapatnya tentang defenisi kerja, diantaranya The Lian Gie (1992: 360) yang menyatakan bahwa : “Kerja adalah keseluruhan pelaksanaan aktivitas-aktivitas jasmaniah yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu atau mengandung maksud tertentu terutama yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya”. Lebih lanjut Kartono (2001: 16) mendefinisikan kerja sebagai berikut: 
1)	Kerja itu merupakan aktivitas dasar dan bagian esensial dari kehidupan manusia. Sebab kerja itu memberikan status kepada seseorang, dan mengikatkan diri sendiri dengan individu-individu lain dalam masyarakat.
2)	Kerja merupakan aktivitas sosial yang memberikan bobot dan isi pada kehidupannya.

Pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa aktivitas jasmaniah manusia dalam mencapai tujuan tertentu baik individu maupun kelompok, demi kelangsungan hidupnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang efektivitas kerja, diantaranya Siagian, (1997: 151) efektivitas kerja adalah: Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, itu sangat tergantung pada bilamana tugas itu dilaksanakan atau tidak, terutama tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan, berapa biaya dikeluarkan itu. 
Mengingat bahwa objek dari penelitian ini adalah pegawai, maka penulis akan mengemukakan pengertian pegawai yang menurut Musanef (1996: 4) adalah:
Pegawai atau pekerja (worker) adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh manajer untuk betindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan, sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  
 
Pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa istilah pegawai juga berlaku bagi semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta. Mengingat dalam kajian ini berfokus pada pegawai pemerintah yang disebut Pegawai Negeri. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa efektivitas kerja Pegawai adalah serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, secara tepat, baik dari sudut kualitas, kuantitas maupun waktu.
Mewujudkan tujuan organisasi, maka diperlukan adanya prinsip kerja yang efektif. Komarudin, (1994: 42) mengemukakan prinsip-prinsip kerja efektif sebagai berikut:
1)	Rencana yaitu merencanakan sesuatu dengan tepat berarti harus mengetahui:
a)	Pekerjaan apakah yang akan diselesaikan.
b)	Bagaimana melaksanakannya.
c)	Kapankah akan diselesaikan.
d)	Dimana akan diselesaikan.
e)	Berapakah kecepatan melaksanakannya
2)	Jadwal
Pekerjaan haruslah dijadwalkan. Suatu jadwal agar efektif,  haruslah:
a)	Pasti.
b)	Selaras dengan jadwal lainnya.
c)	Sulit mencapainya namun.
d)	Mungkin tercapai
e)	dipegang dengan teguh
3)	Pelaksanaan
Kemudian rencana itu dilaksanakan dengan:
a)	Terampil.
b)	Teliti.
c)	Cepat.
d)	Tanpa usaha yang tidak perlu.
e)	Tanpa penundaan yang tak perlu.

4)	Pengukuran
Pekerjaan yang dilaksanakan haruslah diukur:
a)	Berdasarkan potensi.
b)	Berdasarkan laporan yang telah lalu.
c)	Berdasarkan kuantitas.
d)	Berdasarkan kualitas.
5)	Kontra Prestasi
Andaikata tugas selesai dengan efektif, maka selayaknya mendapat balas jasa berupa:  
a)	Syarat kerja yang baik.
b)	Kesehatan yang baik.
c)	Kebahagiaan.
d)	Pengembangan diri
e)	Uang

Berdasarkan pendapat di atas, sifat organisasi merupakan suatu keberhasilan organisasi yang dijalankan dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu kebijakan merupakan suatu pengukuran, dalam arti sejauhmana organisasi melaksanakan tugas sesuai sasarannya dengan melihat jumlah kualitas demi perbaikan kondisi pegawai berdasarkan target yang telah ditentukan. Organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, dimana Steers (1985: 209) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah :
1)	Ciri Organisasi.
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. 
2)	Ciri Lingkungan.
Ciri lingkungan baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar juga berpengaruh terhadap efektivitas
3)	Ciri Pekerja.
Para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh paling penting  atas efektivitas karena perilaku merekalah  yang dalam jangka panjang akan memperlancar  atau merintangi tercapainya tujuan organisasi
4)	Kebijakan dan Praktek Manajemen.
Telah diidentifikasi beberapa mekanisme khusus alat manajer meningkatkan efektivitas organisasi  yang meliputi : penetapan tujuan, strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi organisasi.
 
		Beberapa prinsip dan faktor tersebut di atas hendaknya diperhatikan, karena sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian efektivitas kerja pegawai dalam organisasi, lebih spesifik lagi Sedarmayanti (1995:62) menjelaskan bahwa : “Efektivitas berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal berkaitan dengan tenaga kerja yang mencakup kualitas, kuantitas dan waktu”. Pendapat yang hampir sama dengan pendapat diatas lebih rinci lagi oleh  Dharma (2004:38) dijelaskan bahwa 
Pengukuran efektivitas kerja dapat terlihat dari :

1.	Tepat waktu, yaitu berapa banyak (jumlah) hasil kerja yang harus atau telah dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
2.	Kuantitas kerja, jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu periode waktu yangt telah ditentukan sesuai jumlah yang diselesaikan.
3.	Kualitas kerja, yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan organisasi.

Pendapat-pendapat diatas terlihat jelas bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yang sudah baku seperti pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu, kemudian jumlah peneyelesaian pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya pada saat perencanaan dan kualitas hasil kerja yang mencerminkan ketelitian, kecermatan menghasilkan spesifikasi hasil kerja sesuai kebutuhan.
Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Lubis (1997:3)  yang mengemukakan bahwa : Efektivitas kerja berarti bahwa segala sesuatu dilaksanakan dengan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat dan selamat.(1) Tepat, artinya apa yang dikehendaki tercapai kena sasaran memenuhi target, apa yang diinginkan menjadi realitas. (2) Cepat, artinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. (3) Hemat, artinya tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut. (4) Selamat, artinya tanpa mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.
Pendapat  di atas, bahwa tingkat paling dasar adalah efektivitas individual, yang menekankan pada kinerja tugas dari karyawan tertentu atau anggota organisasi, Kedua adalah  efektivitas kelompok, Ketiga adalah efektivitas organisasi. Organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena efektivitas organisasi merupakan efektivitas individu dan kelompok. Hutauruk (1997:279) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari  segi :
1.	Ketepatan target yang dicapai
2.	Ketepatan waktu
3.	Ketepatan dalam penggunaan sumber daya
4.	Ketepatan program pembangunan

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sesuatu yang dituju haruslah jelas dan terukur. Sesuatu yang dituju tesebut dituangkan sebagai target yang akan dicapai. Pencapaian target tersebut pada akhirnya akan dipakai sebagai indicator keberhasilan pelakanaan kegiatan. Gagalnya pencapaian target sasaran berarti menunjukkan ada permasalahan didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau bahkan pada tahap evaluasi kegiatan. Dikemukakan Sedarmayanti (2001: 97) berpendapat: “efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu”. Pencapaian tersebut dapat dijelaskan  sebagai berikut:   
a.	Tepat Waktu, yaitu kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan/ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak ditemui adanya  tugas/pekerjaan yang masih terlambat penyelesaiannya. 
b.	Tepat Kualitas, yaitu hasil pekerjaan pegawai sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Artinya bahwa proses dan hasil kerja yang ditunjukkan telah memenuhi berbagai prosedur atau pedoman kerja yang berlaku. 
c.	Tepat Kuantitas, artinya pegawai mampu menyelesaikan seluruh jumlah/beban kerja yang ada, atau tidak ditemui adanya pekerjaan yang tertunda dan menjadi beban kerja yang harus  diselesaikan pada waktu berikutnya.

Dilihat dari organisasi pemerintah, pelaksanaan pekerjaan lebih menitikberatkan pada efektivitas kerja, karena dengan hasil kerja dari pegawai diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar dan positif terhadap tingkat  kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pendapat tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan   Handayaningrat (1996: 16) yang menyatakan   bahwa efektivitas kerja dalam pekerjaan pemerintahan adalah :
Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.    

Keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan anggota organisasi. Oleh karena itu perilaku pegawai yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi, harus dikelola sedemikian rupa sehingga membentuk sistem kerja yang efektif. Sistem  kerja yang efektif adalah jawaban positif dari permasalahan-permasalahan bagaimanakah kita dapat memanfaatkan waktu yang telah ditentukan dan apakah target pekerjaan dapat kita capai atau kita lampaui. Efektivitas kerja yang ditunjukkan oleh masing-masing individu ini pada akhirnya akan membentuk efektivitas kerja unit dan efektivitas kerja organisasi.
Pencapaian target yang ditetapkan perlu diestimasi waktu yang dibutuhkan agar hasil selalu sesuai dengan waktu dibutuhkannya dan sesuai dengan rencana sebelumnya.  Moeheriono (2009:80) mengemukakan bahwa : “Ketepatan waktu mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu”. Kesalahan-kesalahan dalam penetapan kebijakan dalam bentuk program atau kegiatan akan mempengaruhi output, outcome dan dampak yang diharapkan. Seringkali kegiatan terlaksana dengan baik tetapi karena terlambat dalam pelaksanaannya sehingga lambatnya penyelesaian kegiatan tersebut memengaruhi kegunaan program yang dijalankan.

Menurut pendapat di atas, bahwa suatu organisasi memiliki tingkat efektivitas kerja yang baik apabila dapat memperhatikan ketepatan waktu sehingga dalam melaksanakan kerja akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektivitas kerja dapat digambarkan akibat dan kualitas hasil yang telah diusahakan, untuk mengukur suatu keberhasilan suatu pekerjaan, kemudia perlu membendingkan realitas atau kenyataan yang ada di lapangan dengan target yang telah direncanakan baik dari segi waktu maupun segi kualitas.
Siagian (1997 : 151 ), mengatakan :”Suatu organisasi memiliki tingkat efektivitas kerja yang baik apabila memperhatikan 1. Standar Waktu, 2.Jumlah hasil kerja sesuai yang diharapkan dan 3. Biaya yang dikeluarkan”. Pembagian kerja adalah perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubunganya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi atau pejabat tertentu. Adanya pembagian kerja yang dilakukan oleh pimpinan dapat menghindari perselisihan dan persaingan yang timbul diantara satuan organisasi dan mengusahakan adanya kerja sama antar satuan-satuan organisasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka semakin jelas bahwa hubungan pembagian kerja dengan efektivitas kerja pegawai mempunyai hubungan yang erat sekali, yakni hubungan positif artinya bila pembagian kerja meningkat maka efektivitas kerja pegawai meningkat.

2.2	Kerangka Berpikir
Pembagian kerja merupakan salah satu asas dari organisasi yang sangat menentukan terhadap pelaksanaan efektivitas kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Betapapun kecilnya suatu organisasi, tetap memerlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan terarah. Karena dengan adanya pembagian kerja, akan memudahkan pegawai atau unit kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada setiap pegawai atau unit kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian pegawai dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
Handayaningrat (1995:44) memberikan pengertian Pembagian kerja sebagai berikut: “Pembagian Kerja adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara sempurna, kegiatan-kegiatan itu harus jelas ditentukan dan dikelompokan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi”.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan pembagian kerja merupakan aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas kepegawaian untuk memperoleh kepastian tugas, beban tugas dan rincian tugas yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, pengetahuan yang cukup jelas tentang sasaran dan tujuan seluruh aktivitas dan tugas para pegawai yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi terhadap berhasil atau tidaknya suatu Organisasi didalam melaksanakan pembagian kerja. Dengan demikian, penjabaranya berkaitan dengan pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh para pegawai. Pemahaman penjabaran yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:448) yaitu” Penjabaran adalah menguraikan dan mengarahkan secara terperinci atau menguraikan”. Lebih jelasnya, peneliti menguraikan bagaimana cara melakukan pembagian kerja yang baik, dalam hal ini Harits (2005:25) mengemukakan bahwa untuk mengukur Pembagian Kerja Pegawai digunakan alat ukur sebagai berikut:
1.	Adanya Perincian Aktivitas. Rincian Aktivitas ini berkaitan dengan kegiatan pegawai yang berkaitan dengan tugas rutin yang tertulis pada daftar rincian aktivitas;
2.	Adanya perincian Tugas. Rincian tugas merupakan rincian pekerjaan yang telah dirumuskan dalam juklak dan juknis dan pedoman kerja untuk melaksanakan tugas rutin;
3.	Adanya beban tugas yang diberikan. Seluruh tugas yang diberikan kepada pegawai, beban tugas tersebut biasanya berkisar antara 5-12 jenis pekerjaan;
4.	Memiliki pemahaman tugas. Seluruh pegawai seyogyanya memahami tugas yang dibebankan untuk menunjukan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan setiap saat;
5.	Pemberian Tugas yang merata. Setiap pegawai dberikan tugas yang merata agar terhindar dari perbedaan kegiatan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainya;
6.	Penempatan Pegawai yang tepat. Ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahlianya menunjang pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu dan hasilnya maksimal;
7.	Penilaian Hasil Kerja. Setiap pekerjaan perlu evaluasi untuk mengukur hasil kerja pegawai yang akan dijadikan standar untuk pekerjaan yang akan datang;

Setelah difahami dimensi-dimensi Pembagian Kerja, tampak disini kaitan efektivitas Kerja Pegawai yang bekerja pada setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan segala segi sebagai suatu proses yang perlu ditempuh secara terus menerus. Dengan demikian, Pembagian Kerja terkait dengan efektivitas Kerja dari setiap orang untuk mencapai hasil keseluruhan yang dicapai organisasi.
Handayaningrat (1995 : 16 ) mengemukakan tentang efektivitas adalah: “ pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Secara lebih khusus pengertian efektivitas kerja dikemukakan Siagian ( 1997 ; 151 ), bahwa
Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaiakan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakanya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Pendapat di atas menurut peneliti bahwa pegawai dalam penyelesaian pekerjaan menekankan pada ketepatan waktu, sehingga hasil kerja pegawai akan lebih kelihatan dan sesuai dengan harapan yang telah direncanakan organisasi. Streers  (1994:172) menyatakan efektivitas dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: 1) ketepatan Kualitas, 2) Ketepatan Kuantitas, 3) Ketepatan waktu. Berdasarkan pendapat tersebut, selanjutnya Streers (1994:173) menjelaskan aspek-aspek efektivitas kerja sebagai berikut:
1.	Ketepatan Kualitas dimaksud hasil kerja yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui standar mutu yang ada, sehingga pekerjaan itu memenuhi syarat untuk dijadikan pedoman bagi pekerjaan lainya.
2.	Ketepatan Kuantitas dimaksud jumlah hasil kerja terlihat dari bilangan yang ada dan lebih banyak hasilnya dari hasil kerja sebelumnya, sehingga hasil pekerjaan tersebut meningkat.
3.	Ketepatan waktu dimaksud setiap pekerjaan diselesaikan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan dan tidak keluar dari waktu yang telah ditetapkan organisasi.
Tujuan Organisasi akan tercapai bila suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, namun sayangnya banyak anggota organisasi yang tidak menyadari bahwa waktu merupakan salah satu sumber organisasi yang sangat berharga. Padahal waktu merupakan sumber yang tidak mungkin diperbaharui. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh organisasi karena tidak dipecahkan pada waktu tertentu berakibat negatif bagi organisasai bersangkutan, hal ini terjadi karena peluang untuk memecahkan permasalahan secara tepat tidak dimanfaatkan sehingga permasalahan tersebut semakin rumit. Pentingnya unsur waktu dalam kehidupan organisasi terlihat apabila mengkaitkanya dengan efektivitas kerja. Beberapa ukuran dari efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Siagian ( 1997:151) adalah :
1.	Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
2.	Hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan, dan
3.	Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana.

Pemahaman aspek-aspek efektivitas kerja di atas, mencakup tiga hal sebagai pegangan bagi para praktisi dalam menjalankan tugasnya. Harits (2005;35 ) menyatakan bahwa : “Pembagian kerja yang terkoordinir dengan menggunakan konsep sistem akan menumbuhkan tingkat efektivitas kerja yang optimal”. Atas dasar ini tampak bahwa Pembagian Kerja ditujukan untuk mengetahui atau memahami Efektivitas Kerja Pegawai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Organisasi.
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma pemikiran ini 
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Alat Ukur Pembagian Kerja
Harits, ( 2005 : 25 )

Ukuran Efektivitas Kerja
Siagian ( 1997 : 151 )

1.	Adanya Perincian Aktivitas
2.	Adanya Perincian Tugas
3.	Adanya Beban Tugas yang diberikan
4.	Memiliki Pemahaman Tugas
5.	Pemberian Tugas yang merata
6.	Penempatan Pegawai yang tepat
7.	Penilaian Hasil Kerja

1.	Ukuran Waktu
2.	Ukuran Hasil
3.	Ukuran Biaya

Gambar 1
Paradigma Pemikiran Struktur Utama Variabel X terhadap Y

2.3	 Hipotesis
Berdasarkan pada permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
1.	Pembagian kerja besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2.	Pembagian kerja melalui adanya Perincian Aktivitas, adanya Perincian Tugas, adanya Beban Tugas yang diberikan, memiliki Pemahaman Tugas, Pemberian Tugas yang merata, Penempatan Pegawai yang tepat, dan Penilaian Hasil Kerja, besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.