PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Ervin Alexander Aritonang, 131000431 (2018) PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (188kB) | Preview
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text A. COVER SKRIPSI.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB) | Preview
	Text G. BAB II.pdf Download (0B)

Abstract

Beberapa Organisasi Kemasyarakatandi Indonesia menganut paham radikalisme yang berbahaya bagi ideologi Negara sehingga mampu merubah suatu Negara dengan ideologi lain yang mungkin akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini melindungi keberagaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Mengingat akhir-akhir ini terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindakan permusuhan terhadap Agama dan Kepercayaan Orang lain, hingga tumbuh subur paham intoleransi yang luas, sebagai contoh di Indonesia terjadi pembubaran salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi kemasyarakatan tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia.Sehingga hal tersebut dibutuhkan peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian di analisis melalui pendekatan yuridis normative dan dilakukan secara kualitatif menggunakan kaidah-kaidah, pengertian hukum, norma hukum, serta asas-asas hukum di dasarkan teori hukum yang relevan. Pengawasan Organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah lebih di tingkatkan lagi dengan membentuk tim terpadu, tim terpadu tersebut terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesiadan Badan Intelijen Negara, sehingga dalam pelaksanaannya pengawasan pemerintah dilakukan dengan koordinasi yang dilakukan oleh beberapa unsur tersebut. Hal tersebut dilakukan karena terdapat hambatanhambatan yang dialami oleh Pemerintah dalam hal mengawasi aktivitas Organisasi Kemasyarakatan karena banyak Organisasi Kemasyarakatan yang tidak tertib administrasi dengan melakukan pelaporan secara rutin. Kata Kunci :Pengawasan Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, tim terpadu Pemerintah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Feb 2018 03:57
Last Modified:	24 Feb 2018 03:57
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33555

Actions (login required)

View Item