BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	 Latar Belakang Penelitian
Keberhasilan suatu organisasi non profit / lembaga pemerintah dinilai melalui kemampuanya dalam melayani publik. Karena itu sebagai unsur pelaksana dan penunjang pemerintah daerah, program utama kecamatan adalah melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat, para pegawai dilingkungan kecamatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Namun pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaanya masih belum optimal, seperti kualitas pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit dan sering menunda pelayanan yang seharusnya dapat diberikan pada saat itu juga, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak puasan dikalangan masyarakat. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan disebabkan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, karena pada kenyataanya produktivitas, keterampilan, etos kerja, pelayanan dan kedisiplinan para pegawai di kecamatan masih rendah.
Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Kecamatan Rancasari merupakan salah satu dari 30 Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan mempunyai  tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota di Bidang Pemerintah, Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban serta Koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah Kerjanya. Sedangkan fungsi kecamatan adalah melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan administrasi publik serta pelayanan teknis adminitratif kesekretariatan. 
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat menjadikan adanya kesan negatif mengenai birokrasi di kecamatan yang berupa kelambanan kerja, prosedur yang berbelit-belit, pemborosan, dan peraturan yang kaku, sehingga tipe ideal birokrasi dalam pemerintahan masih belum terealisasi dan tujuan untuk menciptakan sosok birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, profesional dan netral masih harus terus diupayakan. Upaya pencapaian tujuan organisasi birokrasi pemerintahan tersebut dipengeruhi oleh perilaku aparaturnya. Dalam penelitian mengenai efektivitas kerja, sumberdaya manusia dan perilaku manusia merupakan fokus utama dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas kerja harus dimulai dengan meneliti perilaku sumber daya manusia ditempat kerja.
Pada dasarnya organisasi merupakan salah satu alat pencapaian tujuan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dihadapi, baik berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Khususnya yang berkaitan dengan faktor sumber daya manusia, material dan fungsi-fungsi administrasi seperti Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.
Administrasi merupakan kegiatan-kegiatan pengorganisasian baik itu organisasai pemerintah maupun organisasai swasta, dan manusia sebagai penggerak dan penentu arah dari kegiatan administrasi. Tanpa adanya manusia sebagai penggerak pokok, suatu organisasi takan mungkin dapat menyelenggarakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keterbatasan yang dimiliki manusia sebagai pegawai atau pelaksana kegiatan administrasi, menghendaki adanya sistem pembagian tugas yang sangat jelas, dengan demikian tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada suatu pegawai saja, melainkan terpola suatu distribusi dan lalulintas kerja yang lancar dan seimbang di lingkungan kerja.
Sutarto ( 1991:104) mengemukakan tentang pembagian kerja sebagai berikut:
Pembagian Kerja adalah perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubunganya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasai.
Pembagian kerja adalan perincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam atau erat hubunganya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu sebagaimana tugas pokok dan fungsi pegawai berdasarkan kebijakan peraturan yang berlaku.

Pendapat diatas, menjelaskan bahwa pembagian kerja dimaksud adalah pengalaman dan kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, artinya pekerjaan yang dibebankan kepada seorang pegawai akan disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman kerja yang dimilikinya, selain itu untuk melaksanakan pembagian kerja kepada pegawai pimpinan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja sehingga efektivitas kerja pegawai tercapai.
Efektivitas kerja pegawai dimaksud adalah suatu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, ditentukan oleh pegawai yang memiliki kecakapan, kemampuan, keterampilan dan rasa tanggung jawab bersama dalam setiap penyelesaian tugas yang dikerjakan. Kelancaran tersebut harus ditunjang oleh adanya pengawasan dan penilaian serta memberikan etika bagi para pegawai dan bekerja dari pimpinan untuk mengarahkan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasai yang ada dibawah wewenang tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
 Efektivitas kerja menitik beratkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuanya dengan tepat waktu, sehingga tidak terjadi penghamburan biaya, waktu dan tenaga. Dengan efktivitas kerja, pegawai dituntut untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang diharapkan. Pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung mempuanyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi pegawai berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan penjajagan awal yang peneliti lakukan pada pegawai kecamatan Rancasari Kota Bandung, Efektivitas Pegawai rendah, hal ini dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut:
1.	Kualitas kerja rendah. Contohnya pada kasi Pelayanan, pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi masih kelihatan belum sinergi antar satu dengan yang lain, dimana masih  terjadi  ketidak konsistenan  antara satu petugas dengan petugas lainya tentang siapa yang menerima berkas pelayanan para pemohon; 
2.	Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, Contohnya pada Kasi Pemerintahan, pembuatan keterangan ahli waris yang seharusnya selesai dalam tiga hari menjadi lebih dari satu minggu. 
Berdasarkan indikator-indikator masalah diatas, diduga penyebabnya Pembagian Kerja yang belum optimal, padahal tujuan utama desentralisasi dan otonomi daerah yaitu mendekatkan dan memudahkan pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat didaerah masing-masing. Kondisi riil dan keadaan tersebut tentunya mempengaruhi dan menyebabkan kinerja pegawai diduga menjadi rendah, sehingga pelaksanaan tugas belum optimal.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang masalah ini dengan judul : ” Pengaruh Pembagian Kerja terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung”. 
Adapun pemilihan lokasi di Kantor Kecamatan Rancasari  adalah karena objek penelitian merupakan instansi publik yang merupakan salah satu kajian dari administrasi publik. Disamping itu ada permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yaitu masih rendahnya efektivitas kerja pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

1.2	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (Problem Statement), yaitu rendahnya Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung diduga disebabkan oleh belum dijalankanya Pembagian Kerja yang  Optimal. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1.	Berapa besar pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja Pegawai  Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
2.	Berapa besar pengaruh pembagian kerja melalui alat ukur adanya perincian aktivitas, adanya perincian tugas, adanya beban tugas yang diberikan, memiliki pemahaman tugas, adanya pembagian tugas yang merata, adanya penempatan pegawai yang tepat dan adanya penilaian kerja terhadap efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

1.3.	 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1.	Tujuan Penelitian
Bertolak dari identifikasi masalah maka tujuan penelitian dikemukakan sebagai berikut:
1.	Menganalisis besarnya pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas kerja pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2.	Mengembangkan konsep konsep mengenai Pembagian kerja terhadap efektivitas kerja pegawai pada kecamatan Rancasari Kota Bandung.
3.	Menerapkan secara teoritis Pembagian Kerja dalam memecahkan masalah  efektivitas kerja pegawai Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
1.3.2.	Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Pembagian Kerja dan efektivitas kerja Pegawai  Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2.	Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan informasi bagi instansi, khususnya masalah penerapan pembagian kerja terhadap efektivitas kerja Pegawai  Kecamatan Rancasari Kota Bandung di masa yang akan datang.