PERIMBANGAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNDAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA

Mochamad Panji Haryanto, 131000195 (2018) PERIMBANGAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNDAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text J. BAB II.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (174kB) | Preview
	Text M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (22kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan tentunya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan bagi siapa saja yang melakukan tindakan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan maka akan di kenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata ataupun sanksi pidana. Ketika sanksi administratif, sanksi perdata tidak dapat menyelesaikan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan barulah sanksi pidana di tegakan karena sanksi pidana dianggap sebagai upaya terakhir dalam mengobati terjadinya suatu tindak pelanggaran terhadap lingkungan, namun hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana prinsip penerapan sanksi pidana berdasarkan tujuan pelestarian lingkungan hidup?; Bagaimana prinsip ultimum remidium sanksi pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup? Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisanya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku, asas-asas hukum maupun sistematika hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup melalui penerapan asas subsidiaritas dan penelitian ini juga di dukung dengan penelitian lapangan dan dianalisis berdasarkan yuridis kualitatif. Hasil penelitian tersebut, dapat diketahui penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan dirasa kurang memenuhi aspek pelestarian terhadap lingkungan hidup sehingga kewajiban perusahaan untuk memulihkan lingkungan menjadi hilang begitu saja. Prinsip ultimum remidium sanksi pidana dalam kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup juga tidak tercapai. Karena pada kenyataannya yang terjadi adalah justru ketika sanksi pidana yang dijatuhkan dirasa lebih ringan dari sanksi adiministratif. Karena sanksi pidana cenderung memberikan hukuman berupa penderitaan terhadap pelaku dibandingan dengan memberikan upaya pemulihan lingkungan hidup. Kata kunci : Hukum Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Asas Subsidiaritas.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	01 Mar 2018 05:00
Last Modified:	01 Mar 2018 05:00
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33706

Actions (login required)

View Item