PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH

HENDI SURYADI, NPM 101000118 (2016) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (115kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA KOMPRE.pdf Download (39kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB)

Abstract

Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di satu sisi memberikan peluang yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengkreasinya yang kemudian dikemasnya dalam bentuk peraturan hukum daerah. Namun demikian di sisi lain penggunaan asas kebebasan yang berlebihan dapat mengantarkan pemerintah daerah terjebak pada suatu sikap yang kontra produktif atau negative, yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk hukum berupa peraturan hukum daerah yang cacat hukum Peraturan hukum daerah itu dapat berupa keputusan pemerintah daerah maupun peraturan daerah. Dengan demikian eksistensi asas kebebasan bertindak dalam system pemerintahan daerah bersifat dilematik, yakni di satu sisi dapat bersifat positif untuk mengantisipasi kevakuman peraturan hukum daerah, di sisi lain dapat bersifat negative yakni menghasilkan produk hukum yang cacat hukum, Bagaimana penerapan asas-asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan Produk hukum daerah serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip good government pada pembentukan peraturan daerah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memakai pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris dengan metode pendekatan yuridis-normatif dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data pun akan dilakukan dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistimatis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau normahukum, akan dianalisa secara yuridis normative dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normative dan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bandung sudah berjalan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan Mekanisme pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bandung di atur sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan sudah sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan Berkaitan dengan implementasi prinsip Good Governance dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bandung, penulis melihat bahwa masyarakat dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut, namun ada masih sedikit yang ikut bagian dalam pembentukan peraturan daerah hal ini dikarenakan masih rendahnya sumberdaya manusia di daerah sehingga mereka tidak mengetahui aturan mengenai keterlibatan masyarakat, selain itu kurangnya sosialisasi mengenai peraturandaerah padahal Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dianggap sangat penting, karena selain masyarakat merupakan unsur utama kehidupan kedaerahan. Kata Kunci : Legislasi, Good Governance, Peraturan daerah The promulgation of Law No. 32, 2004 concerning Regional Administration gives, in one hand, a vast opportunity to the regional administration to create and pack it as Regional Law. However, in the other hand, the excessive use of freedom principle can trap the administration in a contra productive or negative attitude which in turn, can produce a defective law. The regional law can be the decree of regional administration or regional regulation. Therefore, the existence of freedom to act principle in the regional administration system is dilemmatic which is, in one hand, positive to anticipate the vacancy of the regional regulation, but in the other hand, it is negative that produces defective law. How is the application of democratic legal principles in the promulgation of regional law product? And how is the application of good governance principles in the promulgation of regional regulation. In this research, a juridical empiric approach was used with juridical normative method of approach using secondary data. Therefore, the data collection was by collecting, analyzing, and processing systematically the library materials and documents related. Each theoretical data such as principles, concepts and doctrines including norms or legal norms would be analyzed juridical normative using descriptive and perspective description starting from the normative qualitative and juridical empirical analysis. From the research, it can be concluded that the mechanism of the promulgation of regional regulation in Regency of Bandung is in accordance with the mechanism of regional law in Regency of Bandung under Governmental Regulation No. 25, 2004 concerning the Guidelines of the Promulgation of Procedure of Regional House of Representative and is in accordance with Article 29 of Governmental Regulation No. 25, 2004 concerning the implementation of Good Governance principles in the promulgation of Regional regulation in Regency of Bandung, the community was involved in that promulgation. However, it was still few who participated since it was so low of human resource in the region that they do not know the rules about the community involvement. In addition, minimum socialization on this regional law while in fact the role and participation of the people in the promulgation of the regional law is important, since the people are the main element of the life of the region. Keywords: legislation, good governance, regional law

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2010
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	12 Apr 2016 07:25
Last Modified:	12 Apr 2016 07:25
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3222

Actions (login required)

View Item