IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

MARYSHA MEGA PRATIWI, 141000177 (2018) IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text BAB 1.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text BAB 3.pdf Download (84kB) | Preview
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text 06. DAFTAR ISI.pdf Download (351kB) | Preview

Abstract

Peranan dari Good Governance sangat penting untuk diimplementasikan dalam hal Pengelolaan Keuanga dan Aset Daerah khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan untuk menghindari penyimpangan dalam hal pengelolaan aset daerah, apabila tidak dikelola menggunakan prinsip-prinsip Good Governance bukan tidak mungkin, aset-aset yang ada di Kota Bekasi dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kurangnya pertanggungjawaban, tidak adanya transparansi aset milik daerah, rawannya kehilangan aset, aset yang diakui oleh hukum yang tidak bertanggungjawab dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian hukum adalah Bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Keuangan dan aset daerah berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance, Apakah yang menjadi hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitif. Sedangkan metode yang akan digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Analisis Data yang digunakan aitu yuridis kualitatif yaitu menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan dengan cara melakukan penggabungan data kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukannya peningkatan Sarana dan prasarana untuk proses pengelolaan keuangan dan aset daerah,melakukan peningkatan kualitas Sumber daya Aparatur, Fakto-faktor Penghambat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Penyelenggaraan Pemerintah Melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu; Sumber Daya Manusia yang pada posisi beban kerjanya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan; Laporan-laporan dari setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut seringkali dilaporkan sangat tidak tepat waktu, hal tersebut mempengaruhi penyelesaian laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik sering kali terlambat; upaya yang dilakukan yaitu; Perekrutan pegawai diharuskan sesuai dengan kebutuhan beban kerja, dan memposisikannya sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sehingga pada saat pembebanan beban kerja kepada pegawai diharapkan mengurangi ketidakpahaman atas tupoksi kegiatan yang akan dijalankan. Kata Kunci : Aset, Daerah, Pengelolaan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	02 Mar 2018 06:39
Last Modified:	02 Mar 2018 06:39
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33757

Actions (login required)

View Item