Nada Dwi Chahya, 131000062 (2017) TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
Text
10. BAB III.pdf Download (252kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB I.pdf Download (388kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB) |
|
|
Text
13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB II.pdf Download (338kB) | Preview |
|
|
Text
1. COVER.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
7. DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview |
Abstract
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya meliputi eksekutif dan yudikatif baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah secara langsung. Pemilihan umum merupakan bentuk dari partisipasi rakyat atau masyarakat untuk memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemilu, tetapi dalam pelaksanannya marak terjadi kejahatan politik uang yang berlangsung hampir diseluruh tingkatan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tindakan ini juga merupakan bagian dari bentuk kegagalan menjalankan asas-asas demokratis dalam berdemokrasi. Adapun permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini, adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan politik uang (money politic) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dihubungkan dengan praktik pemilihan umum, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang (money politic), bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan politik uang (money politic) tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi Jawa Timur No. 01/Pid.S/2010/PN.Gs dimana hakim menerapkan sanksi pidana kepada para terdakwa masing-masing 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah antara lain karena adanya faktor persaingan, faktor budaya, faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari pihakpihak atau aparat yang bertugas. Menurut teori kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan politik uang adalah teori Differential Association dan Teori Anomie. 3) Pemerintah Indonesia melalui upaya preventif dan represif telah melakukan berbagai cara dalam mencegah terjadinya politik uang. Dalam bentuk upaya preventif antara lain dengan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai deteksi dini potensi kerawanan pelangaran Pemilu. Selanjutnya dalam upaya represif tindak pidana politik uang pada pemilihan umum, Bawaslu bekerja sama dengan KPU, Sentra Gakkumdu, dan kepolisian untuk menindaklanjuti hasil dari tindak pidana politik uang. Kata Kunci : PEMILU, PILKADA, Politik Uang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 22 Feb 2018 03:23 |
| Last Modified: | 22 Feb 2018 03:23 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33497 |
Actions (login required)
 |
View Item |
