STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NOMOR: 622/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Aditya Chandra Putra, 121000328 (2017) STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NOMOR: 622/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text BAB 3.pdf Download (93kB) | Preview
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text BAB 6.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (195kB) | Preview

Abstract

Studi Kasus ini berjudul “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor: 622/PID.B/2013/PN.BDG Tentang Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Hakim di Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dari hukuman maksimal selama 6 (enam) tahun. Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam beberapa kasus mengenai prostitusi online, salah satu kasus terbaru yang diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung adalah atas nama terdakwa Hemud Farhan, seorang mahasiswa Insitut Pertanian Bogor yang menawarkan dan mengiklankan perempuan belum berumur 18 tahun untuk jas pelayanan seks melalui situs atau blog yang dbuatnya dan melalui akun jejaring social facebook. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis studi kasus ini dengan beberapa permasalahan yaitu apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim 622/PID.B/2013/PN.BDG telah sesuai dengan perturang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apakah website dan akun jejaring sosial facebook yang diterima sebagai alat bukti dalam putusan Nomor: 622/PID.B/2013/PN.BDG telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah dengan cara melakukan penafsiran atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Sedangkan konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang dengan tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan selama 2 (dua) tahun pada putusan Nomor 622/PID.B/2013/PN.BDG adalah kurang berat berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman pidananya adalah 6 tahun. Website dan akun jejaring sosial facebook diterima sebagai alat bukti telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, website dan akun facebook merupakan informasi elektronik yang apabila telah ditransmisikan/dikirimkan kepada orang lain dapat diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik dan dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah baik dalam tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan juga pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Putusan, Prostitusi, Online.iv

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	02 Mar 2018 07:04
Last Modified:	02 Mar 2018 07:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33767

Actions (login required)

View Item