IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2015

I PUTU YUDISTIRA, NPM 101000128 (2016) IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DAN SERENTAK MENURUT UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2015. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text cover kompre.pdf Download (108kB)
	Text DAFTAR ISI II.pdf Download (197kB)
Preview	Text KATA PENGANTAR 2.pdf Download (344kB) | Preview
Preview	Text BAB I revisi futu.pdf Download (273kB) | Preview
	Text BAB II revisi futu.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text BAB III revisi futu.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Serentak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 , Adapun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan oleh para kader, simpatisan partai, atau tim sukses dari calon kepala daerah demi kepentingan pemenangan kepala daerah yang bersangkutan, menghalalkan segala cara dan tidak memperhatikan peraturan yang berlaku, bagaimanakah mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi serta jalan keluar apa yang dapat diambil dalam sengketa pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak menurut Undang-Undang N0. 8 Tahun 2015. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis yang bertujuan menggambarkan tentang fakta-fakta beberapa data yang didapat dengan mengumpulkan data sekunder tentang objek penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian di analisis dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung dan serentak sebagai norma hukum serta dilakukan secara bergelombang dari mulai Desember 2015 sampai dengan Juni 2018 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah banyaknya bentuk kecurangan yang terjadi pada masa Pemilu, bentuk kecurangan dalam Pemilu dapat disebabkan oleh Daftar Pemilih tidak akurat, Proses pencalonan yang bermasalah dan Pemasalahan pada masa kampanye serta manipulasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan: serta Penyelenggara Pilkada tidak adil dan netral dan kontroversi, jalan keluar yang dapat diambil dalam mekanisme Penyelesaian pelanggaran Pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Kata Kunci : Pilkada Serentak, Legislatif, Kepala Daerah This study entitled Implementation of Direct Election of Regional and district area According to the Law No. 8 year 2015. The problem is violations committed by the people inside the party, sympathizers, or the campaign team in term to support certain candidates, justifies their actions yet against the regulations. Based on the explanation above, the problems of this paper is how the election mechanism and any constraints faced and the way out of what can be taken in a dispute over local elections directly and simultaneously under the Act N0. 8 year 2015. The method used is juridical normative specifications analytical descriptive study which aims to describe the facts about some of the data obtained by collecting secondary data obtained from the research object of research results, and in the analysis of the legislation that exists. Based on research that has been done it can be concluded that the elections directly and simultaneously as a legal norm and starting from December 2015 until June 2018 Obstacles encountered in the implementation of local elections directly is dishonesty that occurred during the general election, caused by inaccurate voters list, candidates process and manipulation of the vote count and recapitulation: as well as the organizers of the elections are not fair and neutral and controversy, a way out that can be taken in the mechanisms Completion of election violations set Election Law Chapter XX. Generally, violations resolved through General Election Boards according to its level as an institution that has the authority to supervise each stage of the election. Keywords: Simultaneous elections, the Legislature, Regional Head

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2010
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	12 Apr 2016 05:54
Last Modified:	12 Apr 2016 05:54
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3218

Actions (login required)

View Item