KEWENANGAN DIREKSI YANG MEWAKILI NEGARA DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PENGGANTI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nurdin Wijaya, 131000262 (2017) KEWENANGAN DIREKSI YANG MEWAKILI NEGARA DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN PENGGANTI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text BAB 3.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (171kB) | Preview
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
Preview	Text COVER.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (170kB) | Preview
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
Preview	Text BAB 1.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB) | Preview

Abstract

UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat di bidang politik dan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945, tidak mengandung maksud bahwa semua cabang produksi yang ada atau yang berpotensi, akan atau harus dikuasai oleh Negara, melainkan hanya cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak saja yang akan dikuasai Negara. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengamanatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran yang strategis dalam membantu perkembangan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup dapat memproduksi barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, kerjasama dan alih teknologi secara regional dan internasional, serta mendapatkan keuntungan bagi kas Negara. Prakteknya di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut, Direksi BUMN yang telah diberi amanah oleh UU, dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan perusahaan, tidak memberikan dampak manfaat secara komersial dan sosial sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu harmonisasi dan sinkronisasi penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Selanjutnya Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dalam bentuk skripsi berdasarkan hasil penelitian data sekunder untuk mencapai kejelasan masalah. Hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa kewenangan direksi yang mewakili Negara dalam pengelolaan perusahaan pengganti BUMN berdasarkan Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah sangat jelas diatur oleh Negara untuk menghindari kerugian Negara oleh direksi BUMN. Hambatan yang dihadapi oleh direksi BUMN terkait dengan kewenangan direksi yang mewakili Negara dalam pengelolaan perusahaan pengganti BUMN meliputi masih adanya perilaku Direksi yang mengambil keuntungan pribadi yang tidak sejalan dengan kewenangannya sebagai wakil Negara dalam mengelola BUMN. Disamping itu, juga masih dirasakan adanya campur tangan pihak luar terhadap Direksi BUMN seperti dari Kementerian terkait selaku Pembina BUMN tersebut. Upaya yang dilakukan oleh direksi BUMN terkait dengan kewenangan direksi yang mewakili Negara dalam pengelolaan perusahaan pengganti BUMN dalam melaksanakan tugasnya : anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran” dan direksi dalam mengambil keputusan harus berkoordinasi dan meminta pertimbangan atau nasihat dari komisaris selaku pengawas dan wakil Negara. Kata kunci : Kewenangan, Direksi, BUMN

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	31 Jan 2018 06:51
Last Modified:	31 Jan 2018 06:51
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/32733

Actions (login required)

View Item